DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka revitalisasi pengelolaan Masjid Agung Al Barkah, meningkatkan pembinaan keimanan dan ketaqwaan ummat, syiar Islam, pengelolaan keuangan, penataan dan pemanfaatan aset, perlu Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi secara profesional dan akuntable yang bertanggung jawab terhadap kegunaan, pemeliharaan dan seluruh kegiatan kemakmuran masjid;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi. 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 3
8.Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
9.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG AL BARKAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5.Kepala Kementerian Agama adalah Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi.
6.Ketua Mejelis Ulama Indonesia adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi.
7.Pembina adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi dan Ketua Majelis Ulama Kota Bekasi.
8.Pengawas adalah Pengawas pada Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi.
9.Ketua Umum adalah Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi. 4
10.Ketua Harian adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi.
11.Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi adalah upaya untuk merencanakan, mengatur dan mengembangkan dakwah Islam, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana serta pembiayaan, personil dan kegiatan masjid dengan menggunakan fasilitas meliputi prasarana dan sarana pendukung yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi.
12.Pegawai adalah petugas ubudiyah, kesekretariatan, kebersihan, keamanan dan teknisi.
13.Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi adalah, masjid yang asetnya dikelola Pemerintah Kota Bekasi berupa tanah, bangunan masjid dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan ibadah.
14.Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
15.Imarah adalah kegiatan kemakmuran masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari-hari besar Islam.
16.Ri’ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Masjid Al Barkah ditetapkan sebagai Masjid Agung Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

(1)Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi.
(2)Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini berwenang untuk melaksanakan pengelolaan bidang idarah (kesekretariatan), imarah (kemakmuran), dan ri’ayah (pemeliharaan) Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi. 5

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 46 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
(2)Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi dipimpin oleh Ketua Umum dan Ketua Harian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab penuh kepada Walikota Bekasi selaku Pembina.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi terdiri dari:
1. a.Pembina;
2. b.Pengawas;
3. c.Ketua Umum;
4. d.Ketua Harian;
5. e.Ketua Bidang Idarah (Kesekretariatan), membawahi:
  1. 1.Ketua Sub Bidang Administrasi dan Kepegawaian;
  2. 2.Ketua Sub Bidang Keuangan;
  3. 3.Ketua Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan.
6. f.Ketua Bidang Imarah (Kemakmuran), membawahi:
  1. 1.Ketua Sub Bidang Ibadah dan Dakwah;
  2. 2.Ketua Sub Bidang Pendidikan dan Perpustakaan;
  3. 3.Ketua Sub Bidang Pengelolaan ZISWaf dan Sosial.
7. g.Ketua Bidang Ri’ayah (Pemeliharaan), membawahi:
  1. 1.Ketua Sub Bidang Pemeliharaan;
  2. 2.Ketua Sub Bidang Perlengkapan dan Usaha;
  3. 3.Ketua Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban.
(2)Fungsi organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) terdiri dari unsur staf yang melaksanakan pekerjaan harian dan unsur bidang yang bekerja secara profesional melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan. 6
(3)Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, secara Ex Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(4)Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai persyaratan dan kebutuhan atas usulan dari Ketua Harian.
(5)Bagan Struktur Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Susunan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilantik oleh Walikota atau yang mewakilinya untuk waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Tugas pokok dan fungsi Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

(1)Sekretaris Daerah Kota Bekasi karena tugas dan jabatannya menjadi Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggung jawab kepada Walikota.
(2)Ketua Harian dipilih dari dan oleh masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat dengan masa kepengurusan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 2 (dua) periode yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(3)Ketua Harian, Ketua Bidang dan Ketua Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Walikota serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 7

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas setiap Bidang dan Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di internal Bidang masing-masing maupun antar satuan Bidang.
(2)Setiap Ketua Bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Setiap Ketua Bidang wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
(6)Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, Ketua Umum atau Ketua Harian wajib mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII

HAK MEWAKILI

Pasal 9

Dalam hal Ketua Harian berhalangan, ditunjuk salah seorang Ketua Bidang atau Sub Bidang sesuai bidang tugasnya untuk mewakili.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Ketua Umum dapat mengangkat pegawai berdasarkan usulan Ketua Harian dan diberikan honor dan atau perolehan lainnya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Umum. 8

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka revitalisasi pengelolaan Masjid Agung Al Barkah, meningkatkan pembinaan keimanan dan ketaqwaan ummat, syiar Islam, pengelolaan keuangan, penataan dan pemanfaatan aset, perlu Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi secara profesional dan akuntable yang bertanggung jawab terhadap kegunaan, pemeliharaan dan seluruh kegiatan kemakmuran masjid;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 3
8.Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
9.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG AL BARKAH PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Bekasi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5.Kepala Kementerian Agama adalah Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi.
6.Ketua Mejelis Ulama Indonesia adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi.
7.Pembina adalah Walikota, Wakil Walikota, Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi dan Ketua Majelis Ulama Kota Bekasi.
8.Pengawas adalah Pengawas pada Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi.
9.Ketua Umum adalah Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi. 4
10.Ketua Harian adalah Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi.
11.Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi adalah upaya untuk merencanakan, mengatur dan mengembangkan dakwah Islam, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana serta pembiayaan, personil dan kegiatan masjid dengan menggunakan fasilitas meliputi prasarana dan sarana pendukung yang dikelola Pemerintah Kota Bekasi.
12.Pegawai adalah petugas ubudiyah, kesekretariatan, kebersihan, keamanan dan teknisi.
13.Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi adalah, masjid yang asetnya dikelola Pemerintah Kota Bekasi berupa tanah, bangunan masjid dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan ibadah.
14.Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
15.Imarah adalah kegiatan kemakmuran masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari-hari besar Islam.
16.Ri’ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Masjid Al Barkah ditetapkan sebagai Masjid Agung Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

(1)Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi.
(2)Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini berwenang untuk melaksanakan pengelolaan bidang idarah (kesekretariatan), imarah (kemakmuran), dan ri’ayah (pemeliharaan) Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi. 5

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 46 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
(2)Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi dipimpin oleh Ketua Umum dan Ketua Harian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab penuh kepada Walikota Bekasi selaku Pembina.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi terdiri dari:
1. a.Pembina;
2. b.Pengawas;
3. c.Ketua Umum;
4. d.Ketua Harian;
5. e.Ketua Bidang Idarah (Kesekretariatan), membawahi:
  1. 1.Ketua Sub Bidang Administrasi dan Kepegawaian;
  2. 2.Ketua Sub Bidang Keuangan;
  3. 3.Ketua Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan.
6. f.Ketua Bidang Imarah (Kemakmuran), membawahi:
  1. 1.Ketua Sub Bidang Ibadah dan Dakwah;
  2. 2.Ketua Sub Bidang Pendidikan dan Perpustakaan;
  3. 3.Ketua Sub Bidang Pengelolaan ZISWaf dan Sosial.
7. g.Ketua Bidang Ri’ayah (Pemeliharaan), membawahi:
  1. 1.Ketua Sub Bidang Pemeliharaan;
  2. 2.Ketua Sub Bidang Perlengkapan dan Usaha;
  3. 3.Ketua Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban.
(2)Fungsi organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) terdiri dari unsur staf yang melaksanakan pekerjaan harian dan unsur bidang yang bekerja secara profesional melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan. 6
(3)Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, secara Ex Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(4)Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai persyaratan dan kebutuhan atas usulan dari Ketua Harian.
(5)Bagan Struktur Organisasi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Susunan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan dilantik oleh Walikota atau yang mewakilinya untuk waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Tugas pokok dan fungsi Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (7), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 7

(1)Sekretaris Daerah Kota Bekasi karena tugas dan jabatannya menjadi Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi yang bertanggung jawab kepada Walikota.
(2)Ketua Harian dipilih dari dan oleh masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat dengan masa kepengurusan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 2 (dua) periode yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(3)Ketua Harian, Ketua Bidang dan Ketua Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Walikota serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum. 7

BAB VI

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas setiap Bidang dan Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di internal Bidang masing-masing maupun antar satuan Bidang.
(2)Setiap Ketua Bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Setiap Ketua Bidang wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
(6)Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, Ketua Umum atau Ketua Harian wajib mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII

HAK MEWAKILI

Pasal 9

Dalam hal Ketua Harian berhalangan, ditunjuk salah seorang Ketua Bidang atau Sub Bidang sesuai bidang tugasnya untuk mewakili.

BAB VIII