DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima No. 08 Tahun 2017

Nomor: 08
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bima

regulasi_utama

Ringkasan

Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: WALIKOTABIMA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA BIMA

20.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 79);
19.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Rota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah N0m0r -1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Menetapkan selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
10.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap hullffi- keaa-rla- Pimflma-n fllffi- An~1'a 9PR--8 ka-r~na v Daerah, Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Walikota adalah Walikota Bima.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bima.
4.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima sesuai peraturan perundang-undangan.
5.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Bima sesuai peraturan perundang-undangan.
6.Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bima.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bima.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 1

13.Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
14.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15.Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jerninan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakahiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

f.Tunjangan Alat Kelengkapan;
g.Tunjangan Alat Kelengkapan lain;
h.Tunjangan Komunikasi Intensif; dan I. Tunjangan Reses.

(2)Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk penghasilan sebagaimana dimaksud ayat ( 1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan pada APBD;
(3)Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan
(4)Pembebanan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.
1. a.Uang Represen tasi;
2. b.Tunjangan Keluarga;
3. c.Tunjangan Beras;
4. d.Uang Paket;
5. e.Tunjangan Jabatan;
(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

BAB I

KETENTUANUMUM disebu t Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasicnal yang berkaitan denaan representasi, v selanjutnya19. Dana Operasional Pimpinan DPRD, kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

Pasal 2

v Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

BAB II

PENGHASILAN,TUNJANGANKESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIANPIMPINANDAN ANGGOTADPRD pelayanan, dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

Pasal 5

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besamya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Besarnya tunjangan keluarga dan tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 4

(1)Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD.
(2)Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
(3)Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebessar 80% (delapan puuh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75°/o (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

Pasal 3

( 1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 8

( 1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pem bentukan Perda, Badan Kehormatan, a tau alat kelengkapan lain.

(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.Sekretaris, sebesar 4o/o (empat persen);
4. d.Anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan dan Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Alat kelengkapan dan/ a tau Alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksakan tugas.

Pasal 7

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

a.Rumah Negara dan Perlengkapannya;

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.Jaminan Kesehatan;
2. b.Jaminan Kecelakaan Kerja;
3. c.Jaminan Kematian; dan
4. d.Pakaian Dinas dan Atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:

Pasal 9

(2)Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara dan dikelompokan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. ( 5) Tata cara perhitungan dan standar pengelompokan kemampuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(6)Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.Rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD. v
(1)Jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan dalam bentuk Iuran

Pasal 11

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya iuran Jaminan Kesehatan dan Pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

b.Kendaraan Dinas Jabatan; dan
c.Belanja Rumah Tangga.

(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.Rumah Negara dan Perlengkapannya; dan
2. b.Tunjangan Transportasi. ( 1) Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2)huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…