DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 08 Tahun 2019

Nomor: 08
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bima

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIMAANEKA.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka; WALIKOTABIMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUSAHAANUMUMDAERAHBIMAANEKA TENTANG PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR fj TAHUN 2019 WALIKOTABIMA PROVINSINUSATENGGARABARAT Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bima.
2.Walikota adalah Walikota Bima.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
4.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMDadalah Badan Usaha MilikDaerah Kota Bima.
5.Perusahaan Urnum Daerah Bima Aneka yang selanjutnya disebut Perumda Bima Aneka adalah Perusahaan MilikPemerintah Kota Bima yang bergerak di bidang Aneka Usaha.
6.Walikota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Bima Aneka yang selanjutnya disingkat KPMadalah organ Perumda Bima Anekayang memegang kekuasaan tertinggi dalarn Perumda Bima Aneka dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Bima Aneka.
8.Direksi adalah Direksi Perumda Bima Aneka.
9.Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Bima Aneka.
10.Pegawaiadalah Pegawai Perumda Bima Aneka.
11.Laba adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak dalam satu tahun buku.
12.Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain Pemerintah Kota Bima untuk dijadikan sebagai modal BUMDyang berbentuk Perumda. 13.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , yang selanjutnya disebut TJSP adalah kewajiban BUMD yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
14.Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang memiliki izin usaha dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKKadalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang akan diusulkan sebagai

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPERUSAHAANUMUM DAERAH BIMAANEKA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABIMA dan WALIKOTABIMA

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sarna, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

(1)Modal Perumda Bima Aneka bersumber dari:
1. a.Penyertaan modal daerah;
2. b.Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD'lainnya;
3. c.Pinjaman sesuai ketentuan perundang-undangan; danj atau Pasa16

BAB VI

SUMBER MODALDANBESARNYAMODALDASAR Jangka waktu Perumda Bima Aneka berdiri selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan rencana bisnis dan kelayakan usaha yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BABV JANGKAWAKTUBERDIRI

(1)Perumda Bima Aneka mempunyai usaha produksi meliputi bidang: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, industri, perdagangan danjasa.
(2)Perumda Bima Aneka dapat mengembangkan usaha-usaha lain sesuai potensi yang ada.
(3)Jenis usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasa14 BABIV KEGIATANUSAHA
(1)Perumda Bima Aneka didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Perumda Bima Aneka didirikan dengan tujuan untuk turut serta mengembangkan perekonomian Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

BABIII MAKSUDDANTUJUAN

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan perusahaan umum Daerah dengan nama Perumda Bima Aneka.
(2)Perumda Bima Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor di Daerah.
(3)Perumda Bima Aneka dapat membuka kantor perwakilanj cabangjunit perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa12
(1)KPM,Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Bima Aneka.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Bima Aneka; dan
3. c.rapat luar biasa.

BAB II

NAMADANTEMPATKEDUDUKAN calon Direksi yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 11

KPMtidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bima Aneka apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Bima Aneka; dan /atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bima Aneka secara melawan hukum.

Pasal 10

Bagian Kedua KPM Setiap orang dalam pengurusan Perumda Bima Aneka dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 9

Organ Perumda Bima Aneka terdiri atas KPM,DewanPengawas, dan Direksi,yang bertanggung jawab dalam pengurusan Perumda Bima Aneka.

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pada pendirian Perumda Bima Aneka.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGANPERUMDABIMAANEKA

Pasal 7

d.Sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham.

(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan modal atau pengurangan modal daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
(1)Anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi syarat, meliputi:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. f.berijazah paling rendah Strata I (S-l);
7. g.berusia paling tinggi60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit;
  1. 1.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; J. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
9. k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakilkepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;dan
  1. 1.tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/ daerah.
(2)Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

(1)Dewan Pengawas pada Perumda Bima Aneka terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan pu blik.
(3)Seleksi dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

Paragraf2 Pengangkatan

(1)Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM.
(2)Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
(3)Setiap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya secara tertulis kepada KPM dengan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi.
(4)Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 12

DewanPengawasdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berwenang:

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Daerah adalah Kota Bima.
2.Walikota adalah Walikota Bima.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
4.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMDadalah Badan Usaha MilikDaerah Kota Bima.
5.Perusahaan Urnum Daerah Bima Aneka yang selanjutnya disebut Perumda Bima Aneka adalah Perusahaan MilikPemerintah Kota Bima yang bergerak di bidang Aneka Usaha.
6.Walikota Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Bima Aneka yang selanjutnya disingkat KPMadalah organ Perumda Bima Anekayang memegang kekuasaan tertinggi dalarn Perumda Bima Aneka dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Bima Aneka.
8.Direksi adalah Direksi Perumda Bima Aneka.
9.Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Bima Aneka.
10.Pegawaiadalah Pegawai Perumda Bima Aneka.
11.Laba adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak dalam satu tahun buku.
12.Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain Pemerintah Kota Bima untuk dijadikan sebagai modal BUMDyang berbentuk Perumda. 13.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan , yang selanjutnya disebut TJSP adalah kewajiban BUMD yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
14.Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang memiliki izin usaha dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKKadalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang akan diusulkan sebagai

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPERUSAHAANUMUM DAERAH BIMAANEKA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABIMA dan WALIKOTABIMA

7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sarna, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

(1)Modal Perumda Bima Aneka bersumber dari:
1. a.Penyertaan modal daerah;
2. b.Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan BUMD'lainnya;
3. c.Pinjaman sesuai ketentuan perundang-undangan; danj atau Pasa16

BAB VI

SUMBER MODALDANBESARNYAMODALDASAR Jangka waktu Perumda Bima Aneka berdiri selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan rencana bisnis dan kelayakan usaha yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

BABV JANGKAWAKTUBERDIRI

(1)Perumda Bima Aneka mempunyai usaha produksi meliputi bidang: pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, industri, perdagangan danjasa.
(2)Perumda Bima Aneka dapat mengembangkan usaha-usaha lain sesuai potensi yang ada.
(3)Jenis usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasa14 BABIV KEGIATANUSAHA
(1)Perumda Bima Aneka didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Perumda Bima Aneka didirikan dengan tujuan untuk turut serta mengembangkan perekonomian Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

BABIII MAKSUDDANTUJUAN

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan perusahaan umum Daerah dengan nama Perumda Bima Aneka.
(2)Perumda Bima Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor di Daerah.
(3)Perumda Bima Aneka dapat membuka kantor perwakilanj cabangjunit perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasa12
(1)KPM,Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Bima Aneka.
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.rapat tahunan;
2. b.rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Bima Aneka; dan
3. c.rapat luar biasa.

BAB II

NAMADANTEMPATKEDUDUKAN calon Direksi yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 11

KPMtidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bima Aneka apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Bima Aneka; dan /atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bima Aneka secara melawan hukum.

Pasal 10

Pasal 9

Organ Perumda Bima Aneka terdiri atas KPM,DewanPengawas, dan Direksi,yang bertanggung jawab dalam pengurusan Perumda Bima Aneka.

Pasal 8

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertujuan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor pada pendirian Perumda Bima Aneka.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGANPERUMDABIMAANEKA

Pasal 7

d.Sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham.

(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan modal atau pengurangan modal daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
(1)Anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi syarat, meliputi:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. f.berijazah paling rendah Strata I (S-l);
7. g.berusia paling tinggi60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit;
  1. 1.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; J. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
9. k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakilkepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;dan
  1. 1.tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/ daerah.
(2)Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

(1)Dewan Pengawas pada Perumda Bima Aneka terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan pu blik.
(3)Seleksi dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

Paragraf2 Pengangkatan

(1)Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada KPM.
(2)Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
(3)Setiap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya secara tertulis kepada KPM dengan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi.
(4)Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 12

DewanPengawasdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berwenang: