DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bima

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan ketentuan pada pasal 6; Perubahan ketentuan pada pasal 19; Perubahan ketentuan pada pasal 27.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ke arah kemandirian Daerah;
b.bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan jasa usaha kepada masyarakat oleh pemerintah daerah khususnya pada jenis pelayanan pemakaian kekayaan daerah, pelayanan tempat khusus parkir dan tempat rekreasi dan olah raga, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Bima, maka Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; WALIKOTABIMA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANKETIGAATASPERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR9 TAHUN2011 TENTANGRETRIBUSIJASAUSAHA TENTANG PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR l- TAHUN2020 WALIKOTA BIMA PROVINSINUSATENGGARABARAT Mengingat Menimbang

4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 68) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 181);

(1)Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
(1)huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diIakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal 19

2.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum daIam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diIakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal 6

1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2011 Nomor 126) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 181) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTABIMA dan WALIKOTABIMA NOREG PERATURANDAERAHKOTABIMA,PROVINSINUSATENGGARABARAT: (07 /2020) LEMBARANDAERAHKOTABIMATAHUN2020 NOMOR )_;;._3 Diundangkan di Kota Bima pada tanggal, If f¬ \?rvco'"', 2020 SEKRETARlS DI1.LJJL~ ~HAMMAD LUTFI Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal, 1{ rebru~r i 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

(2)Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur mengenai tarif pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah pada jenis retribusi pelayanan kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II
(1)Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(3)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal 27

3.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: UMUR KAPASITAS NO URAlAN TEKNIS TARIF'LAMA SATUAN TARIF' BARU SATUAN KET (TAHUN) (KG/HARI) I. Lapangan Olahraga 1 Lapangan Sepak Bola 1 Untuk Pertunjukan Rp SOO.OOO,OO IHari Rp SOO.OOO,OO / Har:i 2 Untuk Kegiatan Hajatan/sejenis Rp SOO.OOO,OO IHari Rp SOO.OOO,OO IHari 2 Lapangan Terrie Rp SO.OOO,OO IHari Rp SO.OOO,OO IHari 3 Pacuan Kuda Rp 2.500.000,00 I Kegiatan Rp 2.500.000,00 I Kegiatan II. Bangunanj Gedungj' Aula I Rumah Dinae Rumah Dinas 'ripe 45 keatas Rp 200.000,00 I Bulan Rp 200.000,00 I Bulan Rumah Dinas 'ripe 36 Rp 100.000,00 I Bulan Rp 100.000,00 I Bulan Rumah Dinas 'ripe 21 Rp SO.OOO,OO I Bulan Rp 50.000,00 I Bulan 2 Rumah Perumahan Rumah Perumahan 'ripe 45 keatas Rp Rp 300.000,00 I Bulan Rumah Perumahan 'ripe 36 Rp - Rp 150.000,00 I Bulan Rumah Perurnahan 'ripe 21 Rp Rp 75.000,00 I Bulan 3 Aula Pertemuan Rp 250.000,00 I Kali Rp 250.000,00 I Kali 4 GOR/KONI Sewa (dipihak ketigakan) Rp Rp 100.000.000,00 I Tahun Kegiatan umum Rp 3.000.000,00 I Kali Rp 3.500.000,00 I Hari (Pertunjukan/hajatan/sejenisnya) Club Rp 250.000,00 IClu"b/Bulan Rp ifuO.OOO,OD / Heri 5 Paruga Na'eyConvention Hall Stander Rp 5.000.000,00 I Kali Rp 6.000.000,00 IKali VIP Rp 10.000.000,00 I Kali Rp 12.000.000,00 I Kali 6 Gedung Seni dan Budaya Stander- Rp Rp 6.000.000,00 IKali VIP Rp - Rp 12.000.000,00 I Kali 7 Gedung ATM Rp 5.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 7.500.000,00 / Unit I Tahun 8 Rumah Su S 1I n Sederhana Sewa Lantai 1 dan Laintai 2 tip 2UD.O(JO,O(J I Unit I Bulan Rp 2M.ODO,CO I Unit I Bulan Lantai 3 Rp 175.000,00 / Unit I Bulan Rp 175.000,00 / Unit I Bulan Lantai 4 Rp ISO.OOO,OO I Unit I Bulan Rp lSO.000,OO I Unit I Bulan Lantai 5 Rp 125.000,00 I Unit I Bulan Rp 125.000,00 I Unit I Bulan 9 Gedung PLUT Rp Rp 600.000,00 I Hari 10 Gedung Rumah 'I'enun Rp - Rp 600.000,00 I Hari III. Alat-alat Berat 1 Excavator Rp 200.000,00 I Jam Rp 200.000,00 / Jam 2 Whell Loader Rp 175.000,00 I Jam Rp 170.000,00 I Jam 3 Motor Grader Rp 175.000,00 / Jam Rp 160.000,00 I Jam 4 Vi bratory Roller 6 Ton Rp 175.000,00 / Jam Rp 150.000,00 I Jam 5 Dump Truck Rp 400.000,00 I Jam Rp 400.000,00 IHari 6 Mobil Tangki Rp 400.000,00 I Mobil Rp 400.000,00 I Mobil 7 Buldosser Rp 175.000,00 I JaJTI Rp 175.000,00 I Jam 8 Vibratory Roller 3 Ton Rp Rp 120.000,00 I Jam 9 Mobil Hidrolik Rp Rp 400.000,00 IHari 10 Excavator Mini Rp - Rp 170.000,00 / Hari II Backhoe Loader Rp Rp 175.000,00 IHari N. Pemerikaaan Laboratorium Pengujian Mutu : I Tes Lapangan Soil Test (Sondir) dan Hand Bord Rp SOO.OOO,OO / Lokaei Rp SOO.OOO,OO I Titik - Tea Kekuatan Kubus Beton [Strengh] Rp SO.OOO,OO / Kubus Rp SO.OOO,OO I Kubus Tea Kekuatan Beton (Hammer Test) Rp lSO.000,OO I Titik Rp 100.000,00 I Titik Test Kepadatan (Sand Cone) Rp 35.000,00 I Titik Rp 55.000,00 I Titik Core Drill Aspal Rp 100.000,00 I Titik Rp 50.000,00 I Titik - CBR Lapangan (DCP) Rp - Rp 100.000,00 I Titik 2 Pengujian Laboratorium Pengujian Beton Rp 300.000,00 I SampeJ Rp 300.000,00 I Sampel Pengujian Tanah Timbunan Rp 300.000,00 / Sampel Rp 300.000,00 I Sampel Pengujian Lapis Pondaai Anggregate Rp 300.000,00 I Sarnpel Rp 300.000,00 I Sampel Pengujian Aspal Lapen Rp 250.000,00 I Sarnpel Rp 250.000,00 I Sampel Pengujian Aspal Burda Rp 2SO.000,OO I Sampel Rp 2SO.000,OO I Sampel Pengujian Aspal Burtu Rp 2SO.000,OO I Sampel Rp 2SO.000,OO I Sarnpel Pengujian Sampel Aspal Hotrnix Rp Rp lSO.OOO,OO I Sampel V. Kendaraan Bermotor 1 Kendaraan Roda 4 (Em pat) Rp 100.000,00 I Bulan Rp lSO.000,OO I Bulan 2 Kendaraan Roda 3 (Tigal o sid 5 Rp Rp 125.000,00 IBulan 5 sid 10 Rp 100.000,00 IBulan > 10 Rp 75.000,00 /Bulan 3 Kendaraan Rode 2 (Dua) Rp 20.000,00 I Bulan Rp 25.000,00 I Bulan VI. Perikanan dan Kelautan I Pemanfaalan SPDN Rp 7.000.000,00 I Tahun Rp 7.000.000,00 I Tahun 2 Pemanfaatan Kapal Penangkap Ikan Boat Gilnet Rp 2.000.000,00 I Unit / Tahun Rp 2.000.000,00 I Unit I Tahun 3 Pemanfaatan Bagan Perahu Rp 3.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 3.000.000,00 / Unit / Tahun 4 Pemanfaatan Kios Pemasaran Ikan Rp 10.000.000,00 I Unit / 1'ahun Rp 10.000.000,00 / Unit I Tahun 5 Pemanfaatan Restoran Terapung Rp 5.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 5.000.000,00 / Unit / Tahun TARIfi' RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR :L. TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA ~r;:;p YMUHAMMAD LUTFI 6 Pemanfaatan Keramba Jaring Apung Rp 1.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 1.000.000,00 / Unit / Tahun 7 PemanIaatan Cool Storage o sid 5 Rp 8.500.000,00 I Bulan 5 sid 10 > 1000 Rp 45.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 8.000.000,00 I Bulan >10 Rp 7.000.000,00 I Bulan o sid 5 Rp 8.000.000,00 I Bulan 5 sid 10 > 750 - 1000 Rp 45.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 7.500.000,00 I Bulan >10 Rp 7.000.000,00 I Bulan o sjd 5 1'11' 7.500.000,00 I Bulan 5 sid 10 > 500 -750 Rp 45.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 7.000.000,00 I Bulan >10 Rp 6.500.000,00 I Bulan o sId 5 Rp 7.000.000,00 I Bulan 5 sId 1O > 250 - 500 Rp 45.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 6.500.000,00 I Bulan > 10 Rp 6.000.000,00 I Bulan o sId 5 Rp 7.000.000,00 I Bulan 5 sId 10 > 100 - 250 Rp 45.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 6.250.000,00 I Bulan >1O Rp 5.800.000,00 I Bulan o sid 5 Rp 6.250.000,00 I Bulan 5 sId 1O > 75 - 100 Rp 45.000.000,00 I Unit I 'Tahun Rp 6.000.000,00 I Bulan >10 Rp 5.500.000,00 I Bulan o sId 5 Rp 6.000.000,00 I Bulan 5 sid 10 > 50 - 75 Rp 45.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 5.500.000,00 I Bulan >1O Rp 5.000.000,00 I Bulan o sid 5 Rp 5.500.000,00 I Bulan 5 sId 1O > 25 - 50 Rp 45.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 5.000.000,00 I Bulan - --------.-~-~ ._.__.?-l2- ------1--'--'-----'- --------- !2~OOOL~ ~-Bulan --_ o sid 5 Rp 3.500.000,00 I Bulan 5 sId 10 < 25 Rp 45.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 3.000.000,00 I Bulan > 10 Rp 2.500.000,00 I Bulan 8 Pemanfaatan Pabrik Es o sid 5 Rp 6.250.000,00 I Bulan 5 sid 1O > 1000 Rp 75.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 5.000.000,00 I Bulan > 10 Rp 4.500.000,00 I Bulan o sid 5 Rp 5.000.000,00 I Bulan 5 sid 1O 500 - 1O00 Rp 75.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 4.600.000,00 I Bulan >1O Rp 4.000.000,00 I Bulan o sid 5 Rp 4.600.000,00 I Bulan 5 sId 10 < 500 Rp 75.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 4.000.000,00 I Bulan >10 Rp 3.750.000,00 I Bulan 9 Pemanfaatan Gudang Penyimpanan lkan Rp 1.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 1.000.000,00 I Unit I 'Tahun 10 Pemanfaatan Tempat Penjemuran lkan Rp 1.000.000,00 I Unit I Tahun Rp 1.000.000,00 I Unit I Tahun VII. Faailitae Lainnya we Umum I Buang Air Ked! Rp 1.000,00 I Kali Rp 2.000,00 I Kali 2 Buang Air Beear Rp 2.000,00 I Kali Rp 3.000,00 I Kali 4 Mandi Rp 3.000,00 I Kali Rp 5.000,00 I Kali VlIl. Tanah 1 Pemasangan Papan RekJame Rp 40.000,00 1m IBuian Rp 40.000,00 [in IBuian 2 Usaha Komeraial Rp 30.000,00 1m IBulan Rp 30.000,00 1m IBuian 3 Jualan (Insidentil) Rp 15.000,00 1m IBulan Rp 15.000,00 1m IBuian 4 Tanah Sawah Kelas A Rp 60.000,00 I Are I Tahun Rp 80.000,00 I Are I Tahun 5 Tanah Sawah Kelas B Rp 30.000,00 I Are I Tahun Rp 50.000,00 I Are I Tahun 6 Tanah Sawah Kelas C Rp 20.000,00 I Are I Tahun Rp 40.000,00 I Are I Tahun 7 Tanah Lokasi Bangunan ATM Rp Rp 7.500.000,00 I ATM I Tahun IX Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah I PeJayanan ambulans dan mobil jenazah diwilayah Rp 100.000,00 IKali Rp 100.000,00 IKali Kota Bima 2 Pelayanan ambulans keluar Kota Sima Ke Kabupaten Sima I) Kec. Tarnbora, Sanggar Rp 1.000.000,00 IKali Rp 1.200.000,00 lKali 2) K.ec. Wera, Langgudu, Lambitu, Donggo Rp 500.000,00 IKali Rp 700.000,00 lKali 3) Kec. Woha, Wawo Rp 200.000,00 IKali Rp 400.000,00 IKali 4) Kec. Lai-nnya Rp 300.000,00 /Kali Rp 000,000,00 JKali Ke Kabupaten Dompu Rp 750.000,00 IKali Rp [,200.000,00 lKali Ke Kabupaten Sumbawa Rp [,745.000,00 IKali Rp 1.900.000,00 IKali Ke Kabupaten Sumbawa Barat Rp lKali Rp 2. 100.000,OO IKali Kek Kota Matararn dan sekitamya Rp 4.250.000,00 IKali Rp 4.950.000,00 IKali a-wz;;;;r#' ~UHAMMAD LUTFI NO URAIAN TARIFLAMA SATUAN TARIFBARU SATUAN 1 Parkir Khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas dll) dan sejenisnya: - Sepeda Rp 500,00 / Unit Rp 1.000,00 / Unit - Kendaraan Roda 2 (Dua)/Sepeda Motor Rp 2.000,00 / Unit Rp 2.000,00 / Unit - Kendaraan Roda 3 (Tiga) Rp - - Rp 3.000,00 / Unit - Kendaraan Roda 4 (Empat) Rp 3.000,00 / Unit Rp 4.000,00 / Unit - Kendaraan Roda 6 {Enam)/Lebih Rp - - Rp 5.000,00 I Unit 2 Parkir Khusus Bermalam - Sepeda Motor Rp 4.000,00 / Unit /Malam Rp 4.000,00 / Unit /Malam - Kendaraan Roda 4 (Empat) Rp 8.000,00 / Unit /Malam Rp. 8.000,00 / Unit /Malam TARIFRETRIBUSITEMPATKHUSUS PARKIR LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR ;2. TAHUN2020 TENTANG PERUBAHANKETIGAATASPERATURANDAERAHKOTA BIMANOMOR9 TAHUN.2011 TENTANGRETRIBUSIJASA USAHA NO URAIAN TARlFLAMA SATUAN TARlFBARU SATUAN I. Rekreasi Pantai

a.Wisatawan Domestik - Dewasa Rp 1.000,00 I Orang Rp 3.000,00 I Orang - Anak-anak Rp 500,00 I Orang Rp 2.000,00 I Orang
b.Wisatawan Asing Rp 5.000,00 I Orang Rp 10.000,00 I Orang II. RekreasiPegunungan
a.Wisatawan Domestik - Dewasa Rp 5.000,00 I Orang Rp 10.000,00 I Orang - Anak-anak Rp 2.000,00 I Orang Rp 5.000,00 I Orang
b.Wisatawan Asing Rp 25.000,00 I Orang Rp 50.000,00 I Orang III. Rekreasi Air Terjun dan Arung Jeram
a.Wisatawan Domestik - Dewasa Rp 5.000,00 I Orang Rp 10.000,00 I Orang - Anak-anak Rp 2.000,00 I Orang Rp 5.000,00 I Orang
b.Wisatawan Asing Rp 25.000,00 I Orang Rp 50.000,00 I Orang IV. Gelanggang Olahraga
a.Dewasa Rp 2.000,00 I Orang Rp 3.000,00 I Orang
b.Anak-anak Rp 1.000,00 I Orang Rp 2.000,00 I Orang V. Banana Boat
a.Wisatawan Domestik Rp 25.000,00 I Orang Rp 15.000,00 I Orang
b.Wisatawan Asing Rp 100.000,00 I Orang Rp 100.000,00 I Orang VI. Sewa Gajebo/Baruga
a.Pantai Lawata Rp - - Rp 10.000,00
b.Pantai Kola Rp - - Rp 10.000,00 VII. Penyewaan Tempat Berjualan
a.Pantai Lawata Rp - - Rp 20.000,00 I Hari I Orang
b.Pantai Kola Rp - - Rp 13.000,00 I Hari I Orang VIII. Penyewaan Tempat untuk Kegiatan Hajatan
a.Pantai Lawata Rp - Rp 500.000,00 I Kali I Keg
b.Pondok Wisata Kola Rp - - Rp 500.000,00 I Kali I Keg IX. Pedagang Kaki Lima
a.Pantai Lawata Rp - - Rp 3.000,00 I Hari I Orang
b.Pantai Kola Rp - - Rp 3.000,00 I Hari I Orang X. WCUmum
a.Buang Air Kecil Rp - - Rp 2.000,00 I Kali I Orang
b.Buang Air Besar Rp - - Rp 3.000,00 I Kali IOrang
c.Mandi Rp - - Rp 5.000,00 I Kali I Orang XI. Kolam Renang di Pantai Lawata
a.Dewasa Rp - - Rp 10.000,00 I Orang
b.Kecil Rp - - Rp 5.000,00 I Orang XlI. Flying Fish
a.Wisatawan Domestik Rp - - Rp 100.000,00 I Kali
b.Wisatawan Asing Rp - - Rp 200.000,00 IKali XIII. Jet Ski
a.Wisatawan Domestik Rp - - Rp 100.000,00 IKali
b.Wisatawan Asing Rp - - Rp 200.000,00 I Kali XIV. Donat
a.Wisatawan Domestik Rp - - Rp 25.000,00 I Orang
b.Wisatawan Asing Rp - - Rp 50.000;00 I Orang XV. Kano
a.Wisatawan Domestik Rp - - Rp 25.000,00 I Orang
b.Wisatawan Asing Rp - - Rp 50.000,00 I Orang XVI Perahu Wisata
a.Wisatawan Domestik Rp - - Rp 15.000,00 I Orang
b.Wisatawan Asing Rp - - Rp 30.000,00 I Orang TARIFRETRlBUSITEMPATREKREASIDANOLAHRAGA LAMPlRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR :J_ TAHUN2020 TENTANG PERUBAHANKETIGAATASPERATURANDAERAHKOTA BIMANOMOR9 TAHUN2011 TENTANGRETRlBUSIJASA USAHA MUHAMMAD LUTFI XVII Angsa Putar
a.Wisatawan Domestik Rp - - Rp 20.000,00 / Orang
b.Wisatawan Asing Rp - - Rp 40.000,00 / Orang XVIII Diving
a.Wisatawan Domestik Rp - - Rp 100.000,00 / Orang
b.Wisatawan Asing Rp - - Rp 200.000,00 / Orang XlX Snorekling
a.Wisatawan Domestik Rp - - Rp 50.000,00 / Orang
b.Wisatawan Asing Rp - - Rp 100.000,00 / Orang

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 6

Pasal 27

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 19

Pasal 6

Pasal 27

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016