Pemerintah Kota Bima
Pemerintah Kota Bima memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat penting sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemajuan daerah. Ruang lingkup operasionalnya meliputi aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, aspek pelayanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta aspek program pembangunan di berbagai sektor untuk kemajuan Kota Bima.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Bima
Pemerintah Kota Bima memegang mandat krusial untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakatnya. Lembaga ini merupakan representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab penuh atas kemajuan dan stabilitas wilayah Kota Bima.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Bima meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang terintegrasi. Hal ini mencakup penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta perencanaan dan pelaksanaan program di berbagai sektor.
Meskipun menghadapi tantangan keuangan, Pemerintah Kota Bima tetap fokus pada program strategis seperti pembangunan infrastruktur (RSUD, jalan, drainase), penataan kawasan wisata, serta program kesejahteraan sosial dan dukungan keagamaan. Intervensi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas hidup warganya.
Pemerintah Kota Bima berkontribusi pada isu nasional melalui implementasi kebijakan pusat di daerah, seperti program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan. Selain itu, kebijakan kepegawaian daerah juga turut mendukung agenda nasional, sebagaimana terlihat dari alokasi anggaran untuk PPPK.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Bima untuk berbagai keperluan esensial, mulai dari administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga partisipasi dalam pembangunan daerah. Ini menegaskan peran pemerintah sebagai fasilitator utama kebutuhan masyarakat.
Meskipun menghadapi tekanan anggaran yang signifikan pada tahun 2026, Pemerintah Kota Bima, di bawah kepemimpinan Wali Kota H. A. Rahman, tetap berkomitmen untuk melanjutkan program prioritas. Komitmen ini disertai dengan harapan agar ASN dapat menjadi penyampai informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 1 Tahun 2019
1. Pasal 6 dihapus; 2. Ketentuan Pasal 7 diubah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 2 Tahun 2021
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, yang terdiri atas 12 Pasal Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aanggaran.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 05 Tahun 2019
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 05 Tahun 2017
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 1 Tahun 2022
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi meliputi: a. perencanaan; b. penetapan; c. pengembangan; d. penelitian; e. pemanfaatan; f. perlindungan dan pemberdayaan petani; g. pembinaan; h. pengendalian; i. pengawasan; j. pembiayaan; dan k. peran serta masyarakat. Persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diberikan oleh Walikota setelah dilakukan verifikasi. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dengan lahan pengganti selanjutnya agar diintegrasikan dalam perubahan Perda tentang RTRWP/RTRW. Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima No. 04 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bima Nomor 21 Tahun 2024
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang ata Cara Sewa Tanah Milik Daerah Kota Bima. Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. objek dan subjek Sewa, b. Harga Dasar Sewa: c. ketentuan Sewa: d. larangan, e. Tim Monev: f. pengakhiran perjanjian dan ganti rugi, dan g. Pengalihan hak.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 2 Tahun 2018
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BIMA