Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2014
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 2
3
4
5
6
7
32);
8
12242- Keu / 2014,2Tanggal 2 Bulan September Tahun 2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Walikota Bekasi tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
9
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut :
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
1 anggaran belanja setelah perubahan Rp. 3.375.314.866.142,61 2 realisasi belanja Rp. 2.959.889.954.879,00 Selisih lebih/(kurang) (2–1) Rp. (415.424.911.263,61) 10
(401.737.399.969,82) dengan rincian sebagai berikut : 1 defisit setelah perubahan Rp. (399.018.168.560,61) 2 realisasi Defisit Rp. 2.719.231.409,21 selisih lebih/(kurang) (2+ 1) Rp. (401.737.399.969,82)
1 anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 429.185.663.081,61
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2013 sebagai berikut :
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2013 sebagai berikut :
e. f. g. Kas Bendahara Penerimaan Kas di RSUD Kota Bekasi Outstanding Cheque TA.2012 Sisa Penutupan Giro Bank BTN Rp. Rp. Rp. Rp. 0,00 13.320.734.123,00 (4.400.000,00) (0,61) Saldo akhir Kas per 31 Des 2013 Rp. 415.077.492.248,21
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran I.4 Lampiran I.5 : : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keter paduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Piutang Daerah; 12 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran I.8 Lampiran I.9 Lampiran I.10 Lampiran I.11 Lampiran : : : : : : : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan.
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 13
Membuka PDF…
Undang-Undang