DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Lembaga Pengelola Masjid Agung Al Barkah. Terdiri atas 12 Pasal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Pengelola Masjid Agung Al Barkah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENGELOLA MASJID AGUNG AL BARKAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Masjid Agung Al Barkah adalah masjid yang asetnya dikelola Pemerintah Kota Bekasi berupa tanah, bangunan masjid dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan ibadah. 3
5.Lembaga Pengelola adalah Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah.
6.Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat DKM adalah Dewan Kesejahteraan Masjid Agung Al Barkah.
7.Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah adalah upaya untuk merencanakan, mengatur dan mengembangkan dakwah Islam, pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana serta pembiayaan, personil dan kegiatan masjid dengan menggunakan fasilitas.
8.Pegawai adalah petugas ubudiyah, kesekretariatan, kebersihan, keamanan dan teknisi.
9.Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan dan pelaporan.
10.Imarah adalah kegiatan kemakmuran masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari-hari besar Islam.
11.Ri’ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

(1)Pengelolaan Masjid Agung Al Barkah dilaksanakan oleh Badan Pengelola.
(2)Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk melalui Keputusan Wali Kota.
(3)Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (2) berwenang untuk melaksanakan pengelolaan bidang idarah, imarah, dan ri’ayah.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengelola dapat membentuk dan melantik DKM.
(5)Susunan dan tugas pokok serta fungsi Pengurus DKM ditetapkan Badan Pengelola.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 46 Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. 4
(2)Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi dipimpin oleh Ketua yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab penuh kepada Wali Kota.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah Pemerintah Kota Bekasi terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara;
4. d.Bidang-bidang.
(2)Badan Pengelola melaksanakan pekerjaan harian dan unsur bidang yang bekerja secara profesional melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan Masjid Agung Al Barkah.
(3)Ketua Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, secara Ex Officio dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
(4)Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Susunan Pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Al Barkah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan dilantik oleh Wali Kota atau yang mewakilinya dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

HAK MEWAKILI

Pasal 6

Dalam hal Ketua Badan Pengelola berhalangan, ditunjuk salah seorang Ketua Bidang sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan tugasnya. 5

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Badan Pengelola dapat mengangkat pegawai berdasarkan usulan Bidang- bidang dan diberikan honor dan/atau perolehan lainnya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Pembiayaan pengelolaan Masjid Agung Al Barkah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Pemerintah Kota Bekasi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah swadaya masyarakat muslim dan hasil usaha yang dikelola oleh DKM.

BAB VII

PENDAPATAN

Pasal 9

(1)Pendapatan yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, parkir, dan usaha lainnya dapat dimasukkan langsung sebagai sumber pendapatan DKM yang pengaturannya ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola.
(2)Pendapatan dan atau penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Ketua Badan Pengelola sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Ketua Bidang dan Pengurus DKM wajib melaporkan kepada Ketua Badan Pengelola tentang pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian untuk dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan pertanggungjawaban.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan sekali. 6

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…