DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 05 Tahun 2019

Nomor: 05
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bima

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Bima perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca;
b.bahwa pembudayaan gemar membaca, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wah ana pembelajaran sepanjang hayat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ten tang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan serta mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan;

d.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan guna meningkatkan wawasan dan ilrnu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; WALIKOTABIMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPERPUSTAKAAN TENTANG PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR B TAHUN2019 WALIKOTABIMA PROVINSINUSATENGGARABARAT Mengingat Menimbang
1. 4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indondesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601);
7. 10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Kerja Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
8. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. 8. 7. 6. 3. 4. 5. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
11. 1.Daerah adalah Kota Bima.
12. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Bima. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan Iatau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidian, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak darr/atau karya rekam. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABIMA Dan WALIKOTABIMA

14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); Menetapkan
10.Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam yang diterbitksn atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah.
11.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
12.Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
13.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
14.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga penddidikan keagamaan, rumah ibadah darr/atau organisasi lain.
15.Perpustakaan sekolab./madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolab / madrasah.
16.Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
17.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani perpustakaan.
18.Gerakan Pembudayaan KegemaranMembacaadalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintergrasi dan berkesinambungan.
19.Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembanganperpustakaan.
20.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengaroleh pemustaka. Penyelenggaraanperpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat;

Pasal 2

23.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi dalarn bentuk analog maupun digital.
24.Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/ atau subjek dalam format tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
25.Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerja sarna dan dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan Iatau subyek dalarn format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
26.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyirnpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah sirnpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
27.Koleksi Deposit adalah koleksi perpustakaan hasil dari serah simpan karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekarn yang dilaksanakan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.
28.Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses pemmjaman dan pengembalianbahan perpustakaan.
29.Pembina Perpustakaan adalah dinas yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
30.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
31.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang dirnilikidarr/atau dikuasai oleh perpustakaan.
32.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode20 (dua puluh) tahun.
33.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode5 (lima)tahun.

(1)Organisasi perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan dan

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
(2)Rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
(3)Rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 6

BagianKesatu Perencanaan Ruang lingkup penyelenggaraanperpustakaan, meliputi :

a.perencanaan;
b.pengorganisasian;
c.pendanaan;
d.pelaksanaan; dan
e.pengawasan,monitoringdan evaluasi.

Pasal 5

a.menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah; dan
c.melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

h.kemitraan; dan
i.kearifan lokal.

(1)Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Dinas wajib melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan

Pasal 10

(1)Dinas merupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan.
(2)Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan,peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraanperpustakaan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan; dan
2. b.pembinaan teknis ke semuajenis perpustakaan.
(4)Jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)huruf b meliputi:
1. a.perpustakaan kelurahan;
2. b.perpustakaan sekolahZmadrasah;
3. c.perpustakaan khusus; dan
4. d.perpustakaan perguruan tinggi.

Pasal 9

(1)Pendanaan perpustakaan daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.APBNdan/ atau APBD;
2. b.tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
4. d.kerja sama yang saling menguntungkan;
5. e.bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
6. f.hasil usaha jasa perpustakaan; danIatau
7. g.sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(2)Unit kerja sebagaimana dimaksud dikembangkan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan. Perpustakaan harus memilikisaran a penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi serta layanan perpustakaan dan informasi.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, khususnya di Kota Bima perlu ditumbuhkembangkan budaya gemar membaca;
b.bahwa pembudayaan gemar membaca, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wah ana pembelajaran sepanjang hayat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ten tang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

d.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan guna meningkatkan wawasan dan ilrnu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan perpustakaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; WALIKOTABIMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPERPUSTAKAAN TENTANG PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR B TAHUN2019 WALIKOTABIMA PROVINSINUSATENGGARABARAT Mengingat Menimbang
1. 4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indondesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601);
7. 10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Kerja Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
8. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ten tang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 9. 8. 7. 6. 3. 4. 5. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
11. 1.Daerah adalah Kota Bima.
12. 2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Bima. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan Iatau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidian, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi para pemustaka. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak darr/atau karya rekam. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABIMA Dan WALIKOTABIMA

14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); Menetapkan
10.Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan / atau karya rekam yang diterbitksn atau tidak diterbitkan, yang dimiliki perpustakaan di daerah.
11.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
12.Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
13.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
14.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga penddidikan keagamaan, rumah ibadah darr/atau organisasi lain.
15.Perpustakaan sekolab./madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolab / madrasah.
16.Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
17.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani perpustakaan.
18.Gerakan Pembudayaan KegemaranMembacaadalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintergrasi dan berkesinambungan.
19.Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembanganperpustakaan.
20.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
22.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengaroleh pemustaka. Penyelenggaraanperpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat;

Pasal 2

23.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi dalarn bentuk analog maupun digital.
24.Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/ atau subjek dalam format tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
25.Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerja sarna dan dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan Iatau subyek dalarn format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
26.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyirnpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah sirnpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
27.Koleksi Deposit adalah koleksi perpustakaan hasil dari serah simpan karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekarn yang dilaksanakan sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.
28.Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan yang meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses pemmjaman dan pengembalianbahan perpustakaan.
29.Pembina Perpustakaan adalah dinas yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
30.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
31.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang dirnilikidarr/atau dikuasai oleh perpustakaan.
32.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode20 (dua puluh) tahun.
33.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode5 (lima)tahun.

(1)Organisasi perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan dan

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
(2)Rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
(3)Rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 6

BagianKesatu Perencanaan Ruang lingkup penyelenggaraanperpustakaan, meliputi :

a.perencanaan;
b.pengorganisasian;
c.pendanaan;
d.pelaksanaan; dan
e.pengawasan,monitoringdan evaluasi.

Pasal 5

a.menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah; dan
c.melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

h.kemitraan; dan
i.kearifan lokal.

(1)Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Dinas wajib melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan

Pasal 10

(1)Dinas merupakan pembina terhadap semua jenis perpustakaan.
(2)Pembinaan perpustakaan merupakan upaya pengembangan,peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraanperpustakaan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan; dan
2. b.pembinaan teknis ke semuajenis perpustakaan.
(4)Jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)huruf b meliputi:
1. a.perpustakaan kelurahan;
2. b.perpustakaan sekolahZmadrasah;
3. c.perpustakaan khusus; dan
4. d.perpustakaan perguruan tinggi.

Pasal 9

(1)Pendanaan perpustakaan daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.APBNdan/ atau APBD;
2. b.tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
4. d.kerja sama yang saling menguntungkan;
5. e.bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
6. f.hasil usaha jasa perpustakaan; danIatau
7. g.sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(2)Unit kerja sebagaimana dimaksud dikembangkan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan. Perpustakaan harus memilikisaran a penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi serta layanan perpustakaan dan informasi.