DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 106); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR Dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota.
6.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah. 4
7.Direksi adalah organ Perusahaam Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor serta mewakili Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
8.Air baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum
9.Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
10.Non air adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan selain air minum.
11.Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
12.Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
13.Air tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14.Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
15.Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
16.Sambungan air minum adalah sarana pelayanan air minum kepada pelanggan langsung melalui pipa distribusi/pipa retikulasi dan pipa dinas yang telah dilengkapi dengan meter air.
17.Jaringan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah jaringan/saluran perpipaan milik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mulai dari pipa distribusi, pipa retikulasi, dan pipa dinas termasuk meter air yang menghubungkan dengan pipa persil.
18.Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
19.Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir/bak penampungan.
20.Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
21.Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi yang pada pipa retikulasi tersebut terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
22.Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
23.Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
24.Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang serta bisa dibaca secara elektronik atau bisa disebut Automatic Meter Reading (AMR). 5
25.Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter, dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
26.Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
27.Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
28.Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
29.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
30.Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
31.Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
32.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
33.Instalatir air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34.Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
35.Tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Wali Kota untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang berikan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang wajib dibayar oleh pelanggan.
36.Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah abonemen.
37.Abonemen adalah biaya pengikatan antara Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dengan pelanggan.
38.Beban tetap adalah biaya bulanan yang ditagihkan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
39.Koreksi tagihan adalah perubahan atas pemakaian air pelanggan berdasarkan volume pemakaian air minum pelanggan.
40.Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran atas rekening yang telah dibayarkan oleh pelanggan.
41.Kompensasi adalah pengembalian pembayaran atas rekening yang telah dibayarkan oleh pelanggan yang akan diperhitungkan terhadap rekening bulan berikutnya.
42.Kontrak pelanggan yang selanjutnya disebut kontrak adalah kesepakatan antara Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dengan pelanggan yang mengatur tentang segala ketentuan berlangganan air minum. 6
43.Pemasangan Baru Bukaan Kembali yang selanjutnya disingkat PBBK adalah pelanggan yang mengajukan pemasangan kembali sambungan air minum dan dikenakan biaya pemasangan kembali sambungan air minum.
44.Biaya Bukaan Kembali yang selanjutnya disingkat BBK adalah biaya yang diberlakukan bagi pelanggan yang diputus karena menunggak rekening air.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Asas penyelenggaraan pelayanan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor meliputi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
(2)Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
(3)Ruang lingkup pelayanan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air.

BAB III

WEWENANG PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

Pasal 3

(1)Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
(2)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang meliputi:
  1. 1.unit air baku;
  2. 2.unit produksi;
  3. 3.unit distribusi;
  4. 4.unit pelayanan; dan
  5. 5.unit pengelolaan;
2. b.melaksanakan rencana dan program proses pengadaan termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; 7
3. c.melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
4. d.memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
5. e.membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
6. f.menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
7. g.mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi/laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada publik.
(3)Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 4

Jenis pelayanan air minum yang disediakan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor terdiri dari:

a.sambungan air minum;
b.pemasangan kembali sambungan air minum;
c.balik nama;
d.penggantian meter air;
e.pindah letak meter air;
f.tera meter;
g.pengujian kualitas air minum;
h.pemutusan saluran air minum atas permintaan pelanggan;
i.penyediaan air minum melalui mobil tangki;
j.hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
k.terminal air bagi masyarakat Daerah Kota yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
l.Kran Air Siap Minum;
m.pelayanan air minum untuk keadaan darurat;
n.sarana pembayaran rekening air minum; dan
o.unit usaha lainnya. 8

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 5

(1)Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis dan/atau digital kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
(2)Pemohon sambungan air minum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemohon sambungan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah perorangan dan/atau badan sebagai pemilik persil dan/atau bangunan yang namanya akan tercantum dalam rekening air minum sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sambungan air minum yang diajukannya; dan
2. b.apabila pemohon sambungan air minum bukan pemilik persil dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harus membawa surat kuasa dari pemilik persil dan/atau bangunan.
(3)Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap dengan diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan berkas persyaratan lain yang ditetapkan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
(4)Permohonan sambungan air minum dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dengan mempertimbangkan unsur:
1. a.ketersediaan kuantitas air;
2. b.kontinuitas ketersediaan air;
3. c.ketersediaan jaringan distribusi; dan/atau
4. d.ketersedian kualitas air.
(5)Terhadap permohonan yang diterima dilaksanakan pemasangan sambungan air minum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sambungan air minum diterima.
(6)Permohonan sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproses apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah terdapat jaringan pipa Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor di wilayah pemohon;
2. b.jarak rumah pemohon dengan jaringan pipa Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor paling jauh 6 (enam) meter;
3. c.membayar biaya jasa sambungan air minum sesuai golongan pelanggan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor; 9
4. d.membayar kekurangan biaya jasa sambungan air minum pada bulan berikutnya apabila terjadi perubahan golongan pelanggan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan;
5. e.membayar biaya tambahan atau kelebihan pemasangan pipa dinas apabila melebihi batas ketentuan panjang pipa yang ditetapkan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor;
6. f.menyelesaikan izin atau rekomendasi (apabila diperlukan) dengan pemilik persil dan/atau bangunan sehubungan dengan pekerjaan pemasangan sambungan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor; dan/atau
7. g.menandatangani kontrak.
(7)Permohonan sambungan air minum yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor memberitahukan kepada pelanggan atas keterlambatan tersebut dengan menyampaikan alasan-alasannya secara tertulis atau menggunakan media komunikasi lainnya.
(8)Permohonan sambungan air minum yang ditolak Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat dikarenakan belum adanya jaringan perpipaan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan/atau kendala teknis di lapangan yang disampaikan secara tertulis oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.
(9)Terhadap permohonan sambungan air minum yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka biaya jasa sambungan air minum dan segala sesuatunya yang telah dibayar oleh pemohon akan dikembalikan dengan ketentuan pemohon mengisi formulir pembatalan permohonan serta melampirkan bukti pembayaran asli paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
(10)Dalam hal terdapat perubahan golongan pelanggan menjadi lebih tinggi sesuai hasil pemeriksaan di lapangan, maka pelanggan membayar kekurangan biaya jasa sambungan air minum kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
(11)Bagi pemohon sambungan air minum bukan rumah tangga yang mengajukan pemakaian air minum besar, maka meter air yang digunakan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan perhitungan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
(12)Dalam hal timbul sengketa mengenai hak milik tanah dan/atau bangunan yang mengakibatkan pipa dinas dan/atau pipa persil dibongkar, maka hal tersebut di luar tanggung jawab Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan pelanggan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Pasal 6

(1)Untuk pemasangan sambungan air minum di wilayah yang belum terdapat jaringan pada golongan pelanggan Sosial, Rumah Tangga, Niaga, Industri, dan Instansi Pemerintah, yang belum terdapat jaringan air minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana air minum dapat dibebankan kepada calon pelanggan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. 10
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan sambungan air minum di wilayah yang belum terdapat jaringan perpipaan air minum atau jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Jaringan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang dibiayai oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor termasuk meter air merupakan milik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dalam hal pengembangan dan pemeliharaan.
(2)Jaringan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang dibiayai oleh pelanggan termasuk meter air menjadi milik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dalam hal pengembangan dan pemeliharaan.
(3)Pipa persil dan meter air merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan dalam hal pemeliharaan dan penggantiannya akibat kebocoran atau kerusakan lainnya.

Pasal 8

(1)Tanggung jawab keamanan dan kebersihan meter air menjadi tanggung jawab pelanggan.
(2)Kebocoran yang dimulai dari meter air sampai dengan pipa persil setelah sekitar meter air menjadi tanggung jawab pelanggan.
(3)Pemeliharaan dan kehilangan air sebelum meter air menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

Pasal 9

(1)Pemasangan kembali saluran air minum dilakukan bagi pelanggan yang telah diputus sambungan air minumnya akibat tunggakan, pelanggaran, pemutusan, dan pemutusan atas pemintaan pelanggan.
(2)Pemasangan kembali saluran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelanggan melaksanakan pembayaran tunggakan dan biaya pemasangan kembali.
(3)Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan rumah atau bangunan akibat jual beli, maka pemilik baru bertanggungjawab terhadap beban biaya pemakaian air minum dan/atau biaya lainnya yang ada.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan kembali sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 11

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan rumah atau bangunan, maka pelanggan wajib melakukan perubahan nama.
(2)Perubahan nama kepemilikan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya balik nama.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5802); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 106); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR Dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Kota.
6.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah. 4
7.Direksi adalah organ Perusahaam Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk kepentingan dan tujuan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor serta mewakili Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
8.Air baku untuk Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum
9.Air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
10.Non air adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan selain air minum.
11.Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
12.Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
13.Air tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14.Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
15.Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
16.Sambungan air minum adalah sarana pelayanan air minum kepada pelanggan langsung melalui pipa distribusi/pipa retikulasi dan pipa dinas yang telah dilengkapi dengan meter air.
17.Jaringan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah jaringan/saluran perpipaan milik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mulai dari pipa distribusi, pipa retikulasi, dan pipa dinas termasuk meter air yang menghubungkan dengan pipa persil.
18.Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
19.Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir/bak penampungan.
20.Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari reservoir yang disalurkan kepada pelanggan.
21.Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi yang pada pipa retikulasi tersebut terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.
22.Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
23.Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang atau badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
24.Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang serta bisa dibaca secara elektronik atau bisa disebut Automatic Meter Reading (AMR). 5
25.Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnit meter, register kapsul, meter, tutup meter, dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air.
26.Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
27.Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
28.Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
29.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
30.Eks pelanggan adalah pelanggan yang berhenti menjadi pelanggan.
31.Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
32.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
33.Instalatir air minum adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34.Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
35.Tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Wali Kota untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang berikan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang wajib dibayar oleh pelanggan.
36.Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah abonemen.
37.Abonemen adalah biaya pengikatan antara Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dengan pelanggan.
38.Beban tetap adalah biaya bulanan yang ditagihkan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
39.Koreksi tagihan adalah perubahan atas pemakaian air pelanggan berdasarkan volume pemakaian air minum pelanggan.
40.Restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran atas rekening yang telah dibayarkan oleh pelanggan.
41.Kompensasi adalah pengembalian pembayaran atas rekening yang telah dibayarkan oleh pelanggan yang akan diperhitungkan terhadap rekening bulan berikutnya.
42.Kontrak pelanggan yang selanjutnya disebut kontrak adalah kesepakatan antara Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dengan pelanggan yang mengatur tentang segala ketentuan berlangganan air minum. 6
43.Pemasangan Baru Bukaan Kembali yang selanjutnya disingkat PBBK adalah pelanggan yang mengajukan pemasangan kembali sambungan air minum dan dikenakan biaya pemasangan kembali sambungan air minum.
44.Biaya Bukaan Kembali yang selanjutnya disingkat BBK adalah biaya yang diberlakukan bagi pelanggan yang diputus karena menunggak rekening air.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Asas penyelenggaraan pelayanan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor meliputi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalisme, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
(2)Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
(3)Ruang lingkup pelayanan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air.

BAB III

WEWENANG PERUMDA TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR

Pasal 3

(1)Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
(2)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang meliputi:
  1. 1.unit air baku;
  2. 2.unit produksi;
  3. 3.unit distribusi;
  4. 4.unit pelayanan; dan
  5. 5.unit pengelolaan;
2. b.melaksanakan rencana dan program proses pengadaan termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor serta pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; 7
3. c.melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
4. d.memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
5. e.membuat laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung gugat sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;
6. f.menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
7. g.mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi/laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada publik.
(3)Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 4

Jenis pelayanan air minum yang disediakan oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor terdiri dari:

a.sambungan air minum;
b.pemasangan kembali sambungan air minum;
c.balik nama;
d.penggantian meter air;
e.pindah letak meter air;
f.tera meter;
g.pengujian kualitas air minum;
h.pemutusan saluran air minum atas permintaan pelanggan;
i.penyediaan air minum melalui mobil tangki;
j.hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
k.terminal air bagi masyarakat Daerah Kota yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
l.Kran Air Siap Minum;
m.pelayanan air minum untuk keadaan darurat;
n.sarana pembayaran rekening air minum; dan
o.unit usaha lainnya. 8

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN AIR MINUM

Pasal 5

(1)Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis dan/atau digital kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
(2)Pemohon sambungan air minum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.pemohon sambungan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor adalah perorangan dan/atau badan sebagai pemilik persil dan/atau bangunan yang namanya akan tercantum dalam rekening air minum sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap sambungan air minum yang diajukannya; dan
2. b.apabila pemohon sambungan air minum bukan pemilik persil dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka harus membawa surat kuasa dari pemilik persil dan/atau bangunan.
(3)Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap dengan diberi tanggal dan ditandatangani serta melampirkan berkas persyaratan lain yang ditetapkan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
(4)Permohonan sambungan air minum dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dengan mempertimbangkan unsur:
1. a.ketersediaan kuantitas air;
2. b.kontinuitas ketersediaan air;
3. c.ketersediaan jaringan distribusi; dan/atau
4. d.ketersedian kualitas air.
(5)Terhadap permohonan yang diterima dilaksanakan pemasangan sambungan air minum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sambungan air minum diterima.
(6)Permohonan sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproses apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.telah terdapat jaringan pipa Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor di wilayah pemohon;
2. b.jarak rumah pemohon dengan jaringan pipa Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor paling jauh 6 (enam) meter;
3. c.membayar biaya jasa sambungan air minum sesuai golongan pelanggan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor; 9
4. d.membayar kekurangan biaya jasa sambungan air minum pada bulan berikutnya apabila terjadi perubahan golongan pelanggan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan;
5. e.membayar biaya tambahan atau kelebihan pemasangan pipa dinas apabila melebihi batas ketentuan panjang pipa yang ditetapkan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor;
6. f.menyelesaikan izin atau rekomendasi (apabila diperlukan) dengan pemilik persil dan/atau bangunan sehubungan dengan pekerjaan pemasangan sambungan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor; dan/atau
7. g.menandatangani kontrak.
(7)Permohonan sambungan air minum yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor memberitahukan kepada pelanggan atas keterlambatan tersebut dengan menyampaikan alasan-alasannya secara tertulis atau menggunakan media komunikasi lainnya.
(8)Permohonan sambungan air minum yang ditolak Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dapat dikarenakan belum adanya jaringan perpipaan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan/atau kendala teknis di lapangan yang disampaikan secara tertulis oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.
(9)Terhadap permohonan sambungan air minum yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka biaya jasa sambungan air minum dan segala sesuatunya yang telah dibayar oleh pemohon akan dikembalikan dengan ketentuan pemohon mengisi formulir pembatalan permohonan serta melampirkan bukti pembayaran asli paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
(10)Dalam hal terdapat perubahan golongan pelanggan menjadi lebih tinggi sesuai hasil pemeriksaan di lapangan, maka pelanggan membayar kekurangan biaya jasa sambungan air minum kepada Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
(11)Bagi pemohon sambungan air minum bukan rumah tangga yang mengajukan pemakaian air minum besar, maka meter air yang digunakan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan perhitungan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.
(12)Dalam hal timbul sengketa mengenai hak milik tanah dan/atau bangunan yang mengakibatkan pipa dinas dan/atau pipa persil dibongkar, maka hal tersebut di luar tanggung jawab Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan pelanggan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Pasal 6

(1)Untuk pemasangan sambungan air minum di wilayah yang belum terdapat jaringan pada golongan pelanggan Sosial, Rumah Tangga, Niaga, Industri, dan Instansi Pemerintah, yang belum terdapat jaringan air minum atau perpipaan, seluruh biaya pemasangan sarana air minum dapat dibebankan kepada calon pelanggan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. 10
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan sambungan air minum di wilayah yang belum terdapat jaringan perpipaan air minum atau jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Jaringan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang dibiayai oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor termasuk meter air merupakan milik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dalam hal pengembangan dan pemeliharaan.
(2)Jaringan air minum Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang dibiayai oleh pelanggan termasuk meter air menjadi milik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor dalam hal pengembangan dan pemeliharaan.
(3)Pipa persil dan meter air merupakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelanggan dalam hal pemeliharaan dan penggantiannya akibat kebocoran atau kerusakan lainnya.

Pasal 8

(1)Tanggung jawab keamanan dan kebersihan meter air menjadi tanggung jawab pelanggan.
(2)Kebocoran yang dimulai dari meter air sampai dengan pipa persil setelah sekitar meter air menjadi tanggung jawab pelanggan.
(3)Pemeliharaan dan kehilangan air sebelum meter air menjadi tanggung jawab Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor.

Pasal 9

(1)Pemasangan kembali saluran air minum dilakukan bagi pelanggan yang telah diputus sambungan air minumnya akibat tunggakan, pelanggaran, pemutusan, dan pemutusan atas pemintaan pelanggan.
(2)Pemasangan kembali saluran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pelanggan melaksanakan pembayaran tunggakan dan biaya pemasangan kembali.
(3)Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan rumah atau bangunan akibat jual beli, maka pemilik baru bertanggungjawab terhadap beban biaya pemakaian air minum dan/atau biaya lainnya yang ada.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan kembali sambungan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 11

Pasal 10

(1)Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan rumah atau bangunan, maka pelanggan wajib melakukan perubahan nama.
(2)Perubahan nama kepemilikan rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya balik nama.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.