DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, modal, divestasi, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
c.bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan bisnis, serta penyesuaian badan Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal guna mendorong perekonomian daerah;
d.bahwa sesuai Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 7);
11.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 10)
12.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
13.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6.Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
7.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
8.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
10.Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya yang selanjutnya disebut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah Kota.
11.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna menjaga likuiditas dan pengembangan bisnis Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor guna mendorong perekonomian daerah.
(2)Tujuan dilakukan penyertaan modal daerah adalah untuk menunjang pembangunan daerah melalui:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana pasar;
3. c.melaksanakan fungsi sosial sebagai pendorong dalam penciptaan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok;
4. d.mendorong perekonomian daerah; dan
5. e.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

BAB III

MODAL

Pasal 3

(1)Modal dasar Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor berupa uang dan barang sebesar Rp263.756.732.240,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
(2)Modal disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2017 adalah sebesar Rp263.756.732.240,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Penyertaan Modal Tahun 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  2. 2.Penyertaan Modal Tahun 2012 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  3. 3.Penyertaan Modal Tahun 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  4. 4.Penyertaan Modal Tahun 2014 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
  5. 5.Penyertaan Modal Tahun 2016 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
  6. 6.Penyertaan Modal Tahun 2017 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. b.Penyertaan Modal dalam bentuk barang berupa tanah, bangunan, peralatan, dan mesin sebesar Rp218.756.732.240,00 (dua ratus delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
  1. 1.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Gunung Batu yang terdiri atas tanah seluas 2.495m2 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan luas bangunan sebesar 2.778m2 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp5.260.660.000,00 (lima miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  2. 2.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Sukasari yang terdiri atas tanah seluas 5.450m2 (lima ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dan luas bangunan sebesar 4.702m2 (empat ribu tujuh ratus dua meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp24.367.380.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  3. 3.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Taman Kencana yang terdiri atas tanah seluas 104m2 (seratus empat meter persegi) dan luas bangunan sebesar 104m2 (seratus empat meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp457.498.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  4. 4.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Kebon Kembang yang terdiri atas tanah seluas 9.665m2 (sembilan ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) dan luas bangunan sebesar 15.650m2 (lima belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp44.506.405.000,00 (empat puluh empat miliar lima ratus enam juta empat ratus lima ribu rupiah);
  5. 5.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Padasuka yang terdiri atas tanah seluas 2.168m2 (dua ribu seratus enam puluh delapan meter persegi) dan luas bangunan sebesar 1.282m2 (seribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp3.892.840.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  6. 6.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Devries yang terdiri atas tanah seluas 400m2 (empat ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 160m2 (seratus enam puluh meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp953.900.000,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  7. 7.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Jambu Dua yang terdiri atas tanah seluas 6.124m2 (enam ribu seratus dua puluh empat meter persegi) dan luas bangunan sebesar 3.844m2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp20.922.400.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
  8. 8.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Bogor yang terdiri atas tanah seluas 7.367m2 (tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan luas bangunan sebesar 27.594m2 (dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp61.608.700.000,00 (enam puluh satu miliar enam ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
  9. 9.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Merdeka yang terdiri atas tanah seluas 5.985m2 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) dan luas bangunan sebesar 6.290m2 (enam ribu dua ratus sembilan puluh meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp22.345.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
  10. 10.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Pamoyanan yang terdiri atas tanah seluas 2.700m2 (dua ribu tujuh ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 294m2 (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) dengan nilai aset sebesar 2.669.800.000,00 (dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
  11. 11.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Tanah Baru yang terdiri atas tanah seluas 2.404m2 (dua ribu empat ratus empat meter persegi) dan luas bangunan sebesar 695m2 (enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan nilai aset sebesar 3.132.600.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
  12. 12.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Kebon Kembang Blok F yang terdiri atas tanah seluas 4.800m2 (empat ribu delapan ratus meter persegi) dan luas bangunan sebesar 6.081m2 (enam ribu delapan puluh satu meter persegi) dengan nilai aset sebesar 26.611.600.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
  13. 13.tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Kebon Kembang Blok G yang terdiri atas tanah seluas 480m2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) dan luas bangunan sebesar 384m2 (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi) dengan nilai aset sebesar Rp1.900.900.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
  14. 14.peralatan dan mesin senilai Rp127.049.240,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Modal Dasar Perumda Pasar Pakuan Jaya ditambahkan Rp239.354.652.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp503.111.384.240,00 (lima ratus tiga miliar seratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 5

Penambahan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya Bogor berupa tanah dan bangunan senilai Rp239.354.652.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.tanah seluas 7.302m2 (tujuh ribu tiga ratus dua meter persegi) yang terletak di Pasar Jambu Dua senilai Rp44.884.663.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
b.tanah seluas 2.584m2 (dua ribu lima ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Pasar Taman Kencana senilai Rp22.786.392.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
c.tanah seluas 7.320m2 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Plaza Bogor dengan nilai Rp99.284.907.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah); dan
d.bangunan sebesar 25.709m2 (dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan meter persegi) yang terletak di Plaza Bogor senilai Rp72.398.690.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

BAB IV

DIVESTASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan divestasi atas modal yang telah disetor kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 21 Oktober 2022 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 21 Oktober 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han) NIP. 19800507 200312 1 003 LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: (12/199/2022). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR I. UMUM Sesuai dengan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah Kota telah mendirikan BUMD berbentuk Perumda yaitu Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya. Untuk mencapai tujuan pembentukan BUMD, Pemerintah Daerah Kota perlu melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Pasar Pakuan Jaya dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, yang harus dilakukan melalui kajian investasi daerah dan dalam Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, telah melalui kajian investasi daerah Nomor 0008/2.0113-03/BS- FA/11/0340/1/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor Tanggal 27 April 2022. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2019