DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bima Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044, dengan hal yang diatur meliputi Ruang Lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah; Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang; Rencana struktur ruang wilayah, Rencana pola tata ruang; Kawasan strategis wilyah kota; Arahan pemanfaatan ruang; Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; Kelembagaan; Hak, kewajiban masyarakat dalam penataan ruang; Ketentuan lain-lain, penyidikan, pengenaan sanksi, dan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2024-2044; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 205); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA Dan WALIKOTA BIMA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BIMA TAHUN 2024 – 2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bima.
2.Kepala Daerah adalah Wali Kota Bima.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
9.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11.Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
14.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16.Pusat Kegiatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
17.Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
18.Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota dan/atau regional.
19.Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
20.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22.Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
23.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah adalah area memanjang jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi, ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
24.Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
25.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama.
26.Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin berbahan bakar gas sebagai penggerak utama.
27.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk atau dari Gardu Induk ke Gardu Induk lainnya yang terdiri dari kawat/konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator- isolator dengan sistem tegangan tinggi, yaitu antara 70 (tujuh puluh) kilovolt hingga 150 (seratus lima puluh) kilovolt, digunakan untuk transmisi antarwilayah.
28.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran distribusi primer yang merupakan bagian dari sistem tenaga listrik antar gardu induk dan gardu distribusi untuk mendistribusikan listrik antarkawasan dengan tegangan antara 1 (satu) kilovolt hingga 69 (enam puluh sembilan) kilovolt.
29.Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 (seribu) Volt.
30.Kawasan Rawan Bencana Banjir adalah kawasan yang diidentifikasikan sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.
31.Kawasan Rawan Bencana Tsunami dan Gelombang Pasang adalah kawasan pantai denngan elevasi rendah dan atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami dan gelombang pasang adalah adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilo meter per jam akibat angin kencang atau gratvitasi bulan atau matahari.
32.Kawasan Sumber Daya Air adalah peruntukan ruang yang berwujud alamiah maupun buatan yang dikembangkan untuk menampung air untuk dimanfaatkan dan/atau untuk melindungi daya rusak air.
33.Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
34.Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
35.Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
36.Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.
37.Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disingkat SPPK merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani bagian wilayah perencanaan.
38.Pusat Pelayanan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat PPL merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan/kelurahan.
39.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
40.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR di Laut.
41.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
42.Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
43.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
44.Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 2

Ruang Lingkup RTRW Kota Bima terdiri atas:

a.ruang lingkup wilayah perencanaan; dan
b.ruang lingkup substansi.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a seluas kurang lebih 20.866,34 (dua puluh ribu delapan ratus enam puluh enam koma tiga puluh empat) hektare beserta ruang udara diatasnya dan ruang di dalam bumi, terdiri atas:
1. a.Ruang lingkup wilayah administrasi; dan
2. b.Ruang lingkup wilayah reklamasi.
(2)Ruang lingkup wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 20.854,34 (dua puluh ribu delapan ratus lima puluh empat koma tiga puluh empat) hektare, meliputi:
1. a.Kecamatan Rasanae Barat terdiri atas Kelurahan Dara, Kelurahan Paruga, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nae, dan Kelurahan Pane;
2. b.Kecamatan Mpunda terdiri atas Kelurahan Manggemaci, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Santi, Kelurahan Sadia, Kelurahan Lewirato, Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Matakando, Kelurahan Mande, dan Kelurahan Panggi;
3. c.Kecamatan Raba terdiri atas Kelurahan Penaraga, Kelurahan Rontu, Kelurahan PenanaE, Kelurahan Kendo, Kelurahan Ntobo, Kelurahan Nitu, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Rite, Kelurahan Rabadompu Barat, dan Kelurahan Rabangodu Utara;
4. d.Kecamatan Asakota terdiri atas Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Kolo, Kelurahan Jatibaru Timur, dan Kelurahan Ule; dan
5. e.Kecamatan Rasanae Timur terdiri atas Kelurahan Kumbe, Kelurahan Lampe, Kelurahan Dodu, Kelurahan Nungga, Kelurahan Kodo, Kelurahan Oi Fo’o, Kelurahan Lelamase, dan Kelurahan Oimbo.
(3)Ruang lingkup wilayah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas 12 (dua belas) hektare di Kecamatan Rasanae Barat.
(4)Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bima.
(5)Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Ruang lingkup substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan RuangWilayah Kota;
b.rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
c.rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
d.Kawasan Strategis Wilayah Kota;
e.arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota;
f.ketentuan pengendalian Pemanfaatan RuangWilayah Kota;

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 5

Penataan ruang kota bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah Kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata serta pendidikan yang berbasis pada pengurangan resiko bencana.

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.Penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hirarki pelayanannya.
b.Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah secara seimbang dan terpadu;
c.Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup;
d.Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai penunjang ekonomi wilayah kota sebagai bagian dari arahan Kawasan Strategis Nasional berupa Kawasan Bima dan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya;
e.Pengembangan sektor pariwisata baik wisata alam maupun wisata buatan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
f.Pengembangan mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana; dan
g.Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung lingkungan.

Pasal 7

(1)Strategi penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hirarki pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
1. a.mengembangkan pusat pelayanan yang sudah ada dan membentuk pusat pelayanan baru dalam rangka pemerataan pelayanan dan peningkatan pemanfaatan potensi wilayah kota;
2. b.mengembangkan fasilitas-fasilitas perkotaan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan, daya dukung, dan daya tampung wilayah;
3. c.mengembangkan sistem transportasi secara berjenjang yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota serta sistem jaringan prasarana kota lainnya;
4. d.Pengembangan kawasan pendidikan secara merata dan menjangkau seluruh bagian wilayah Kota; dan
5. e.mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung.
(2)Strategi peningkatan dan pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah secara seimbang dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
1. a.meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota, termasuk didalamnya membangun jalan lingkar luar selatan dan lingkar luar utara (outer ring road) untuk mendistribusikan pergerakan eksternal;
2. b.mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke sentra produksi dan pusat pemasaran;
3. c.mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian menuju lokasi wisata;
4. d.meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal;
5. e.meningkatkan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat, dengan prioritas pelayanan pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru, dan wilayah yang secara geografis rendah aksesibilitasnya;
6. f.menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan air baku irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai;
7. g.mengendalikan pencemaran terkait dengan perlindungan mutu air tanah dan udara;
8. h.meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan;
9. i.mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
10. j.mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi lingkungan untuk permukiman dengan sanitasi individual dan/atau sistem komunal;
11. k.mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah; dan
12. l.melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana lainnya.
(3)Strategi pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
1. a.menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota;
2. b.memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan lindung kota;
3. c.mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung;
4. d.mengendalikan kegiatan budi daya di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan perumahan penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung;
5. e.membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; dan
6. f.melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindung.
(4)Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai penunjang ekonomi wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas;
1. a.menata dan merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa;
2. b.mengembangkan super blok sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
3. c.meningkatkan aksesibilitas dari dan ke kawasan perdagangan dan jasa;
4. d.mengembangkan aktivitas perdagangan dan jasa baru di pusat-pusat pertumbuhan;
5. e.memberikan ruang yang memadai untuk menampung aktivitas pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian maupun kawasan perdagangan skala besar;
6. f.menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan perdagangan;
7. g.menyediakan prasarana energi/kelistrikan, telekomunikasi, penyediaan air minum, drainase, persampahan, dan pengelolaan air limbah yang memadai pada kawasan pusat-pusat perdagangan; dan
8. h.menyediakan prasarana dan sarana memadai bagi para pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor di kawasan-kawasan perdagangan dan jasa.
(5)Strategi pengembangan kawasan pendidikan secara merata dan menjangkau seluruh bagian wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:
1. a.pembangunan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan jenjang pendidikan secara merata dan dapat dijangkau pada wilayah kota;
2. b.peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan;
3. c.pengembangan Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta di wilayah kota;
4. d.meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan pendidikan yang sudah ada;
5. e.menyediakan ruang parkir kendaraan yang memadai di setiap kawasan pendidikan; dan
6. f.menciptakan situasi lingkungan yang bersih, aman dan nyaman di setiap kawasan pendidikan.
(6)Strategi pengembangan sektor pariwisata baik wisata alam maupun wisata buatan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri atas:
1. a.melakukan penataan kawasan pariwisata;
2. b.menyediakan ruang publik yang memadai di setiap destinasi pariwisata;
3. c.mengembangkan wisata berbasis pertanian pada kawasan hulu;
4. d.merehabilitasi dan mengembangkan kawasan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kepariwisataan.
5. e.mengembangkan kegiatan perdagangan, jasa, dan industri kerajinan untuk mendukung kegiatan pariwisata.
(7)Strategi pengembangan mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g terdiri atas:
1. a.menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana;
2. b.mengendalikan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana;
3. c.menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana;
4. d.menata ulang kawasan dan menerapkan teknologi tanggap dini kejadian bencana;
5. e.mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu;
6. f.meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi terjadinya bencana;
7. g.memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan perumahan dan pusat- pusat kegiatan ekonomi perkotaan;
8. h.mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan rawan bencana alam;
9. i.menetapkan kawasan yang secara alami merupakan kawasan tangkapan air menjadi kawasan lindung atau kawasan budi daya terbatas yang dikendalikan pengembangannya;
10. j.mengamankan wilayah terbangun di kawasan rawan bencana; dan
11. k.membatasi intensitas ruang di kawasan rawan bencana dengan memperhatikan konstruksi bangunan tahan terhadap bencana.
(8)Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya dengan tetap memperhatikan aspek daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h terdiri atas:
1. a.mengembangkan kawasan budi daya sesuai dengan peruntukan ruang yang semestinya;
2. b.mengembangkan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang sesuai daya dukung lingkungan;
3. c.mengembangkan industri pengolahan serta industri kerajinan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
4. d.pengembangan serta penataan kembali fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah kota;
5. e.membatasi alih fungsi lahan pertanian, serta penegasan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
6. f.pengembangan wisata berbasis pertanian dan sistem wanatani (agroforestry) guna meminimalisir penurunan fungsi dan daya dukung lingkungan pada bagian hulu;
7. g.menerapkan ketentuan luas ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen);
8. h.mengembangkan RTH berupa lahan konservasi dan resapan air, hutan kota, taman kota, tempat pemakaman umum, serta lapangan olahraga;
9. i.merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH yang ada; dan
10. j.mengembangkan ruang terbuka hijau secara berjenjang mulai dari skala lingkungan hingga skala kota sesuai dengan standar kebutuhan RTH.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 8

(1)Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.sistem pusat pelayanan;
2. b.sistem jaringan transportasi;
3. c.sistem jaringan energi;
4. d.sistem jaringan telekomunikasi;
5. e.sistem jaringan sumber daya air; dan
6. f.infrastruktur perkotaan.
(2)Rencana struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam upaya mendukung Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Raba dalam sistem perkotaan nasional yang terdiri atas:
1. a.PPK;
2. b.SPPK; dan
3. c.PPL.
(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPK Bima di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional serta pariwisata skala regional.
(3)SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.SPPK Raba di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri kecil dan kerajinan serta pusat pelayanan kesehatan skala regional;
2. b.SPPK Asakota di Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan
3. c.SPPK Rasanae Timur di Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur berfungsi sebagai pendidikan skala regional, pusat perdagangan dan jasa dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal.
(4)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.PPL Jatibaru di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota yang berfungsi sebagai simpul transportasi darat serta pusat perdagangan dan jasa skala lokal;
2. b.PPL Kolo di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota yang berfungsi sebagai pusat pariwisata bahari, pusat industri perikanan, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal; dan
3. c.PPL Nungga di Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur yang berfungsi sebagai pusat permukiman yang mendukung pengembangan pertanian tanaman pangan.
(5)Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan; dan
2. b.sistem jaringan transportasi laut.
(2)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.jalan umum;
2. b.terminal penumpang; dan
3. c.jembatan.
(2)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.jalan arteri;
2. b.jalan kolektor;
3. c.jalan lokal; dan
4. d.jalan lingkungan.
(3)Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri primer.
(4)Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.Jln. Martadinata (Bima);
2. b.Jln. Padolo III (Akses Pelabuhan Bima);
3. c.Jln. Sultan Kaharudin (Bima);
4. d.Jln. Sultan Salahudin (Bima);
5. e.Jln. Sutami (Raba);
6. f.Ruas Bima - Raba (Jl. Soekarno Hatta);
7. g.Ruas Raba - Sape (Labuhan Bajo);
8. h.Ruas Sonco Tengge - Kumbe (Bima); dan
9. i.Ruas Talabiu - Bts. Kota Bima.
(5)Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.jalan kolektor primer; dan
2. b.jalan kolektor sekunder.
(6)Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)huruf a terdiri atas:
1. a.Jl. Datuk Dibanta - Bts. Kota;
2. b.Jln. Gajah Mada;
3. c.Jln. Gatot Subroto;
4. d.Jln. Hasanudin; dan
5. e.Ruas Bima - Tawali.
(7)Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
1. a.Jalan Amahami;
2. b.Jalan Anggrek 2;
3. c.Jalan Anggrek I;
4. d.Jalan Anggur;
5. e.Jalan Baba Mbuku;
6. f.Jalan Bandeng;
7. g.Jalan Belimbing;
8. h.Jalan Cempaka;
9. i.Jalan Diponegoro;
10. j.Jalan Flores (Pasar Senggol);
11. k.Jalan Garuda;
12. l.Jalan Imam Bonjol;
13. m.Jalan Ishaka Abdullah;
14. n.Jalan Jambu;
15. o.Jalan Kamboja;
16. p.Jalan Kartini;
17. q.Jalan Kedo;
18. r.Jalan Kedondong;
19. s.Jalan Kenanga;
20. t.Jalan Kepiting;
21. u.Jalan Kesatria;
22. v.Jalan Kompleks Terminal Dara;
23. w.Jalan Langsat;
24. x.Jalan Lingkar Doro Kumbe;
25. y.Jalan Lingkar Jatibaru;
26. z.Jalan Lingkar Wangge; aa. Jalan LLAJ; bb. Jalan Lombok; cc. Jalan Lumba - Lumba; dd. Jalan Mangga 1; ee. Jalan Mangga 2; ff. Jalan Manggemaci; gg. Jalan Mawar; hh. Jalan Monginsidi; ii. Jalan Mujair; jj. Jalan Nener; kk. Jalan Nggaro Te; ll. Jalan Pahlawan; mm. Jalan Patimura; nn. Jalan Pelita; oo. Jalan Pembangunan; pp. Jalan Pemuda; qq. Jalan Penakalate; rr. Jalan Pendidikan; ss. Jalan Sadia Lewirato; tt. Jalan Sawo; uu. Jalan Seroja; vv. Jalan Sudirman; ww. Jalan Sukun; xx. Jalan Sulawesi; yy. Jalan Sultan Ibrahim; zz. Jalan Sumba; aaa. Jalan Sumbawa; bbb. Jalan Tandean; ccc. Jalan Terusan Imam Bonjol; ddd. Jalan Terusan Sumbawa; eee. Jalan Tongkol; fff. Jalan Umar; ggg. Jalan Yos Sudarso; hhh. Ruas Busu - Ndano Na'E; iii. Ruas Dodu - Nungga; jjj. Ruas Dodu - Perbatasan; kkk. Ruas Doro Kumbe - Nungga; lll. Ruas Kendo - Kabanta; mmm. Ruas Kendo - Toloweri; nnn. Ruas Kodo - Dodu; ooo. Ruas Kodo - Lelamase; ppp. Ruas Kodo - Nungga; qqq. Ruas Kolo - Nangaraba; rrr. Ruas Kompi - Karantina; sss. Ruas Kumbe - Kadole; ttt. Ruas Kumbe - OiFo'o; uuu. Ruas Lampe - Kadi; vvv. Ruas Lela - Spaga; www. Ruas Melayu - Kolo; xxx. Ruas Ncai Kapenta - Nggaro Rato; yyy. Ruas Nggaro Lo - Kabanta; zzz. Ruas Nitu - Radendeu; aaaa. Ruas Ntobo - Busu; bbbb. Ruas Ntobo - Ndano Na'E; cccc. Ruas Nungga - Toloweri; dddd. Ruas Oi Fo'o - Nitu; eeee. Ruas Oi Fo'o - Radendeu; ffff. Ruas Oi Fo'o - Wangge; gggg. Ruas Oi Ongge - Nitu; hhhh. Ruas Oi Sii - Nitu; iii. Ruas Oimbo - Lampe; jjjj. Ruas Oimbo - Ntonggu; kkkk. Ruas Panggi Oi - Niu; llll. Ruas Penana'E - Kendo; mmmm.Ruas Penanae - Wenggo; nnnn. Ruas Rabangodu - Mande; oooo. Ruas Rabantala - Ndanonae; pppp. Ruas Rasabou - Wangge; qqqq. Ruas Rite - Ndano na'E; rrrr. Ruas Rite - Ntobo; ssss. Ruas Rontu - Nitu; tttt. Ruas Rontu - Oi Si'i; uuuu. Ruas Santi - Soncolela; vvvv. Ruas Terminal Dara - Pasar Raya; wwww. Ruas Toloweri - Kabanta; dan xxxx. Ruas Wenggo - Kabanta.
(8)Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.jalan lokal primer; dan
2. b.jalan lokal sekunder.
(9)Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)huruf a meliputi:
1. a.Jalan Doro Toi Penatoi;
2. b.Jalan Komplek Istana;
3. c.Jalan Lingkar Karara;
4. d.Jalan Lingkar Sadia;
5. e.Jalan Makam Danatraha;
6. f.Jalan Matakando;
7. g.Jalan Oi Ni'u;
8. h.Jalan Ompu Gale;
9. i.Jalan Paruga;
10. j.Jalan Penaraga;
11. k.Jalan SMA 4;
12. l.Jalan Tolopeto;
13. m.Jalan Veteran; dan
14. n.Ruas PKSA - Mande.
(10)Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)huruf b meliputi:
1. a.Jalan Bedi;
2. b.Jalan Bidara;
3. c.Jalan Bidara Raya;
4. d.Jalan Bina Baru;
5. e.Jalan Bina Baru 2;
6. f.Jalan Bougenvil;
7. g.Jalan BTN Pepabri;
8. h.Jalan BTN Sadia;
9. i.Jalan BTN Santi;
10. j.Jalan Bukit Danatraha;
11. k.Jalan Dam Rontu;
12. l.Jalan Delima;
13. m.Jalan Doro Spaga;
14. n.Jalan Duku;
15. o.Jalan Durian;
16. p.Jalan Gindi;
17. q.Jalan Gindi Asri;
18. r.Jalan H. Abubakar Husein;
19. s.Jalan Jambu Tebe;
20. t.Jalan Jatiwangi;
21. u.Jalan Jeruk I;
22. v.Jalan Kelapa;
23. w.Jalan Kesatuan;
24. x.Jalan Kesehatan;
25. y.Jalan Kesejahteraan;
26. z.Jalan Kuburan Pane; aa. Jalan Kuburan Suhada; bb. Jalan Kuburan Tolobali; cc. Jalan Lanco Gajah; dd. Jalan LC Jatiwangi; ee. Jalan LC Rabangodu; ff. Jalan Lingkar Luar Amahami; gg. Jalan Lingkar Nitu; hh. Jalan Lingkar Pariwisata Kolo; ii. Jalan Lingkar Pasar Raya; jj. Jalan Lingkar Songgela; kk. Jalan M. Nur Latif; ll. Jalan Manggis; mm. Jalan Mekar Baru Melayu; nn. Jalan Melati Tambana; oo. Jalan Melayu; pp. Jalan Muhamadiyah; qq. Jalan Nangka; rr. Jalan Nusantara; ss. Ruas Padolo II - Padolo III; tt. Jalan Panggi; uu. Jalan Penggilingan; vv. Jalan Pepaya; ww. Jalan Perintis I; xx. Jalan Perintis II; yy. Jalan Permata Raya; zz. Jalan Perumahan Relokasi Jatibaru; aaa. Jalan Perumahan Relokasi Kadole; bbb. Jalan Perumahan Relokasi Oi Fo'o; ccc. Jalan Perumahan Rontu; ddd. Jalan Perumahan Sambinae; eee. Jalan Pinang Sari; fff. Jalan Pisang; ggg. Jalan Puri Bimantara; hhh. Jalan Rade Ncai Kapenta; iii. Jalan Rambutan; jjj. Jalan Rengge Nggapi; kkk. Jalan Sabali; lll. Jalan Salak; mmm. Jalan Santi Timur; nnn. Jalan Seruni; ooo. Jalan Setia Budi; ppp. Jalan SMA Pemuda; qqq. Jalan SMP Kolo Kota Bima; rrr. Jalan So Abu June; sss. Jalan So Rade Keramat; ttt. Jalan So Sanumbe; uuu. Jalan So Tampela; vvv. Jalan So Temba Romba; www. Jalan Srikaya (Nggaro Bae); xxx. Jalan Tato Kuburan; yyy. Jalan Temba Kolo; zzz. Jalan Ua Teko; aaaa. Jalan Ulet Jaya; aaaa. Jalan Uswatun Hasanah; bbbb. Jalan Wadunenggu Nggarompedu; cccc. Jalan Wawo Mpori; dddd. Ruas Doro Kabimbi - Oi Fo'o; eeee. Ruas Hidirasa - Kalompo Mone; ffff. Ruas Lela - Lapangan Tembak; gggg. Ruas Lelamase - Oi besi; hhhh. Ruas Oi Ni'u - Sambinae; iiii. Ruas Rida Pulu - Oi Si'i; jjjj. Ruas Sambinae - Bedi; kkkk. Ruas So Wadu Pela - Nitu; dan llll. Ruas Tambana - Rade Wura.
(11)Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d terdiri atas:
1. a.jalan lingkungan primer; dan
2. b.jalan lingkungan sekunder.
(12)Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a tersebar di seluruh kecamatan.
(13)Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…