DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 25 Juli 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam rangka mencapai Millenium Development Goals (MDG’s) telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
c.bahwa dengan perkembangan pelayanan di bidang air minum dan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan air minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor serta dalam rangka mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan PDAM Tirta Pakuan 2 Kota Bogor dan pelanggan, serta pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan air minum sesuai asas umum korporasi yang baik, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 4
14..Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/ PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
22.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 5
23.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
24.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
25.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
26.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
27.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
28.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR. 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bogor.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor milik Pemerintah Daerah.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8.Direksi adalah Direksi PDAM.
9.Air baku untuk air minum yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10.Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11.Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
12.Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
13.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14.Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
15.Sambungan air minum adalah sarana pelayanan air minum kepada pelanggan langsung melalui pipa distribusi/pipa retikulasi dan pipa dinas yang telah dilengkapi dengan meter air. 7
16.Jaringan air minum PDAM adalah jaringan/saluran perpipaan milik PDAM mulai dari pipa distribusi, pipa retikulasi, dan pipa dinas termasuk meter air yang menghubungkan dengan pipa persil.
17.Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
18.Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir/bak penampungan.
19.Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
20.Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi yang pada pipa retikulasi tersebut terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
21.Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
22.Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
23.Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
24.Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter, dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
25.Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
26.Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
27.Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
28.Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
29.Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan, tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0m³ (nol meter kubik).
30.Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan. 8
31.Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
32.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
33.Instalatir air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34.Terminal Air dan Hidran Umum yang selanjutnya disingkat TAHU adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
35.Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m3) yang harus dibayar oleh pelanggan.
36.Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah abonemen.
37.Koreksi tagihan adalah kebijakan pengurangan atas pemakaian air pelanggan berdasarkan volume pemakaian air minum pelanggan.
38.Restitusi adalah kebijakan pengembalian rekening yang telah dibayar pelanggan.
39.Kompensasi adalah kebijakan ganti rugi atas penetapan pemakaian air yang lebih besar untuk diperhitungkan terhadap pemakaian bulan berikutnya.
40.Kontrak pelanggan yang selanjutnya disebut kontrak adalah kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan yang mengatur tentang segala ketentuan berlangganan sambungan air minum PDAM yang tertuang dalam pasal-pasal Formulir Permohonan dan prosedur yang disampaikan oleh petugas PDAM kepada pelanggan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak.
41.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 9

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
(2)Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(3)Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air.

BAB III

WEWENANG PDAM

Pasal 3

(1)PDAM diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
(2)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Daerah;
2. b.melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM;
3. c.memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
4. d.melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah yang sumber air tanahnya tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
5. e.mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia; 10
6. f.berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 4

Jenis pelayanan air minum yang disediakan oleh PDAM terdiri dari:

a.sambungan air minum;
b.pemasangan kembali sambungan air minum;
c.balik nama;
d.penggantian meter air;
e.pindah letak meter air;
f.tera meter;
g.pengujian kualitas air minum;
h.pemutusan saluran air minum atas permintaan pelanggan;
i.penyediaan air minum melalui mobil tangki;
j.hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
k.TAHU bagi masyarakat Daerah yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
l.Kran Air Siap Minum (KASM);
m.pelayanan air minum untuk keadaan darurat;
n.sarana pembayaran rekening air minum. 11

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 5

(1)Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
(2)Pemohon sambungan air minum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemohon sambungan air minum PDAM adalah perorangan dan/atau badan sebagai pemilik persil dan/atau bangunan yang namanya akan tercantum dalam rekening air minum sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sambungan air minum yang diajukannya;
2. b.apabila pemohon sambungan air minum bukan pemilik persil dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harus membawa surat kuasa dari pemilik persil dan/atau bangunan.
(3)Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap dengan diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan berkas persyaratan lain yang ditetapkan PDAM.
(4)Permohonan sambungan air minum dapat diterima atau ditolak oleh PDAM dengan mempertimbangkan unsur:
1. a.ketersediaan kuantitas air;
2. b.kontinuitas ketersediaan air;
3. c.ketersediaan jaringan distribusi;
4. d.ketersedian kualitas air.
(5)Terhadap permohonan yang diterima akan dilaksanakan pemasangan sambungan air minum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sambungan air minum diterima. 12
(6)Permohonan sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproses apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah terdapat jaringan pipa PDAM di wilayah pemohon;
2. b.jarak rumah pemohon dengan jaringan pipa PDAM paling jauh 6m (enam meter);
3. c.membayar biaya jasa sambungan air minum sesuai golongan pelanggan berdasarkan kriteria yang ditetapkan PDAM;
4. d.membayar kekurangan biaya jasa sambungan air minum pada bulan berikutnya apabila terjadi perubahan golongan pelanggan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan;
5. e.membayar biaya tambahan atau kelebihan pemasangan pipa dinas apabila melebihi batas ketentuan panjang pipa yang ditetapkan PDAM;
6. f.menyelesaikan izin atau rekomendasi (apabila diperlukan) dengan pemilik persil dan/atau bangunan sehubungan dengan pekerjaan pemasangan sambungan air minum PDAM;
7. g.menandatangani kontrak.
(7)Permohonan sambungan air minum yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PDAM akan memberitahukan kepada pelanggan atas keterlambatan tersebut dengan menyampaikan alasan-alasannya.
(8)Permohonan sambungan air minum yang ditolak PDAM dapat dikarenakan belum adanya jaringan perpipaan PDAM dan/atau kendala teknis di lapangan yang disampaikan secara tertulis oleh PDAM paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.
(9)Terhadap permohonan sambungan air minum yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka biaya jasa sambungan air minum dan segala sesuatunya yang telah dibayar oleh pemohon akan dikembalikan dengan ketentuan pemohon mengisi formulir pembatalan permohonan serta melampirkan bukti pembayaran asli paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari PDAM.
(10)Dalam hal terdapat perubahan golongan pelanggan menjadi lebih tinggi sesuai hasil pemeriksaan di lapangan, maka pelanggan membayar kekurangan biaya jasa sambungan air minum kepada PDAM. 13
(11)Bagi pemohon sambungan air minum bukan rumah tangga yang mengajukan pemakaian air minum besar, maka meter air yang digunakan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan perhitungan PDAM.
(12)Dalam hal timbul sengketa mengenai hak milik tanah dan/atau bangunan yang mengakibatkan pipa dinas dan/atau pipa persil dibongkar, maka hal tersebut di luar tanggung jawab PDAM dan pelanggan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Pasal 6

(1)Untuk pemasangan sambungan air minum pada bangunan untuk perumahan baru, hotel, pasar moderen, industri, dan rumah sakit yang belum terdapat jaringan air minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana air minum dapat dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.
(2)Untuk pemasangan baru pada bangunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon yang belum terdapat jaringan air minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana air minum dapat dibebankan kepada PDAM.

Pasal 7

(1)Jaringan air minum PDAM yang dibiayai oleh PDAM termasuk meter air merupakan milik PDAM dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PDAM dalam hal penyambungan, pemeliharaan, dan penggantiannya.
(2)Jaringan air minum PDAM yang dibiayai oleh pelanggan termasuk meter air menjadi milik PDAM dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PDAM dalam hal penyambungan, pemeliharaan, dan penggantiannya melalui proses hibah. 14
(3)Pipa persil merupakan milik pelanggan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan dalam hal pemeliharaan dan penggantiannya akibat kebocoran atau kerusakan lainnya.
(4)Pelanggan berperan serta dalam pemeliharaan meter air.

Pasal 8

(1)Pemasangan kembali saluran air minum dilakukan bagi pelanggan yang telah diputus sambungan air minumnya akibat pelanggaran dan/atau pemutusan saluran air minum atas pemintaan pelanggan.
(2)Pemasangan kembali saluran air minum dilakukan apabila pelanggan telah melaksanakan pembayaran rekening air minum yang menjadi kewajibannya dan membayar biaya pemasangan kembali saluran air minum (biaya bukaan kembali).

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan rumah atau bangunan, maka pelanggan wajib melakukan pendaftaran kembali.
(2)Pendaftaran kembali kepemilikan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya balik nama rekening air minum.

Pasal 10

Penggantian meter air terdiri dari:

a.penggantian meter air akibat rusak, buram, dan lain-lain;
b.penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
c.penggantian meter air akibat hilang. 15

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam rangka mencapai Millenium Development Goals (MDG’s) telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor;
c.bahwa dengan perkembangan pelayanan di bidang air minum dan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan air minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor serta dalam rangka mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan PDAM Tirta Pakuan 2 Kota Bogor dan pelanggan, serta pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan air minum sesuai asas umum korporasi yang baik, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225); 4
14..Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/ PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
22.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 5
23.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
24.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
25.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
26.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
27.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
28.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR. 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bogor.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor milik Pemerintah Daerah.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8.Direksi adalah Direksi PDAM.
9.Air baku untuk air minum yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
10.Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11.Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
12.Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah.
13.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14.Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
15.Sambungan air minum adalah sarana pelayanan air minum kepada pelanggan langsung melalui pipa distribusi/pipa retikulasi dan pipa dinas yang telah dilengkapi dengan meter air. 7
16.Jaringan air minum PDAM adalah jaringan/saluran perpipaan milik PDAM mulai dari pipa distribusi, pipa retikulasi, dan pipa dinas termasuk meter air yang menghubungkan dengan pipa persil.
17.Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
18.Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir/bak penampungan.
19.Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
20.Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi yang pada pipa retikulasi tersebut terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
21.Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
22.Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
23.Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
24.Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter, dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
25.Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
26.Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
27.Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
28.Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
29.Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan, tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0m³ (nol meter kubik).
30.Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan. 8
31.Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
32.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
33.Instalatir air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34.Terminal Air dan Hidran Umum yang selanjutnya disingkat TAHU adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
35.Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m3) yang harus dibayar oleh pelanggan.
36.Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah abonemen.
37.Koreksi tagihan adalah kebijakan pengurangan atas pemakaian air pelanggan berdasarkan volume pemakaian air minum pelanggan.
38.Restitusi adalah kebijakan pengembalian rekening yang telah dibayar pelanggan.
39.Kompensasi adalah kebijakan ganti rugi atas penetapan pemakaian air yang lebih besar untuk diperhitungkan terhadap pemakaian bulan berikutnya.
40.Kontrak pelanggan yang selanjutnya disebut kontrak adalah kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan yang mengatur tentang segala ketentuan berlangganan sambungan air minum PDAM yang tertuang dalam pasal-pasal Formulir Permohonan dan prosedur yang disampaikan oleh petugas PDAM kepada pelanggan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak.
41.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 9

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
(2)Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(3)Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air.

BAB III

WEWENANG PDAM

Pasal 3

(1)PDAM diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
(2)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.menyediakan pelayanan air minum bagi masyarakat Daerah;
2. b.melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM;
3. c.memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
4. d.melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah yang sumber air tanahnya tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
5. e.mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia; 10
6. f.berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 4

Jenis pelayanan air minum yang disediakan oleh PDAM terdiri dari:

a.sambungan air minum;
b.pemasangan kembali sambungan air minum;
c.balik nama;
d.penggantian meter air;
e.pindah letak meter air;
f.tera meter;
g.pengujian kualitas air minum;
h.pemutusan saluran air minum atas permintaan pelanggan;
i.penyediaan air minum melalui mobil tangki;
j.hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
k.TAHU bagi masyarakat Daerah yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
l.Kran Air Siap Minum (KASM);
m.pelayanan air minum untuk keadaan darurat;
n.sarana pembayaran rekening air minum. 11

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 5

(1)Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada PDAM.
(2)Pemohon sambungan air minum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemohon sambungan air minum PDAM adalah perorangan dan/atau badan sebagai pemilik persil dan/atau bangunan yang namanya akan tercantum dalam rekening air minum sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sambungan air minum yang diajukannya;
2. b.apabila pemohon sambungan air minum bukan pemilik persil dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harus membawa surat kuasa dari pemilik persil dan/atau bangunan.
(3)Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap dengan diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan berkas persyaratan lain yang ditetapkan PDAM.
(4)Permohonan sambungan air minum dapat diterima atau ditolak oleh PDAM dengan mempertimbangkan unsur:
1. a.ketersediaan kuantitas air;
2. b.kontinuitas ketersediaan air;
3. c.ketersediaan jaringan distribusi;
4. d.ketersedian kualitas air.
(5)Terhadap permohonan yang diterima akan dilaksanakan pemasangan sambungan air minum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sambungan air minum diterima. 12
(6)Permohonan sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproses apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah terdapat jaringan pipa PDAM di wilayah pemohon;
2. b.jarak rumah pemohon dengan jaringan pipa PDAM paling jauh 6m (enam meter);
3. c.membayar biaya jasa sambungan air minum sesuai golongan pelanggan berdasarkan kriteria yang ditetapkan PDAM;
4. d.membayar kekurangan biaya jasa sambungan air minum pada bulan berikutnya apabila terjadi perubahan golongan pelanggan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan;
5. e.membayar biaya tambahan atau kelebihan pemasangan pipa dinas apabila melebihi batas ketentuan panjang pipa yang ditetapkan PDAM;
6. f.menyelesaikan izin atau rekomendasi (apabila diperlukan) dengan pemilik persil dan/atau bangunan sehubungan dengan pekerjaan pemasangan sambungan air minum PDAM;
7. g.menandatangani kontrak.
(7)Permohonan sambungan air minum yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PDAM akan memberitahukan kepada pelanggan atas keterlambatan tersebut dengan menyampaikan alasan-alasannya.
(8)Permohonan sambungan air minum yang ditolak PDAM dapat dikarenakan belum adanya jaringan perpipaan PDAM dan/atau kendala teknis di lapangan yang disampaikan secara tertulis oleh PDAM paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.
(9)Terhadap permohonan sambungan air minum yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka biaya jasa sambungan air minum dan segala sesuatunya yang telah dibayar oleh pemohon akan dikembalikan dengan ketentuan pemohon mengisi formulir pembatalan permohonan serta melampirkan bukti pembayaran asli paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari PDAM.
(10)Dalam hal terdapat perubahan golongan pelanggan menjadi lebih tinggi sesuai hasil pemeriksaan di lapangan, maka pelanggan membayar kekurangan biaya jasa sambungan air minum kepada PDAM. 13
(11)Bagi pemohon sambungan air minum bukan rumah tangga yang mengajukan pemakaian air minum besar, maka meter air yang digunakan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan perhitungan PDAM.
(12)Dalam hal timbul sengketa mengenai hak milik tanah dan/atau bangunan yang mengakibatkan pipa dinas dan/atau pipa persil dibongkar, maka hal tersebut di luar tanggung jawab PDAM dan pelanggan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Pasal 6

(1)Untuk pemasangan sambungan air minum pada bangunan untuk perumahan baru, hotel, pasar moderen, industri, dan rumah sakit yang belum terdapat jaringan air minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana air minum dapat dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.
(2)Untuk pemasangan baru pada bangunan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon yang belum terdapat jaringan air minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana air minum dapat dibebankan kepada PDAM.

Pasal 7

(1)Jaringan air minum PDAM yang dibiayai oleh PDAM termasuk meter air merupakan milik PDAM dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PDAM dalam hal penyambungan, pemeliharaan, dan penggantiannya.
(2)Jaringan air minum PDAM yang dibiayai oleh pelanggan termasuk meter air menjadi milik PDAM dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PDAM dalam hal penyambungan, pemeliharaan, dan penggantiannya melalui proses hibah. 14
(3)Pipa persil merupakan milik pelanggan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan dalam hal pemeliharaan dan penggantiannya akibat kebocoran atau kerusakan lainnya.
(4)Pelanggan berperan serta dalam pemeliharaan meter air.

Pasal 8

(1)Pemasangan kembali saluran air minum dilakukan bagi pelanggan yang telah diputus sambungan air minumnya akibat pelanggaran dan/atau pemutusan saluran air minum atas pemintaan pelanggan.
(2)Pemasangan kembali saluran air minum dilakukan apabila pelanggan telah melaksanakan pembayaran rekening air minum yang menjadi kewajibannya dan membayar biaya pemasangan kembali saluran air minum (biaya bukaan kembali).

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan rumah atau bangunan, maka pelanggan wajib melakukan pendaftaran kembali.
(2)Pendaftaran kembali kepemilikan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya balik nama rekening air minum.

Pasal 10

Penggantian meter air terdiri dari:

a.penggantian meter air akibat rusak, buram, dan lain-lain;
b.penggantian meter air atas permintaan pelanggan;
c.penggantian meter air akibat hilang. 15