DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima No. 05 Tahun 2016

Nomor: 05
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pembentukan Perangkat Daerah; Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; Staf Ahli; Pengisian Jabatan Perangkat Daerah; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: WALIKOTABIMA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTABIMA Dan

6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Menetapkan
16.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17.Tipe A adalah ukuran atas intensitas atau be ban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja besar.
18.Tipe B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja sedang.
19.Tipe C adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja kecil.
20.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
21.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bima.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
11.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bima dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Bima.
14.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOLPP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
15.Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bima. / Perangkat Deeresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Bima merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Kota Bima merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kota Bima merupakan Inspektorat Tipe C;
d.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan kebakaran;
e.Dinas Daerah Kota Bima, terdiri dari:
1. 1.Dmas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;

Pasal 3

BABIII SUSUNANPERANGKATDAERAH

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan;dan
f.Kecamatan. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri dari:

Pasal 2

22.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kota Bima.
23.Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. < Tipe A bidang
17.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan perpustakaan dan bidang kearsipan;
18.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
4.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6.Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
9.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
14.Dinas Statistik Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik;
15.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UP'I').

BAB II

PEMBENTUKANPERANGKATDAERAH

Pasal 6

BABIV PEMBENTUKANUNITPELAKSANATEKNIS Dalam menetapkan besaran dan susunan orgarusasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

19.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olah raga;
20.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Asakota dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan RasanaE Barat dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan RasanaE Timur dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Mpunda dengan Tipe A; dan
5. 5.Kecamatan Raba dengan Tipe A. Pengisian Jabatan pada Perangkat Daerah untuk pertama kalinya dilaksanakan paling lambat tanggal 19 Desember2016.

Pasal 10

(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga)Staf Ahli.
(4)Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Walikota sesuai keahliannya. ( 1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

BABV STAF AHLI

(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan Pendidikan Daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(2)UPf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Penyesuaian status kelembagaan dan pengisian Jabatan pada Pusat Kesehatan masyarakat di wilayah Kota Bima sebagai Jabatan Fungsional, dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan Pemerintah tentang Perangkat daerah diundangkan.

Pasal 15

Perangkat daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada sampai dengan terbitnya Peraturan Perundang-undang di bidang Sub Urusan Bencana.

Pasal 14

( 1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

(2)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Pemerintahan Umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…