DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bima Nomor 21 Tahun 2024

Nomor: 21
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang ata Cara Sewa Tanah Milik Daerah Kota Bima. Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: a. objek dan subjek Sewa, b. Harga Dasar Sewa: c. ketentuan Sewa: d. larangan, e. Tim Monev: f. pengakhiran perjanjian dan ganti rugi, dan g. Pengalihan hak.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sewa serta dalam rangka menciptakan ketertiban pelaksanaan sewa dan mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah, diperlukan suatu pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum secara efektif dan berdaya guna.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Sewa Tanah Milik Daerah Kota Bima: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188),

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik VeX

BAB V

LARANGAN

Pasal 11

Penyewa Tanah Milik Daerah dilarang untuk: a. b.

(1)
(2)
(3)
(4)menjual, menggadaikan, menukarkan, menghibahkan atau menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain, membebani dan/atau meminjamkan uang dengan hak atas tanah tersebut sebagai tanggungan, mengubah fungsi peruntukan atas tanah, dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati dan/atau peraturan yang telah berlaku.

BAB VI

TIM MONEV

Pasal 12

Dalam rangka mengawasi pelaksanaan perjanjian Sewa Tanah Milik Daerah, Wali Kota membentuk Tim Monev Penyewaan Tanah Milik Daerah. Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Ketua,
b.Sekretaris: dan Cc. Anggota. Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan pelaksanaan perjanjian Sewa Tanah Milik Daerah,
b.memproses laporan dari masyarakat adanya wanprestasi atas perjanjian Sewa Tanah Milik Daerah yang dilakukan oleh Penyewa,
c.memberikan rekomendasi kepada Pengelola Barang atas permohonan pengakhiran perjanjian Sewa tanah yang diajukan oleh Penyewa,
d.memberikan rekomendasi Pengelola Barang untuk pengakhiran perjanjian sewa tanah atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Penyewa,
e.menyiapkan naskah surat pengakhiran perjanjian Sewa tanah, dan
f.menyampaikan surat peringatan dan surat pengakhiran perjanjian Sewa tanah kepada Penyewa yang melakukan wanprestasi. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD. VA

BAB VII

PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN GANTI RUGI

Pasal 13

Perjanjian Sewa tanah dapat berakhir apabila: a. b.

(1)
(3)
(4)(S) berakhirnya masa perjanjian Sewa tanah, dan para pihak wanprestasi, antara lain:

1.pihak Penyewa tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) atau tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Sewa tanah,
2.Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban dalam perjajian Sewa tanah atau menggunakan tanah yang diperjanjikan untuk kegiatan pembangunan dan/atau pembangunan untuk kepentingan umum,
3.pihak Penyewa menghentikan Sewa atas kehendak sendiri, dan
4.pihak Penyewa mengalihkan hak Sewa atas tanah Sewa kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Berakhirnya perjanjian Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 1 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Pengelola Barang memberikan surat peringatan kepada Penyewa selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja,
b.apabila surat peringatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Penyewa maka perjanjian Sewa tanah diakhiri secara sepihak dengan diterbitkannya surat pengakhiran perjanjian Sewa tanah, dan Cc. tanah yang menjadi objek Sewa dikuasai kembali oleh pihak Pemerintah Daerah. Obyek Sewa yang telah dikuasai kembali oleh pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditawarkan kepada pemenang pemilihan Penyewa nomor urut 2 (dua) dengan besaran uang sewa sama dengan yang ditawarkan pada waktu pemilihan Penyewa. Dalam hal pemenang pemilihan Penyewa nomor urut 2 (dua) tidak bersedia menyewa, obyek Sewa ditawarkan kepada pemenang pemilihan Penyewa nomor urut 3 (tiga) dan seterusnya. Tim Pemilihan Penyewa mengusulkan pemenang pemilihan Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersedia menyewa atas obyek Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan sebagai Penyewa. Dalam hal tidak ada Calon Penyewa yang bersedia menyewa dan/atau Penawaran Besaran Sewa yang ditawarkan oleh pemenang pemilihan UYA Penyewa nomor urut 2 (dua) atau 3 (tiga) dan seterusnya di bawah Harga Dasar Sewa, penawaran Sewa dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf m sampai dengan huruf p.

Pasal 15

Pengakhiran perjanjian Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2 Pemerintah Daerah memberitahukan kepada Penyewa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pembangunan dimulai.

Pasal 16

(1)Penyewa yang akan mengakhiri perjanjian Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 3 wajib menyampaikan surat permohonan kepada Pengelola Barang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum rencana pengakhiran perjanjian Sewa tanah.
(2)Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monev melakukan klarifikasi dengan Penyewa, Ketua Gapoktan dan Lurah setempat.
(3)Hasil pertemuan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pembuatan rekomendasi diterima atau ditolaknya permohonan Penyewa.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Tim Monev dan disampaikan kepada Pengelola Barang. (S5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya permohonan Penyewa.
(6)Dalam hal Pengelola Barang memutuskan menerima permohonan Penyewa maka Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran perjanjian Sewa tanah.
(7)Dalam hal Pengelola Barang memutuskan menolak permohonan Penyewa maka pihak Penyewa tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian Sewa tanah.

Pasal 17

(1)Pengakhiran perjanjian Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 4 dapat diproses apabila ada laporan dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah yang diketahui oleh Ketua Gapoktan dan Lurah setempat.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Monev melakukan peninjauan lapangan dan klarifikasi dengan Penyewa, Ketua Gapoktan dan Lurah setempat atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Hasil peninjauan lapangan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada UYA ayat (2) sebagai bahan pembuatan rekomendasi diakhiri atau dilanjutkan perjanjian Sewa tanah.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua Tim Monev dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
(5)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang memutuskan untuk mengakhiri atau melanjutkan perjanjian - Sewa.
(6)Dalam hal Pengelola Barang memutuskan untuk mengakhiri perjanjian sewa tanah maka Pengelola Barang menerbitkan surat pengakhiran perjanjian Sewa tanah.
(7)Dalam hal Pengelola Barang memutuskan untuk melanjutkan perjanjian Sewa tanah maka Pengelola Barang menyampaikan surat pemberitahuan kepada pihak Penyewa.

Pasal 18

(1)Tim Pemilihan Penyewa menawarkan objek Sewa yang telah diakhiri perjanjian sewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 kepada pemenang pemilihan Penyewa nomor urut 2 (dua) dengan besaran pembayaran uang Sewa sama dengan harga penawaran yang pernah diajukan dengan memperhitungkan masa Sewa yang tersisa.
(2)Dalam hal pemenang pemilihan Penyewa nomor urut 2 (dua) tidak bersedia menyewa, penawaran Sewa diberikan kepada pemenang pemilihan Penyewa nomor urut 3 (tiga) dan seterusnya.
(3)Tim Pemilihan Penyewa mengusulkan pemenang pemilihan Penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersedia menyewa atas objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan sebagai Penyewa.
(4)Dalam hal tidak ada Calon Penyewa yang bersedia menyewa dan/atau Penawaran Besaran Sewa yang ditawarkan oleh pemenang pemilihan penyewa nomor urut 2 (dua) atau 3 (tiga) dan seterusnya di bawah Harga Dasar Sewa, penawaran Sewa dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf m sampai dengan huruf p.

Pasal 19

(1)Akibat pengakhiran perjanjian Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b angka 1, angka 3 dan angka 4, Penyewa tidak diberikan ganti rugi.
(2)Akibat pengakhiran perjanjian Sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2, Penyewa diberikan ganti rugi sebesar uang U YA sewa yang telah dibayarkan. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350), Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 185), Vu, T MEMUTUSKAN : TANAH MILIK DAERAH KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. P 10. 11 12. 13. 14. Daerah adalah Kota Bima. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Wali Kota adalah Wali Kota Bima. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bima. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. .Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintah. Calon penyewa adalah orang pribadi yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses pemilihan penyewa tanah milik Pemerintah Daerah. Penyewa adalah calon penyewa yang dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pemilihan. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerjasama dalam meningkatkan, mengembangkan produktivitas usaha tani, memanfaatkan sumberdaya : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA SEWA IhKk 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Tim Pemilihan Penyewa adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan pemilihan penyewa dalam rangka penyewaan tanah milik Daerah Kota Bima. Tim Monitoring dan Evaluasi, yang selanjutnya disebut Tim Monev, adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian sewa tanah. Bendahara Penerimaan adalah bendahara penerimaan pada BPKAD Kota Bima. Penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah memperoleh izin praktek dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai tanah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tanah milik Daerah Kota Bima adalah tanah sawah, tanah tegalan, tanah tambak/kolam, tanah gunung atau tanah lainnya yang asal perolehannya berasal dari pembelian, penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan tunai yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan. Harga dasar sewa adalah harga dasar yang ditetapkan oleh pengelola barang berdasarkan hasil penilaian dari penilai untuk menetapkan batas minimal penawaran besaran sewa yang diajukan oleh calon penyewa. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau Ya 27. 28. badan yang mempunyai suatu hak atasya atau memperoleh manfaat dari padanya. Penawaran besaran sewa adalah penawaran besaran sewa tanah kosong, tanah, tanah tegalan, tanah tambak/kolam, tanah gunung atau tanah lainnya milik Daerah Kota Bima yang diajukan secara tertulis oleh calon penyewa kepada tim pemilihan atau Pejabat yang ditunjuk/diberi kewewenangan untuk menetapkan penyewa tanah. Bidang Tanah adalah bidang tanah sebagaimana peta tanah yang asal perolehannya berasal dari pembelian, penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau berasal dari perolehan lainnya yang sah hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Bima.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…