DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk Hukum, Nama Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Dan Kepegawaian, Direksi, Penghasilan Direksi, Pengembilan Keputusan, Pegawai, Perencanaan, Operasional, Pembubaran Dan Likuidasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menggali potensi daerah di bidang Gas Bumi, maka dibentuk Perusahaan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi;
c.bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan Perseroan Terbatas Sinergi Patriot Kota Bekasi, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum sesuai dengan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Mengingat

Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sinergi Patriot Bekasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3
9.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALIKOTA BEKASI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SINERGI PATRIOT KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Sinergi Patriot Bekasi yang selanjutnya disebut PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak dibidang Hulu dan Hilir minyak dan gas bumi, energi terbaru dan terbarukan.
8.Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham,Komisaris dan Direksi.
9.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. 4
10.Direksi adalah Organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
12.Pegawai adalah Pegawai PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda).
13.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda).
14.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) yang memberikan hak atas deviden dan lain-lainnya.
15.Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam konsidi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
16.Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosper berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum BUMD Kota Bekasi, yaitu PT. Sinergi Patriot Kota Bekasi berubah bentuk menjadi Perseroda.
(2)Pelaksanaan Perubahan Bentuk Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)bernama PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda). 5
(2)PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah Kota dan dapat berusaha diluar wilayah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud didirikannya PT. Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) adalah untuk membentuk Perusahaan Terbatas dengan kegiatan usaha sektor energi di Daerah Kota.
(2)PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) memiliki kegiatan usaha dibidang Energi serta energi terbaru dan terbarukan.
(3)Tujuan di bentuknya PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda):
1. a.untuk mendukung pengembangan pengelolaan sektor energi di Daerah Kota;
2. b.mensinergikan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan energi di Daerah Kota, energi terbaru dan terbarukan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memperkuat struktur dan kapasitas BUMD;
4. d.mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah Kota;
5. e.melakukan pelayanan masyarakat dibidang energi;
6. f.memperoleh laba; dan
7. g.meningkatkan PAD.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) adalah sebagai berikut:
1. a.Minyak dan Gas Bumi di sektor hilir Daerah Kota;
2. b.Sektor Energi, Energi Baru dan Terbarukan di Daerah Kota;
3. c.Jasa Penunjang lainnya.
(2)Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak swasta di Dalam Negeri dan/atau Luar Negeri atas persetujuan RUPS.

Pasal 6

Dalam melaksanakan usahanya, PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) dapat melakukan :

a.hubungan kerja sama dengan pihak lain;
b.melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT. Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

(1)Modal dapat terdiri dari :
1. a.kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. b.bantuan permodalan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan/Lembaga lainnya yang sah;
3. c.hibah dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak.

BAB VII

MODAL Pasal 8

Pasal 9

(1)Modal Dasar PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) adalah Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).
(2)Modal disetor Pemerintah Daerah Kota sampai dengan 31 Desember 2020 pada PT.Sinergi PatriotBekasi (Perseroda) sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah).

BAB VIII

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Untuk menjalankan kegiatan usaha PT.Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda) didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PT.Sinergi PatriotBekasi (Perseroda) sebagaimana dimaksud ayat
(1)terdiri dari:
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi. 7

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 14 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 14 Tahun 2016