Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima No. 08 Tahun 2017
- Nomor
- 08
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 56
Ringkasan
Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD
MEMUTUSKAN: WALIKOTABIMA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA BIMA
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Menetapkan selanjutnya disebut Sekertaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
BAB I KETENTUANUMUM disebu t Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasicnal yang berkaitan denaan representasi, v selanjutnya19. Dana Operasional Pimpinan DPRD, kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
BAB I
Bagian Kesatu Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD BAB II PENGHASILAN,TUNJANGANKESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIANPIMPINANDAN ANGGOTADPRD pelayanan, dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. v Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar lOo/o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
BAB II
( 1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
( 1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pem bentukan Perda, Badan Kehormatan, a tau alat kelengkapan lain.
dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
v
Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan AnggotaDPRD
( 5) Tata cara perhitungan dan standar pengelompokan kemampuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
dari uang representasi ketua DPRD. v
( 1) Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
Membuka PDF…