DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 09 Tahun 2019

Nomor: 09
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar memperkuat struktur permodalan pada Perumda Bima Aneka Penyertaan Modal bertujuan untuk a. mengembangakan usaha dan meningkatkan usaha kinerja perumda Bima Aneka b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat c. meningkat perekonomian masyarakat d. meningkatkan pendapatan asli daerah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bima dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu mendirikan badan usaha milik daerah aneka usaha;
b.bahwa dengan Perumda Bima Aneka, dibutuhkan modal awal agar Perumda dimaksud dapat memberikan pelayanan pada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka; WALIKOTABIMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENYERTAANMODALPENDIRIANPERUSAHAANUMUM DAERAH BIMAANEKA PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR 9 TAHUN2019 TENTANG WALIKOTABIMA PROVINSINUSATENGGARABARAT Penyertaan Modal bertujuan untuk:
a.mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja Perumda Bima Aneka;
b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
c.meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pasal 3 Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar dan memperkuat struktur permodalan pada Perumda Bima Aneka. Pasal 2
1. 1.Daerah adalah Kota Bima.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. 3.Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka yang selanjutnya disebut Perumda Bima Aneka adalah Perusahaan Umum Daerah yang modalnya dari dan diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
4. 4.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah.
5. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima. Pasall BABI KETENTUANUMUM

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PENDIRIANPERUSAHAANUMUM DAERAHBIMAANEKA. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTABIMA dan WALIKOTABlMA

5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sarna, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); v NOREGPERATURANDAERAHKOTABIMA,PROVINSINUSATENGGARABARAT NOMOR(93/2019) LEMBARANDAERAHKOTABIMATAHUN2019 NOMORxio Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 11 De~e'Vbe, 2019 ~WA.-v T MUHAMMADLUTFI Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 12. 0ec~~~e(' 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sebagai modal dasar pada pend irian Perumda Bima Aneka sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal setor untuk pemenuhan modal dasar Perumda Bima Aneka sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
(3)Modal setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipenuhi paling 1ambat 2 (dua) tahun sejak Perumda Bima Aneka berdiri.
(4)Penyertaan modal sebagai modal dasar dan penyertaan modal setor untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada pendirian Perumda Bima Aneka berasal dari APBD.
(5)Penyertaan modal setor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

BAB III PENYERTAANMODAL TAMBAHANLEMBARANDAERAH KOTABIMA NOMOR \CO Pasa15 Cukup jelas.

BAB III

PENYERTAANMODAL TAMBAHANLEMBARANDAERAH KOTABIMA NOMOR \CO Pasa15 Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Daerah diharapkan mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber- sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam penyertaan modal Pemerintah daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka. I. UMUM PENYERTAANMODALPENDIRIANPERUSAHAANUMUM DAERAH BIMAANEKA TENTANG PERATURANDAERAH KOTABIMA NOMOR f) TAHUN2019 ATAS PENJELASAN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…