DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 02 Tahun 2019

Nomor: 02
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang tanggungjawab Sosial Perusahaan dengan ruanglingkup TJSP berupa bantuan pembeiayaan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kompensasi Pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, kesehatan, Pedidikan dan memacu pertumbuhan ekonomiberkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah, perda ini terdiri dari IX BAB dan 22 Pasal

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi Perusahaan, Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
b.bahwa agar pelaksanaan Tanggung J awab Sosial Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, program dan kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomerr-40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pe-rtimbangan sebegeimana dimaksud daJ.am huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; WALIKO'FA BIMA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA, TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TENTANG PERATURANDAERAH KOTA BIMA NOMOR ~ TAHUN 2019 WALIKOTABIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kota Bima. 2-. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Walikota adalah Walikota Bima.
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bi:ma.
4. 5.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan, Persetujuan Bersama. DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTA BIMA dan WALIKOTABIMA

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7-. Peraturan Pe1nerintah Nm-nor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung J awab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tangg-un .Jawab Dania Usaha dalam Penye-le-nggru-aan Kesejahteraan Sosial (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
9.Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU /2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07 /MBU /2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina lingkungan; 10~ Peraturan Daerah Nomor 5- Tahun 2016. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); . . . .

g.imsiasi;
h.mutualistis, dan non diskriminasi; dan
i.koordinasi.

(2)Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.manajemen yang sehat;
2. b.profesional;
(1)Penyelenggaraan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan prinsip:
1. a.kesadaran umum;
2. b.kepedulian;
3. c.keterpaduan;
4. d.kepatuhan hukum;
5. e.keberpihakan;
6. f.kemitraan;

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSP berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.kepentingan umum;
c.kebersamaan;
d.partisipatif dan aspiratif
e.keterbukaan;
f.berkelanjutan;
g.berwawasan lingkungan;
h.kemandirian; dan
i.keseirnbangan, kemajuan dan kesetuan ekonomi daerah dan nasional. Pasa13 Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
a.memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSP;
b.memberi arah kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional;
c.mensinergikan pelaksanaan TJSP dengan program pembangunan berkelanjutan di Daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan tingkat kemiskinan;
d.meminirealisaei dampak negatif dan mengeptimelkan dampak pesitif kebentdaan perusahaan; dan
e.terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberi penghargaan.

Pasal 2

hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum milik negara/ daerah atau swasta yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain yang menjalankan kegiatannya di daerah.
7.Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat Forum Komunikasi TJSP adalah forum atau wadah komunikasi antara Perusahaan, Pemerintah Daerah, Akadenrisi dan Masyarekat dalatn penyelenggaraan TJSP. Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:

a.bina lingkungan fisik;

Pasal 9

(1)Program TJSP meliputi:
1. a.bina lingkungan dan sosial;
2. b.kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
3. c.program langsung pada masyarakat.
(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihera fungsi Iingkungan hidup seeara berkelanjutan.

Pasal 8

(1)Pelaksana TJSP adalah Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
(2)Status Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang atau unit pelaksana.

Pasal 7

(2~ Pelaksanaan T.JSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1~ diatur lebih lanjut dengan Pera tu ran Walikota.

BAB III

PELAKSANAANTJSP ( 1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Daerah baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Swasta yang berbadan hukum yang menghasilkan barang maupun jasa wajib melaksanakan TJSP.

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TJSP adalah bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/ atau peningkatan fungsi lingkungan hid up, kesehatan, pendidikan dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah. (2-} Ruang lingkup sebegaimana dimaksud peda ayat f 1} berlaku baik di dalam maupun di luar kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

Pasal 5

c.transparan;
d.akuntabilitas;
e.kreatif dan inovatif;
f.terukur; dan
g.program perbaikan dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan TJSP, setiap Perusahaan wajib:
a.menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip TJSP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerj_asama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian fungsi lingkungan; dan
c.membuat kebijakan TJSP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 12

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a.hibah, dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan; b, penghargaan, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Daerah yang sudah puma bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
c.beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu; dL s.ub.sidi,. herupa penyediaan pemhiayaan untuk program dan/ atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
e.bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ~ dan
f.pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

Pasal 11

( 1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejarieg kerjasama dan peningkatan klasi:fikasiPerusahaan;
6. f.peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
7. g.penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 10

b.bina lingkungan sosial; dan
c.bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

(1)Walikota memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan TJSP dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
(2)Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.penghargaan tertulis (piagam} sertifikat];
2. b.pengumuman di media massa; atau

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…