Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: perencanaan KLA; pra- KLA; pelaksanaan KLA; peranan masyarakat; dunia usaha dan media massa; pendanaan; koordinasi; pemantauan; evaluasi dan pelaporan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), 10. 11. 12. 13. 14. 15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Chils Prostitution and Child Pornograhpy (Protokol Operasional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Naka, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5330), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6792), Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6382), Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6704), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96), Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65), Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857), Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963), Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah ce diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1),
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1, Daerah adalah Kota Bima.
Penyelanggaraan KLA di Daerah bertujuan untuk:
Penyelenggaraan KLA memiliki prinsip: a. b. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum, non-diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya, kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin, dan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: perencanaan KLAj, pra- KLA pelaksanaan KLA, peranan masyarakat, dunia usaha dan media massa, pendanaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.»0 Op
BAB III
Tahapan perencanaan KLA terdiri atas:
Peningkatan komitmen sebagaimana dimkasud dalam Pasal 5 huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA. #“$
BAB IV
Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam mewujudkan KLA.
Membuka PDF…