DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima No. 03 Tahun 2016

Nomor: 03
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

beberapa ketentuan dalam Perda Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 Ayat 1 diubah keselurahan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; WALIKOTABIMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR9 TAHUN2011 TENTANGRETRIBUSIJASA USAHA TENTANG PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR :8 TAHUN2016 WALIKOTA BIMA PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT

8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 tambahan lembaran negara RI nomor 5043);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049 ) ;
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 330:3);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana clan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 ten tang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tarnbahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); v Ketentuan Pasal 6 ayat ( 1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana cliubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANGRETRIBUSI JASA USAHA. MEMUTUSKAN: WALIKOTABIMA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTABIMA
22.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis clan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4973);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemlberian clan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29.Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88); NOREGPERATURANDAERAHKOTABIMA,PROVINS!NUSATENGGARA BARAT( t?0 / 2016) MUHAMADRUM LEMBARANDAERAHKOTABIMATAHUN2016 NOMOR ..'.?.1.. SEKRETARISDAERAHKOTABIMA, Diundangkan di Raba-Birna pada tanggal 1 Agur+u~ 2016 ~M. QURAISH. ABIDIN - - Ditetapkan di Raba-Bima pada tanggal 1. Agt?~tu~ 2016

f.WALIKOTABIMA,; _ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima. Pasal II ( 1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. {2} 'I'arif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kernbali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
(4)Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 6

NO URAIAN TARIF LAMA BARU I. Lapangan Olahraga

a.L.apangan - L.apangan Sepak Bola ,
1. 1.Untuk Pertunjukan Rp 500,000 I Hari Rp 500,000 I Hari
2. 2.Untuk Kegiatan Hajatan/sejenis Rp 250,000 I Han Rp 500,000 I Hari - L.apangan Tenis Rp 50,000 I Hari Rp 50,000 I Hari - Pacuan Kuda Rp 2,500,000 I Kegiatan Rp 2,500,000 I Kegiatan II. Bangunan I Geclung I Aula
3. 1.Rumah Dinas - Rumah Dinas Tipe 45 Keatas Rp 200,000 I Bin Rp 200,000 I Bin - Rumah Dinas Tipe 36 Rp 100,000 I Bin Rp 100,000 I Bin - Rumah Dinas Tipe 21 Rp 50,000 I Bin Rp 50,000 I Bin
4. 2.Aula Pertemuan Rp 250,000 I Hari Rp 250,000 I Kali
5. 3.Paruga Na'e Rp 1,700,000 I Han Rp 3,000,000 I Kali
6. 4.GOR/KONI Rp 1,000,000 I Han - Umum Rp 3,000,000 I Kali - Oub Rp 250,000 I dub/bin
7. 5.Convention HaU Standar Rp 5,000,000 I Kali Rp 5,000,000 I Kali VIP I Kali Rp 10,000,000 I Kali 6 GedungAlM Rp - Rp 5,000,000 I unit/thn 7 Rt.mah Susun Sederhana Sewa - Lantai 1 dan Lanlai 2 Rp - Rp 200,000 I unit/bin - Lantai 3 Rp - Rp 175,000 I unit/bin - Lantai 4 Rp - Rp 150,000 I unit/bin - Lantai 5 Rp - Rp 125,000 I unit/bin III. Alat-alat berat 1 Excavablr" Rp 225,000 I Jam Rp 200,000 I Jam 2 Whell L.oadhel" Rp 175,000 I Jam Rp 175,000 I Jam 3 Motor Grader Rp 175,000 I Jam Rp 175,000 I Jam 4 Compressor Vibro Rp 175,000 I Jam Rp 175,000 I Jam 5 Dump Truck Rp 400,000 I Jam Rp 400,000 I Jam 6 Mobil Tangki Rp 400,000 I Mobil Rp 400,000 I Mobil 7 Buldosser Rp 225,000 I Jam Rp 175,000 I Jam IV. Pemeriksaan L.aboratorium Pengujian Mutu; 1 Tes L.apangan: a Soil Test (Sondir) dan Hand Bord; Rp 500,000 I Lokasi Rp 500,000 I Lokasi b Tes Kekuatan Kubus Beton (Sln!ngh) Rp 50,000 I kubus Rp 50,000 I kubus c Tes Kekuafan Belon (Hammer Test) Rp 150,000 I titik Rp 150,000 I titik d Tes Kepadalan (Sand C.one) Rp 35,000 I titik Rp 35,000 I titik e Tes Pemakaian Aspal (Extraksi) Rp 150,000 I titik Rp 150,000 I titik f Core Drill Aspal Rp 100,000 I titik Rp 100,000 I titik
8. 2.Pengujian L.aboratorium: a Pengujian Beton Rp 300,000 Rp 300,000 b PenguJ1an Tanah Tmbunan Rp 300,000 Rp 300,000 c Pengujian Lapis Pondasi Aggregate Rp 300,000 Rp 300,000 d Pengujian Aspal Lapen Rp 250,000 Rp 250,000 e Pengujian Aspal Burda Rp 250,000 Rp 250,000 f Pengujian Aspal 8urtu Rp 250,000 Rp 250,000 ~- Kendaraan 8ennoto" 1 Kendaran Roda 4 (Empat) Rp 100,000 I Bin Rp 100,000 I Bin 2 Kendaraan Roda 2 (Dua) Rp 20,000 I Bin Rp 20,000 I Bin ~- PERIKANAN DAN KB..AUTAN 1 Pemanfaatan SPDN Rp 7,000,000 I Thn Rp 7,000,000 I Thn 2 Pemanfaatan Kapal Penangkap Ikan Boat Gilnet Rp 4,000,000 I Unit/ thn Rp 2,000,000 I Unit/ thn 3 Pemanfaatan Bagan Perahu Rp 4,000,000 I Unit I thn Rp 3,000,000 I Unit/ thn 4 Pemanfaatan Kios Pemasaran Dean Rp15,000,000 I Unit I thn Rp 10,000,000 I Unit/ thn 5 Pemanfaatan Resloom Terapung Rp 15,000,000 I Unit I thn Rp 5,000,000 I Unit/ thn 6 Pemanfaatan Kerarnba Jaring Apung Rp 1,000,000 I Unit I thn Rp 1,000,000 I Unit I thn 7 Pemanfaatan Cool S1Drage Rp 56,000,000 I Unit I thn Rp 45,000,000 I Unit/ thn 8 Pemanfaatan pabrik Es Rp - I Unit I thn Rp 75,000,000 I Unit I thn 9 Pemanfaatan gudang penyimpanan ikan Rp - I Unit I thn Rp 1,000,000 I Unit I thn 10 Pemanfaatan tl!mpat penjemuran ikan Rp - I Unit I thn Rp 1,000,000 I Unit I thn TARIF RETRIBUSIPEMAICAIANKEKAYAANDAERAH LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA ~- QURAISH. ABIDIN -c:::''----- .. f · WAUKOTABIMA, .h ./' NO URAIAN TARIF LAMA BARU VII FasilitasL.ainnya : WCUmum a Buang air kecil Rp 1,000 I Kl Rp 1,000 I Kl b Buang air besar Rp 2,000 I Kl Rp 2,000 I Kl c Mandi Rp 3,000 I Kl Rp 3,000 I Kl IVIl Tanah a Pemasangan papan reldame Rp 25,000 I M/bln Rp 40,000 I M/bln b Usaha komersial Rp 20,000 I M/bln Rp 30,000 I M/bln c Jualan (insidenl:i) Rp 10,000 I M/bln Rp 15,000 I M/bln d Tanah sawah klas A Rp 60,000 I are/thn Rp 60,000 I are/thn e Tanah sawah ldas 8 Rp 30,000 I are/thn Rp 30,000 I are/thn f Tanah sawah ldas C Rp 20,000 I are/thn Ro 20,000 I are/thn , • l

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…