DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bima

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok :

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk lebih rneningkatkan rnutu pelayanan kesehatan bagi rnasyarakat dan agar tertib adrninistrasi yang akuntabel, efektif dan efisien dalarn pengelolaan keuangan, perlu dilakukan pengaturan tata cara pengelolaan, pernbiayaan dan pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Birna;
b.bahwa berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi yang dihadiri oleh Tim Pengelola Jarninan Kesehatan Nasional, Kepala Puskesrnas se-Kota Birna, dan Penanggung Jawab Jaringan dan Jejaring Puskesrnas se-Kota Bima pada tanggal 15 Februari 2022 ternyata Peraturan Walikota Bima Nornor 03 Tahun 2015 tentang Pernanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta BPJS Kesehatan sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Birna Nomor 2 Tahun 2020 ten tang Perubahan Keernpat Atas Peraturan Walikota Birna Nomor 03 Tahun 2015 ten tang Pernanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan masih terdapat kekurangan, sehingga perlu untuk diubah;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 ten tang Pernanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan; WALIKOTABIMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menirnbang PERUBAHANKELIMAATAS PERATURANWALIKOTABIMA NOMOR 03 TAHUN2015 TENTANGPEMANFAATANDANANON KAPITASI PELAYANANKESEHATANDASARPESERTA BADAN PENYELENGGARAJAMINANSOSIAL KESEHATAN TENTANG PERATURANWALIKOTABlMA NOMOR IG TAHUN2022 WALIKOTABIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT L Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Mengingat
8.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
13.Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara J aminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah

(1)Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Klaim Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara J aminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pemanfaatan Dana Klaim Rawat Inap, AmbulanjRujukan, Tindakan Pra Rujukan, Persalinan Normal di PKM/Puskesmas, Persalinan oleh Bidan Kelurahan, Persalinan Patologi, Perneriksaan Laboratorium, Pelayanan ANC (Ante Natal Care), Pelayanan PNC (Post Natal Care), Pelayanan KB, Pemeriksaan IVA, Terapi Krio, Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED, Pemeriksaan Papsmear, Protesa Gigi dan Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 5
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bima Nornor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 549) diubah sebagai berikut: Pasal I

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATASPERATURANWALIKOTABIMA NOMOR 03 TAHUN2015 TENTANGPEMANFAATANDANA NON KAPITASIPELAYANAN KESEHATAN DASAR PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINANSOSIAL KESEHATAN. MEMUTUSKAN: beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 549); BERITA DAERAH KOTABIMATAHUN 2022 NOMOR zss SEKRETARIS DAERAH KOTABIMA, Diundangkan di Kota Bima pada tanggal :20 /v7€1 2022 Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 20 lYe' 2022 l WALIKOTABIMA, ¥ t/ 1MUHAMMADLUTFI Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku sejak klaim pelayanan 1 Januari 2022. KESEHATAN BADAN SOSIAL : 60/0 : 3% : 3% : 3% : 70/0 : 64% : 20/0 : 2% : 2% : 20% : 74% : 30/0 : 3% : 20% : 300/0 : 350/0 : 15% : 60/0 : 30/0 : 3% : 3% : 2% : 20/0 : 20% : 380/0 : 6% : 10% : 2% : 2% : 3% DANA NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1. a.Rawat Inap - Kepala PKM/Puskesmas - Kepala TU - Bendahara - Kepala Ruangan - Pengelola obat - Laboratorium - Jasa Medis - Jasa Paramedis Rawat Inap - UGD - Uang Makan Pasien - P-Care - J asa lainnya (Petugas Cleaning Seroice) - ATK,BHP
2. b.Ambulan/Rujukan - Jasa Dokter - Jasa Paramedis (2 orang) - Driver/ Sopir - BBM dan Pemeliharaan
3. c.Tindakan Pra Rujukan - J asa Dokter - Jasa Paramedis (Lebih dari 1 orang) - BHP - ATK
4. d.Persalinan Normal di PKM/Puskesmas - Kepala PKM/Puskesmas - Kepala TU - Bendahara - Kepala Ruangan KBR - Insentif Dokter - Insentif Bidan - Pengelola Obat - Tenaga Penunjang Pelayanan (Petugas Laboratorium) - Tenaga Input data (Petugas P-Care) PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN PELAYANAN PESERTA KAPITASI DASAR LAMPlRAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR i 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON - Jasa lainnya (Petugas Cleaning Service) : 2% - ATK : 30/0 - BHP : 3%
5. e.Persalinan oleh Bidan Kelurahan - Kepala PKM/ Puskesmas : 6% - Kepala TU : 30/0 - Bendahara : 30/0 - Pj Jaringan dan Jejaring Puskesmas : 3% - Dokter PKM/Puskesmas : 20/0 - Tenaga Input Data (Petugas P-Care) : 2% - Insentif Bidan : 75% - ATK : 3% - BHP :3%
6. f.Persalinan Patologi - Kepala PKM/Puskesmas : 60/0 - Kepala TU : 30/0 - Bendahara : 30/0 - Kepala Ruangan KBR : 30/0 - Insentif Dokter : 7% - Insentif Bidan : 64% - Pengelola Obat : 2% - Tenaga Penunjang Pelayanan (Petugas Laboratorium) : 2% - Tenaga Input Data (Petugas P-Care) : 2% - J asa lainnya (Petugas Cleaning Service) : 2% - ATK :3% - BHP :3%
7. g.Pemeriksaan Laboratorium - Kepala PKM/Puskesmas : 6% - Kepala TU :3% - Bendahara : 3% - Kepala Ruangan : 3% - Tenaga Laboratorium : 620/0 - Tenaga Pengirim : 21% - Jasa Lainnya (Petugas Cleaning Service) : 20/0
8. h.Pelayanan ANC - Kepala PKM/Puskesmas : 6% - Kepala TU : 3% - Bendahara : 30/0 - Insentif Bidan : 81% - Dokter PKM/Puskesmas : 20/0 - Gizi : 1% - Laboratorium : 10/0 - Input Data (Petugas P-Care) : 1% - BMHP : 20/0
  1. 1.Pelayanan PNC - Kepala PKM/Puskesmas : 6% - Kepala TU : 30/0 - Bendahara : 3% - Insentif Bidan : 860/0 - Jurim : 2% J. Pelayanan KB - Kepala PKMjPuskesmas : 7% - Kepala TU : 4% - Bendahara : 3% - Insentif Bidan : 77% - Tenaga Input Data (Petugas P-Care) : 2% - ATK :4% - BHP : 3%
9. k.Pemeriksaan IVA - Kepala PKM/Puskesmas : 6% - Kepala TU :3% - Bendahara : 3% - Insentif Bidan : 78% - Input Data (Petugas P-Care) : 2% - ATK : 4% - BHP : 4%
  1. 1.Terapi Krio - Kepala PKM/uskesmas : 6% - Kepala TU : 3% - Bendahara : 3% - Dokter : 50% - Bidan : 30% - Input Data (Petugas P-Care) : 2% - ATK : 3% - BHP : 30/0
10. m.Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED - Kepala PKM/Puskesmas : 6% - Kepala TU : 30/0 - Bendahara : 3% - Dokter PKMjPuskesmas : 4% - Pemberi Pelayanan : 720/0 - Kepala Ruangan KBR : 30/0 - Input Data (Petugas P-Care) : 30/0 - ATK : 3% - BHP : 3%
11. n.Pemeriksaan Pap smear - Kepala PKMjPuskesmas : 60/0 - Kepala TU : 30/0 - Bendahara : 3% - Insentif Bidan : 780/0 - Input Data (Petugas P-Care) : 2% - ATK : 4% - BHP : 4% ~ LMUHAMMADLUTFI ~ WALIKOTABIMA, ~
12. o.Protesa Gigi - Kepala PKMjPuskesmas : 6% - Kepala TU : 3% - Bendahara : 3% - Jasa Dokter : 600/0 - Jasa Paramedis ; 20% - ATK : 4% - BHP : 4%
13. p.Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis - Operasional Edukasi Kesehatan Prolanis : 100% - Operasional Aktivitas Fisik Prolanis : 100%

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk lebih rneningkatkan rnutu pelayanan kesehatan bagi rnasyarakat dan agar tertib adrninistrasi yang akuntabel, efektif dan efisien dalarn pengelolaan keuangan, perlu dilakukan pengaturan tata cara pengelolaan, pernbiayaan dan pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Birna;
b.bahwa berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi yang dihadiri oleh Tim Pengelola Jarninan Kesehatan Nasional, Kepala Puskesrnas se-Kota Birna, dan Penanggung Jawab Jaringan dan Jejaring Puskesrnas se-Kota Bima pada tanggal 15 Februari 2022 ternyata Peraturan Walikota Bima Nornor 03 Tahun 2015 tentang Pernanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta BPJS Kesehatan sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Birna Nomor 2 Tahun 2020 ten tang Perubahan Keernpat Atas Peraturan Walikota Birna Nomor 03 Tahun 2015 ten tang Pernanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan masih terdapat kekurangan, sehingga perlu untuk diubah;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 ten tang Pernanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan; WALIKOTABIMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menirnbang PERUBAHANKELIMAATAS PERATURANWALIKOTABIMA NOMOR 03 TAHUN2015 TENTANGPEMANFAATANDANANON KAPITASI PELAYANANKESEHATANDASARPESERTA BADAN PENYELENGGARAJAMINANSOSIAL KESEHATAN TENTANG PERATURANWALIKOTABlMA NOMOR IG TAHUN2022 WALIKOTABIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT L Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Mengingat
8.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
13.Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara J aminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah

(1)Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana Klaim Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara J aminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 189), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7

2.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pemanfaatan Dana Klaim Rawat Inap, AmbulanjRujukan, Tindakan Pra Rujukan, Persalinan Normal di PKM/Puskesmas, Persalinan oleh Bidan Kelurahan, Persalinan Patologi, Perneriksaan Laboratorium, Pelayanan ANC (Ante Natal Care), Pelayanan PNC (Post Natal Care), Pelayanan KB, Pemeriksaan IVA, Terapi Krio, Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED, Pemeriksaan Papsmear, Protesa Gigi dan Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 5
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bima Nornor 03 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pelayanan Kesehatan Dasar Peserta Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 549) diubah sebagai berikut: Pasal I

Menetapkan

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku sejak klaim pelayanan 1 Januari 2022. KESEHATAN BADAN SOSIAL : 60/0 : 3% : 3% : 3% : 70/0 : 64% : 20/0 : 2% : 2% : 20% : 74% : 30/0 : 3% : 20% : 300/0 : 350/0 : 15% : 60/0 : 30/0 : 3% : 3% : 2% : 20/0 : 20% : 380/0 : 6% : 10% : 2% : 2% : 3% DANA NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1. a.Rawat Inap - Kepala PKM/Puskesmas - Kepala TU - Bendahara - Kepala Ruangan - Pengelola obat - Laboratorium - Jasa Medis - Jasa Paramedis Rawat Inap - UGD - Uang Makan Pasien - P-Care - J asa lainnya (Petugas Cleaning Seroice) - ATK,BHP
2. b.Ambulan/Rujukan - Jasa Dokter - Jasa Paramedis (2 orang) - Driver/ Sopir - BBM dan Pemeliharaan
3. c.Tindakan Pra Rujukan - J asa Dokter - Jasa Paramedis (Lebih dari 1 orang) - BHP - ATK
4. d.Persalinan Normal di PKM/Puskesmas - Kepala PKM/Puskesmas - Kepala TU - Bendahara - Kepala Ruangan KBR - Insentif Dokter - Insentif Bidan - Pengelola Obat - Tenaga Penunjang Pelayanan (Petugas Laboratorium) - Tenaga Input data (Petugas P-Care) PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN PELAYANAN PESERTA KAPITASI DASAR LAMPlRAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR i 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON - Jasa lainnya (Petugas Cleaning Service) : 2% - ATK : 30/0 - BHP : 3%
5. e.Persalinan oleh Bidan Kelurahan - Kepala PKM/ Puskesmas : 6% - Kepala TU : 30/0 - Bendahara : 30/0 - Pj Jaringan dan Jejaring Puskesmas : 3% - Dokter PKM/Puskesmas : 20/0 - Tenaga Input Data (Petugas P-Care) : 2% - Insentif Bidan : 75% - ATK : 3% - BHP :3%
6. f.Persalinan Patologi - Kepala PKM/Puskesmas : 60/0 - Kepala TU : 30/0 - Bendahara : 30/0 - Kepala Ruangan KBR : 30/0 - Insentif Dokter : 7% - Insentif Bidan : 64% - Pengelola Obat : 2% - Tenaga Penunjang Pelayanan (Petugas Laboratorium) : 2% - Tenaga Input Data (Petugas P-Care) : 2% - J asa lainnya (Petugas Cleaning Service) : 2% - ATK :3% - BHP :3%
7. g.Pemeriksaan Laboratorium - Kepala PKM/Puskesmas : 6% - Kepala TU :3% - Bendahara : 3% - Kepala Ruangan : 3% - Tenaga Laboratorium : 620/0 - Tenaga Pengirim : 21% - Jasa Lainnya (Petugas Cleaning Service) : 20/0
8. h.Pelayanan ANC - Kepala PKM/Puskesmas : 6% - Kepala TU : 3% - Bendahara : 30/0 - Insentif Bidan : 81% - Dokter PKM/Puskesmas : 20/0 - Gizi : 1% - Laboratorium : 10/0 - Input Data (Petugas P-Care) : 1% - BMHP : 20/0
  1. 1.Pelayanan PNC - Kepala PKM/Puskesmas : 6% - Kepala TU : 30/0 - Bendahara : 3% - Insentif Bidan : 860/0 - Jurim : 2% J. Pelayanan KB - Kepala PKMjPuskesmas : 7% - Kepala TU : 4% - Bendahara : 3% - Insentif Bidan : 77% - Tenaga Input Data (Petugas P-Care) : 2% - ATK :4% - BHP : 3%
9. k.Pemeriksaan IVA - Kepala PKM/Puskesmas : 6% - Kepala TU :3% - Bendahara : 3% - Insentif Bidan : 78% - Input Data (Petugas P-Care) : 2% - ATK : 4% - BHP : 4%
  1. 1.Terapi Krio - Kepala PKM/uskesmas : 6% - Kepala TU : 3% - Bendahara : 3% - Dokter : 50% - Bidan : 30% - Input Data (Petugas P-Care) : 2% - ATK : 3% - BHP : 30/0
10. m.Tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED - Kepala PKM/Puskesmas : 6% - Kepala TU : 30/0 - Bendahara : 3% - Dokter PKMjPuskesmas : 4% - Pemberi Pelayanan : 720/0 - Kepala Ruangan KBR : 30/0 - Input Data (Petugas P-Care) : 30/0 - ATK : 3% - BHP : 3%
11. n.Pemeriksaan Pap smear - Kepala PKMjPuskesmas : 60/0 - Kepala TU : 30/0 - Bendahara : 3% - Insentif Bidan : 780/0 - Input Data (Petugas P-Care) : 2% - ATK : 4% - BHP : 4% ~ LMUHAMMADLUTFI ~ WALIKOTABIMA, ~
12. o.Protesa Gigi - Kepala PKMjPuskesmas : 6% - Kepala TU : 3% - Bendahara : 3% - Jasa Dokter : 600/0 - Jasa Paramedis ; 20% - ATK : 4% - BHP : 4%
13. p.Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis - Operasional Edukasi Kesehatan Prolanis : 100% - Operasional Aktivitas Fisik Prolanis : 100%