Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1996
- Nomor
- 9
- Tahun
- 1996
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 33
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI. BAB I…
BAB I
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
BAB II… BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
BAB II
Dengan Undang-undang ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
1) Kecamatan Bekasi Utara; 2) Kecamatan Bekasi Timur; 3) Kecamatan Bekasi Selatan; 4) Kecamatan Bekasi Barat;
1) Kecamatan Pondokgede; 2) Kecamatan Jatiasih; 3) Kecamatan Bantargebang.
Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, maka Kota Administratif Bekasi dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dihapus.
BAB III PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT WILAYAH/DAERAH
BAB III
Untuk memimpin jalannya pemerintahan diKotamdya Daerah Tingkat II Bekasi, dipilih dan diangkat seorang Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9…
Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dibentuk Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, Dinas-dinas Daerah, dan Instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)