a.bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bima dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dipandang perlu mendirikan badan usaha milik daerah aneka usaha;
b.bahwa dengan Perumda Bima Aneka, dibutuhkan modal awal agar Perumda dimaksud dapat memberikan pelayanan pada masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka;
WALIKOTABIMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENYERTAANMODALPENDIRIANPERUSAHAANUMUM DAERAH BIMAANEKA PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR 9 TAHUN2019 TENTANG WALIKOTABIMA PROVINSINUSATENGGARABARAT Penyertaan Modal bertujuan untuk:
a.mengembangkan usaha dan meningkatkan kinerja Perumda Bima Aneka;
b.meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat;
c.meningkatkan pelayanan masyarakat; dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Pasal 3 Penyertaan Modal dimaksudkan untuk pemenuhan modal dasar dan memperkuat struktur permodalan pada Perumda Bima Aneka. Pasal 2 BAB II MAKSUDDANTUJUAN Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Bima.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perusahaan Umum Daerah Bima Aneka yang selanjutnya disebut Perumda Bima Aneka adalah Perusahaan Umum Daerah yang modalnya dari dan diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima.
Pasall BABI KETENTUANUMUM