DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan pembentukan dan susunan pernagkat daerah kota Bekasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI. 3 Pasal I Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15);
b.Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2);
c.Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4); diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat daerah yang terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tipe A;
c.Inspektorat Daerah tipe A;
d.Dinas tipe A, terdiri atas :
1. 1.Dinas Pendidikan, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
4. 4.Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. 5.Dinas Sosial, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial;
6. 6.Dinas Tenaga Kerja, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
7. 7.Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
9. 9.Dinas Perhubungan, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
10. 10.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian; 4
11. 11.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
12. 12.Dinas Perdagangan dan Perindustrian, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;
13. 13.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
15. 15.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, melaksanakan Urusan Pemerintahan di pangan, pertanian, dan urusan perikanan; dan
16. 16.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
e.Dinas tipe B, terdiri atas :
1. 1.Dinas Tata Ruang, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan, dan lingkungan serta penataan ruang;
2. 2.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
3. 3.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
6. 6.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga.
f.Badan tipe A, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, unsur penunjang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan penelitian, dan pengembangan daerah;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, unsur penunjang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah, unsur penunjang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan daerah; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
g.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, unsur penunjang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan 5
h.Kecamatan tipe A, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Bekasi Timur;
2. 2.Kecamatan Bekasi Utara;
3. 3.Kecamatan Bekasi Barat;
4. 4.Kecamatan Bekasi Selatan;
5. 5.Kecamatan Medansatria;
6. 6.Kecamatan Rawalumbu;
7. 7.Kecamatan Jatiasih;
8. 8.Kecamatan Pondokgede;
9. 9.Kecamatan Pondokmelati;
10. 10.Kecamatan Jatisampurna;
11. 11.Kecamatan Bantargebang; dan
12. 12.Kecamatan Mustikajaya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. Plt. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2022 WALI KOTA BEKASI, Ttd/Cap TRI ADHIANTO TJAHYONO Diundangkan di Bekasi pada tanggal 25 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, Ttd/Cap RENY HENDRAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT : (10/129/2022)

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…