Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 05 Tahun 2019
- Nomor
- 05
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 60
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.
menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan serta mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan;
WALIKOTABIMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPERPUSTAKAAN TENTANG PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR B TAHUN2019 WALIKOTABIMA PROVINSINUSATENGGARABARAT Mengingat Menimbang
5234);
6291);
9. 8. 7. 6. 3. 4. 5. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Walikota adalah Walikota Bima. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan Iatau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidian, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak darr/atau karya rekam. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABIMA Dan WALIKOTABIMA
Menetapkan
Penyelenggaraanperpustakaan berdasarkan asas:
(1)Organisasi perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan dan
Bagian Kedua Pengorganisasian (1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan di daerah. (2)Rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD. (3)Rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.
BagianKesatu Perencanaan Ruang lingkup penyelenggaraanperpustakaan, meliputi :
BAB II RUANG LINGKUP Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :
BAB II
Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.
(1)Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Dinas wajib melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan
Paragraf 1 Pembinaan dan Pengembangan Bagian Keempat Pelaksanaan
Bagian Ketiga Pendanaan pada ayat (1) dapat kebutuhan dan serta pelayananpelestarian bahan perpustakaan perpustakaan.
Perpustakaan harus memilikisaran a penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi serta layanan perpustakaan dan informasi.
Membuka PDF…