DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan pedagang kaki lima;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
11.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 5 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Saranadan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E); 4
17.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
6.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
7.Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas. 5
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9.Jalan arteri adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
10.Jalan kolektor adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
11.Jalan lokal adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
12.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
13.Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
14.Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
15.Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
16.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. 6
18.Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata, membina, dan memberdayakan PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri; dan
c.mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

(1)Penataan dan pemberdayaan PKL meliputi:
1. a.pendataan PKL;
2. b.pendaftaran PKL;
3. c.penetapan lokasi PKL;
4. d.pemindahan PKL;
5. e.peningkatan kemampuan berusaha;
6. f.fasilitasi akses permodalan;
7. g.fasilitasi bantuan sarana usaha;
8. h.fasilitasi peningkatan produksi;
9. i.fasilitasi kerjasama antar daerah;
10. j.penguatan kelembagaan;
11. k.pembinaan dan bimbingan teknis;
12. l.pengembangan jaringan dan promosi; dan
13. m.pengembangan kemitraan dengan dunia usaha. 7
(2)Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

ASAS

Pasal 5

Penataan dan Pemberdayaan PKL berdasarkan asas:

a.kesamaan;
b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.keadilan;
e.kesejahteraan;
f.ketertiban dan kepastian hukum; dan
g.keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

PENATAAN PKL

Pasal 6

(1)Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2)Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
(3)Penetapan lokasi kegiatan usaha PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(4)Walikota berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan rencana tata ruang dan sosial, ekonomi, ketertiban serta kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara:

a.pendataan PKL;
b.pendaftaran PKL;
c.penetapan lokasi PKL; dan
d.pemindahan PKL. 8

Pasal 8

(1)Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL.
(2)Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan, Kelurahan dan dibantu oleh SKPD terkait dengan cara antara lain:
1. a.membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan lokasi; dan
3. c.melakukan validasi/pemutakhiran data.
(3)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha;
5. e.modal usaha; dan
6. f.jam operasional.
(4)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin Penempatan yang telah ditetapkan oleh Walikota.
(2)Untuk memperoleh izin Penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri :
1. a.Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi yang masih berlaku;
2. b.Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya di pergunakan sebagai lokasi PKL;
3. c.surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan Rencana lokasi usaha PKL;
4. d.sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan; 9
5. e.surat pernyataan yang berisi :
  1. 1.tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
  2. 2.tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
  3. 3.belum memiliki tempat usaha;
  4. 4.bersedia mentaati jam operasional yang sudah ditentukan.

Pasal 10

(1)Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
2. b.lokasi PKL yang bersifat sementara.
(2)Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan pedagang kaki lima;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
9.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
11.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 5 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);
13.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Saranadan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E); 4
17.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
6.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
7.Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas. 5
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9.Jalan arteri adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
10.Jalan kolektor adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
11.Jalan lokal adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
12.Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
13.Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
14.Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
15.Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
16.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. 6
18.Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemeritah Daerah.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata, membina, dan memberdayakan PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri; dan
c.mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

(1)Penataan dan pemberdayaan PKL meliputi:
1. a.pendataan PKL;
2. b.pendaftaran PKL;
3. c.penetapan lokasi PKL;
4. d.pemindahan PKL;
5. e.peningkatan kemampuan berusaha;
6. f.fasilitasi akses permodalan;
7. g.fasilitasi bantuan sarana usaha;
8. h.fasilitasi peningkatan produksi;
9. i.fasilitasi kerjasama antar daerah;
10. j.penguatan kelembagaan;
11. k.pembinaan dan bimbingan teknis;
12. l.pengembangan jaringan dan promosi; dan
13. m.pengembangan kemitraan dengan dunia usaha. 7
(2)Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

ASAS

Pasal 5

Penataan dan Pemberdayaan PKL berdasarkan asas:

a.kesamaan;
b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.keadilan;
e.kesejahteraan;
f.ketertiban dan kepastian hukum; dan
g.keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

PENATAAN PKL

Pasal 6

(1)Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2)Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
(3)Penetapan lokasi kegiatan usaha PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(4)Walikota berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan rencana tata ruang dan sosial, ekonomi, ketertiban serta kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara:

a.pendataan PKL;
b.pendaftaran PKL;
c.penetapan lokasi PKL; dan
d.pemindahan PKL. 8

Pasal 8

(1)Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL.
(2)Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan, Kelurahan dan dibantu oleh SKPD terkait dengan cara antara lain:
1. a.membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
2. b.memetakan lokasi; dan
3. c.melakukan validasi/pemutakhiran data.
(3)Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.identitas PKL;
2. b.lokasi PKL;
3. c.jenis tempat usaha;
4. d.bidang usaha;
5. e.modal usaha; dan
6. f.jam operasional.
(4)Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 9

(1)Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin Penempatan yang telah ditetapkan oleh Walikota.
(2)Untuk memperoleh izin Penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri :
1. a.Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi yang masih berlaku;
2. b.Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya di pergunakan sebagai lokasi PKL;
3. c.surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan Rencana lokasi usaha PKL;
4. d.sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan; 9
5. e.surat pernyataan yang berisi :
  1. 1.tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
  2. 2.tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
  3. 3.belum memiliki tempat usaha;
  4. 4.bersedia mentaati jam operasional yang sudah ditentukan.

Pasal 10

(1)Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
2. b.lokasi PKL yang bersifat sementara.
(2)Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2024