DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, yang terdiri atas 137 Pasal dari IX Bab, yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Hak Kewajiban dan Kewenangan, Bab III Pendaftaran Penduduk, Bab IV Pencatatan Sipil, Bab V pelayanan Khusus, Bab VI Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Bab VII Data dan Dokumen Kependudukan, Bab VIII Sanksi Administratif, Bab IX Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat

(5)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diu bah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
1. b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Pasal 2 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023; WALIKOTABIMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHNOMOR 4 TAHUN2019 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAHKOTABIMA TAHUN2018-2023 TENTANG PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR 0 \ TAHUN 2021 WALIKOTABIMA PROVINSI NUSA TENGGARABARAT Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6402);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5941);
17.Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 teritang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 10);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 ten tang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
28.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);
29.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
30.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97); pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah serta menjelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan serta kerangka pendanaan. perkembanganmenguraikanyang Memuat gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup: kinerja pelaksanaan APBD GAMBARANKEUANGANDAERAHc. BAB III Memuat aspek geografi dan demo grafi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. GAMBARANUMUM KONDISI DAERAHb. BAB II Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. PENDAHULUANa. BAB I
1.Ketentuan Pasa13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 meliputi : sebagai berikut: Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97), diubah Pasal I TAHUN2018-2023. DAERAH KOTA BIMi~~l\1rH'l\TH'l\Tn.11Wi • .1..J.....J.l. .. .l..J.l. .. '-.AJ. J..i.l.PEMBANGUNltN JANGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA WALIKOTABIMA DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABIMA dan Dengan Persetujuan Bersama Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)pada akhir periode masa jabatan. DAERAH Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. KINERJAPENYELENGGARAANPEMERINTAH DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. KERANGKAPENDANAANPEMBANGUNAN STRATEGI,ARAHKEBIJAKANDAN PROGRAMPEMBANGUNANDAERAH Memuat kaitan isu global dengan isu strategis pembangunan, permasalahan pembangunan dan isu strategis. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menyajikan tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan dan sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD. PERMASALAHANDANISU-ISU STRATEGIS DAERAH
1. h.BAB VIn
2. g.BAB VII
3. f.BAB VI
4. e.BAB V
5. d.BAB IV NOREG PERATURANDAERAH KOTABIMA, PROVINSI NUSA TENGGARABARAT: (18/2021) LEMBARANDAERAH KOTABIMA TAHUN 2021 NOMOR 2..3-4 Diundangkan di Kota Bima pad a tanggal 7 J Unl 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTABIMA, MUHAMMADLUTFI Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 7 ....t\, ..ln' 2021 WALIKOTABIMA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(2)Penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika Perubahan RPJMD Kota Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan dalam lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. :PENUTUPi. BAB IX Dokumen xencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di Kota Bima. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat diu bah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di samping itu, Pasa1342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengatur bahwa peruba han RPJMD dapat dilakukan apabila : (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri; dan (c) terjadi perubahan mendasar an tara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023, mencakup :
1.Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2.Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintahan Kota Bima dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3.Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kota Bima Tahun 2018- 2023 perlu diu bah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan sebagai I. UMUM PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR4 TAHUN2019 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAHKOTABIMA TAHUN2018-2023 TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR Ot TAHUN2021 TAMBAHANLEMBARANDAERAH KOTABIMA NOMOR ·r air PasalI Cukupjelas Pasal II Cukupjelas II. PASAL DEMI PASAL pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (renstra PD). Pelaksanaan perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bima yang memuat Program Prioritas dan kegiatan.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…