DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bekasi

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai potensi dalam pembangunan nasional, sehingga harus dilindungi, dibina, dan dikembangkan serta dipenuhi hak-haknya agar selain dapat memenuhi tujuan pembangunan nasional dan juga mewujudkan kesejahteraan anak dan jaminaan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi;
c.bahwa untuk mewujudkan hak-hak anak tersebut di atas memerlukan dukungan kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah dan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga untuk itu diperlukan Kebijakan Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
16.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah Kota Bekasi yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah. 5
5.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6.Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
7.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.
14.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Bekasi.
15.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
16.Forum Anak adalah organisasi Anak yang dibentuk dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota yang merupakan lembaga partisipasi anak.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP KLA

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak- hak anak;
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d.sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP, INDIKATOR, DAN ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA ini meliputi:

a.kelembagaan;
b.lima kluster hak anak, meliputi :
1. 1.hak sipil dan kebebasan;
2. 2.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. 3.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. 4.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. 5.perlindungan khusus. 7

Pasal 6

(1)Indikator Ruang Lingkup Kelembagaan terdiri dari :
1. a.landasan hukum
2. b.kebijakan anggaran penguatan kelembagan;
3. c.keterlibatan lembaga KLA dalam perencanaan Pembangunan.
(2)Pembentukan Kelembagaan KLA :
1. a.ada gugus tugas KLA, dan berfungsi;
2. b.ada RAD KLA;
3. c.ada profil anak, dan diperbarui setiap tahun;
4. d.persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA);
5. e.persentase Kelurahan Layak Anak (DEKELA);
6. f.mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya.

Pasal 7

Indikator 5 (lima) kluster hak anak terdiri dari :

a.adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak -hak anak sesuai dengan 5 (lima) kluster hak-hak anak;
b.persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak;
c.tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
d.tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kecamatan;
e.keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
f.keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
g.Keterlibatan Media dalam pemenuhan hak-hak anak.

Pasal 8

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.1 memiliki indikator :

a.persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
b.tersedia fasilitas informasi layak anak;
c.jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan dan kelurahan 8

Pasal 9

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.2, memiliki indikator :

a.persentase usia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
b.tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
c.tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 10

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.3, memiliki indikator:

a.angka kematian bayi;
b.prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c.persentase bayi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
d.jumlah Pojok ASI;
e.persentase imunisasi dasar lengkap;
f.jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
g.jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
h.persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
i.tersedia kawasan tanpa rokok.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai potensi dalam pembangunan nasional, sehingga harus dilindungi, dibina, dan dikembangkan serta dipenuhi hak-haknya agar selain dapat memenuhi tujuan pembangunan nasional dan juga mewujudkan kesejahteraan anak dan jaminaan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi;
c.bahwa untuk mewujudkan hak-hak anak tersebut di atas memerlukan dukungan kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah dan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga untuk itu diperlukan Kebijakan Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
16.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
18.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah Kota Bekasi yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah. 5
5.Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
6.Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
7.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
10.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kota di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA.
14.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di kota Bekasi.
15.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
16.Forum Anak adalah organisasi Anak yang dibentuk dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota yang merupakan lembaga partisipasi anak.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP KLA

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak- hak anak;
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d.sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 4

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP, INDIKATOR, DAN ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA ini meliputi:

a.kelembagaan;
b.lima kluster hak anak, meliputi :
1. 1.hak sipil dan kebebasan;
2. 2.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. 3.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. 4.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. 5.perlindungan khusus. 7

Pasal 6

(1)Indikator Ruang Lingkup Kelembagaan terdiri dari :
1. a.landasan hukum
2. b.kebijakan anggaran penguatan kelembagan;
3. c.keterlibatan lembaga KLA dalam perencanaan Pembangunan.
(2)Pembentukan Kelembagaan KLA :
1. a.ada gugus tugas KLA, dan berfungsi;
2. b.ada RAD KLA;
3. c.ada profil anak, dan diperbarui setiap tahun;
4. d.persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA);
5. e.persentase Kelurahan Layak Anak (DEKELA);
6. f.mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya.

Pasal 7

Indikator 5 (lima) kluster hak anak terdiri dari :

a.adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak -hak anak sesuai dengan 5 (lima) kluster hak-hak anak;
b.persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak;
c.tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
d.tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kecamatan;
e.keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
f.keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
g.Keterlibatan Media dalam pemenuhan hak-hak anak.

Pasal 8

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.1 memiliki indikator :

a.persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
b.tersedia fasilitas informasi layak anak;
c.jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan dan kelurahan 8

Pasal 9

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.2, memiliki indikator :

a.persentase usia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
b.tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
c.tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 10

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.3, memiliki indikator:

a.angka kematian bayi;
b.prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c.persentase bayi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
d.jumlah Pojok ASI;
e.persentase imunisasi dasar lengkap;
f.jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
g.jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
h.persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
i.tersedia kawasan tanpa rokok.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP KLA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RUANG LINGKUP, INDIKATOR, DAN ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP KLA

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RUANG LINGKUP, INDIKATOR, DAN ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023