DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 3 tentang susunan perangkat daerah sehingga seluruhnya berbunyi seperti dalam Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 66 ayat ( 1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah di Kota Bima;
b.bahwa berdasarkan analisa beban kerja dan analisa jabatan serta reviu nomenklatur Perangkat Daerah, perlu dilakukan peningkatan status Perangkat Daerah dan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah, ~chingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Bima perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima; WALIKOTABIMA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANDAERAH KOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH KOTABIMA PERATURANDAERAH KOTA BIMA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG WALIKOTABIMA PROVINS! NUSA TENGGARABARAT

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Tipe C; Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 50) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTABIMA. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTABIMA Dan WALIKOTABIMA
1. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
2. 5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 192);
3. 6.Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 50); Menetapkan
d.Dinas Daerah, terdiri atas: 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olahraga; 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; 5) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 6) Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; 7) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 8) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C menyelenggaraakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 10) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 11) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 12) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 14) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 15) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; 16) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 1 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 18) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 19) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 20) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; dan 21) Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
e.Badan Daerah terdiri dari: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan; 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kesatuan bangsa dan politi; dan 5) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;.
f.Kecamatan, terdiri dari: 1) Kecamatan Asakota dengan Tipe A; 2) Kecamatan RasanaE Barat dengan Tipe A; 3) Kecamatan RasanaE Timur dengan Tipe A; 4) Kecamatan Mpunda dengan Tipe A; dan 5) Kecamatan Raba dengan Tipe A. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT: ( G5 ;2022) LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR ).1~ Diundangkan di Kota Bima pada tanggal g ~°'1u..,ba- 2022 SEKRETARIS DAERA KOTA BIMA, Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. t h inya memerintahkanA ar setiap orang menge a ut , p!ngundangan Peraturan Dae:ah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima. Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal g t-J-veM~ 2022 7IMA, MUHAMMAD LUTFI I I. UMUM Pertimbangan yang mendasari perubahan nomenklatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah agar lebih aktif dalam membuat kebijakan maupun pada pelaksanaan, sehingga mampu mendekatkan jarak antara pemegang kebijakan dengan pelaku lapangan seperti guru, pelatih dan Pembina olahraga. Proses pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dimulai anak usia dini atau usia sekolah merupakan langkah awal pembinaan mengarah pada pembinaan prestasi. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut agar dapat bersinergi untuk menjalankan Visi dan Misi Pemerintahan Daerah yang sangat erat kaitannya dan saling mendukung, jika program dan kegiatan sektor budaya baik maka akan menjadi daya tarik bagi wisatawan selain itu berdasarkan kajian yang dilakukan tentang struktur dan strata sosial peradaban di Bima sesungguhnya masyarakat Bima adalah masyarakat yang maju dan memiliki peradaban yang tinggi. Dengan demikian membangun pariwisata dan kebudayaan merupakan usaha terbaik dan memiliki nilai edukasi, atraktif dan menarik pengembangan sektor wisata di Kota Bima. Bahwa berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja terdapat urusan Pemerintahan yang memiliki beban kerja cukup besar yaitu urusan pemerintahan bidang pertanahan. Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja direkomendasikan kepada Walikota Bima untuk dilakukan peningkatan unit kerja yang awalnya pada saat pemetaan hanya sebesar 1 76 (seratus tujuh puluh enam) yang berdasarkan peraturan perundang- undangan hanya boleh diwadahi sebuah seksi, namun setelah dilakukan pemetaan kembali skor kemudian berubah menjadi 352 (tiga ratus lima puluh dua) yang berarti boleh diwadahi sebuah bidang. Dengan adanya perhitungan skor pemetaan kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berubah menjadi Tipe B dan berubah nama menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan karena adanya tambahan 1 (satu) bidang Pertanahan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Kota Bima membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan. Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan pemekaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi mi merupakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang berdasarkan hasil pemetaan kelembagan mencapai skor 517 (lima ratus tujuh belas). Seiring dengan adanya amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, maka Perangkat Daerah tersebut dibentuk dan berganti menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Pembentukan BRIDA bertujuan untuk mengembangkan dan menjabarkan ilmu pengetahuan, menemukan solusi PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTABIMA NOMOR 7f TAHUN2022 TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDAERAHKOTABIMANOMOR5 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAHKOTA BIMA TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR l I,_, Pasall Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. II. PASAL DEMI PASAL permasalahan untuk mendesain serta penataan suatu daerah sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi dalam mengembangkan daerah agar supaya lebih maju khususnya di Kota Bima.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…