DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996

Nomor: 9
Tahun: 1996
Ditetapkan: 16 Desember 1996
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kota Administratif Bekasi dalam perkembangannya telah menunjukan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peranan dan fungsinya, sehingga perlu diikuti dengan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan wilayah tersebut;
c.bahwa perkembangan dan kemajuan tersebut bukan saja memberikan dampak berupa kebutuhan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan dan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah;
d.bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu Kota Administratif Bekasi dibentuk menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II;
e.bahwa…
e.bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, maka pembentukan Kota Administratif Bekasi menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II harus ditetapkan dengan Undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3600); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2.Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3.Kota Administratif Bekasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Bekasi;
4.Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
5.Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

(1)Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi meliputi wilayah:
1. a.Kota Administratif Bekasi, yang terdiri dari: 1) Kecamatan Bekasi Utara; 2) Kecamatan Bekasi Timur; 3) Kecamatan Bekasi Selatan; 4) Kecamatan Bekasi Barat;
2. b.Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi yang terdiri dari: 1) Kecamatan Pondokgede; 2) Kecamatan Jatiasih; 3) Kecamatan Bantargebang.
(2)a. Pusat Pemerintahan Kecamatan Bekasi Utara berkedudukan di Kelurahan Perwira;
1. b.Pusat Pemerintahan Kecamatan Bekasi Timur berkedudukan di Kelurahan Margahayu;
2. c.Pusat Pemerintahan Kecamatan Bekasi Selatan berkedudukan di Kelurahan Pekayonjaya;
3. d.Pusat...
4. d.Pusat Pemerintahan Kecamatan Bekasi Barat berkedudukan di Kelurahan Bintarajaya;
5. e.Pusat Pemerintahan Kecamatan Pondokgede berkedudukan di Kelurahan Jatiwaringin;
6. f.Pusat Pemerintahan Kecamatan Jatiasih berkedudukan di Desa Jatiasih;
7. g.Pusat Pemerintahan Kecamatan Bantargebang berkedudukan di Desa Bantargebang.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, maka Kota Administratif Bekasi dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dihapus.

Pasal 6

(1)Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Bekasi mempunyai batas-batas sebagai berikut:
1. a.Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
2. b.Sebelah...
3. b.Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tambun dan Kecamatan Setu Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
4. c.Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri dan Kecamatan Cimanggis Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
5. d.Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Daerah khusus Ibukota Jakarta.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(3)Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB III

PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya pemerintahan diKotamdya Daerah Tingkat II Bekasi, dipilih dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9…

Pasal 9

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, Dinas-dinas Daerah, dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (19)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (19)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2014