DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terkoordinasi, terarah dan terpadu perlu adanya lembaga-lembaga yang menangani urusan-urusan Pemerintah Daerah yang belum terakomodir secara keseluruhan oleh Organisasi Perangkat Daerah; 2
c.bahwa untuk mengakomodir urusan-urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Daerah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5
14.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
19.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
24.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. 7 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d ditambah 1 (satu) angka yakni angka 13, serta huruf d angka 5 dan huruf i diubah, huruf h angka 5 dihapus dan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah yaitu:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas-dinas terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan;
3. 3.Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi;
4. 4.Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. 5.Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. 6.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
7. 7.Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman;
8. 8.Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
9. 9.Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 10.Dinas Pertanian; 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12.Dinas Pendapatan Daerah; 13.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM).
e.Badan-badan terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; 8
4. 4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
5. 5.Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. 6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
f.Satuan Polisi Pamong Praja;
g.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
h.Kantor-kantor terdiri dari:
1. 1.Kantor Pemuda dan Olah Raga;
2. 2.Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
3. 3.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. 4.Kantor Komunikasi dan Informatika;
5. 5.dihapus;
6. 6.Kantor Ketahanan Pangan.
i.Kecamatan
1. 1.Kecamatan Bogor Utara;
2. 2.Kecamatan Bogor Selatan;
3. 3.Kecamatan Bogor Timur;
4. 4.Kecamatan Bogor Barat;
5. 5.Kecamatan Bogor Tengah;
6. 6.Kecamatan Tanah Sareal.
j.Kelurahan
1. 1.Kelurahan Tegal Gundil;
2. 2.Kelurahan Bantarjati;
3. 3.Kelurahan Cibuluh;
4. 4.Kelurahan Kedung Halang;
5. 5.Kelurahan Ciparigi;
6. 6.Kelurahan Ciluar;
7. 7.Kelurahan Tanah Baru;
8. 8.Kelurahan Cimahpar;
9. 9.Kelurahan Lawang Gintung;
10. 10.Kelurahan Batutulis;
11. 11.Kelurahan Bondongan;
12. 12.Kelurahan Empang;
13. 13.Kelurahan Cikaret;
14. 14.Kelurahan Pamoyanan ;
15. 15.Kelurahan Rangga Mekar;
16. 16.Kelurahan Mulyaharja;
17. 17.Kelurahan Bojong Kerta; 9
18. 18.Kelurahan Rancamaya;
19. 19.Kelurahan Kertamaya;
20. 20.Kelurahan Harjasari;
21. 21.Kelurahan Muara Sari;
22. 22.Kelurahan Genteng;
23. 23.Kelurahan Pakuan;
24. 24.Kelurahan Cipaku;
25. 25.Kelurahan Sukasari;
26. 26.Kelurahan Baranangsiang;
27. 27.Kelurahan Tajur;
28. 28.Kelurahan Katulampa;
29. 29.Kelurahan Sindang Sari;
30. 30.Kelurahan Sindang Rasa;
31. 31.Kelurahan Menteng;
32. 32.Kelurahan Semplak;
33. 33.Kelurahan Cilendek Barat;
34. 34.Kelurahan Cilendek Timur;
35. 35.Kelurahan Pasir Kuda;
36. 36.Kelurahan Gunung Batu;
37. 37.Kelurahan Sindang Barang;
38. 38.Kelurahan Bubulak;
39. 39.Kelurahan Marga Jaya;
40. 40.Kelurahan Balumbang Jaya;
41. 41.Kelurahan Situ Gede;
42. 42.Kelurahan Curug Mekar;
43. 43.Kelurahan Curug;
44. 44.Kelurahan Pasir Jaya;
45. 45.Kelurahan Pasir Mulya;
46. 46.Kelurahan Loji;
47. 47.Kelurahan Babakan;
48. 48.Kelurahan Sempur;
49. 49.Kelurahan Gudang;
50. 50.Kelurahan Babakan Pasar;
51. 51.Kelurahan Tegallega;
52. 52.Kelurahan Paledang;
53. 53.Kelurahan Panaragan;
54. 54.Kelurahan Pabaton;
55. 55.Kelurahan Kebon Kelapa;
56. 56.Kelurahan Cibogor;
57. 57.Kelurahan Ciwaringin; 10
58. 58.Kelurahan Kebon Pedes;
59. 59.Kelurahan Tanah Sareal;
60. 60.Kelurahan Kedung Badak;
61. 61.Kelurahan Sukaresmi;
62. 62.Kelurahan Kedung Waringin;
63. 63.Kelurahan Kedung Jaya;
64. 64.Kelurahan Sukadamai;
65. 65.Kelurahan Mekarwangi;
66. 66.Kelurahan Kencana;
67. 67.Kelurahan Kayu Manis;
68. 68.Kelurahan Cibadak.
69. 2.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dan ayat (5) diubah, serta pada ayat (3) huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
4. d.pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
1. a.Asisten Pemerintahan membawahkan dan mengkoordinasikan:
  1. 1.Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawahkan: 11 a) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; b) Sub Bagian Otonomi Daerah; c) Sub Bagian Pertanahan.
  2. 2.Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahkan: a) Sub Bagian Perundang-undangan; b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; c) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi.
  3. 3.Bagian Organisasi membawahkan: a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik.
  4. 4.Bagian Kerja Sama a) Sub Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga; b) Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah dan Luar Negeri.
2. b.Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan dan mengkoordinasikan:
  1. 1.Bagian Administrasi Perekonomian membawahkan: a) Sub Bagian Sarana Perekonomian; b) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah; c) Sub Bagian Produksi.
  2. 2.Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Administrasi Pembangunan; b) Sub Bagian Pembinaan Administrasi dan Pengendalian Pembangunan; c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. 3.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan membawahkan: a) Sub Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; b) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan; c) Sub Bagian Bina Sosial Dasar. 12
3. c.Asisten Administrasi Umum membawahkan dan mengkoordinasikan:
  1. 1.Bagian Umum membawahkan: a) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi; b) Sub Bagian Urusan Dalam; c) Sub Bagian Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat.
  2. 2.Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat membawahkan: a) Sub Bagian Perbendaharaan; b) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; c) Sub Bagian Perlengkapan.
  3. 3.Bagian Hubungan Masyarakat membawahkan: a) Sub Bagian Publikasi dan Berita; b) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi; c) Sub Bagian Pelayanan Informasi.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 3 dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 13
3. c.penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. d.penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
(3)Struktur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
1. a.Sekretaris;
2. b.Bagian Perundang-undangan membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Perundang-undangan;
  2. 2.Sub Bagian Persidangan;
  3. 3.Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi.
3. c.Bagian Keuangan membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Perbendaharaan;
  2. 2.Sub Bagian Pembukuan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
4. d.Bagian Umum membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Urusan Dalam;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Protokol;
  3. 3.Sub Bagian Perlengkapan.
(4)Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.
(5)Tata cara pembentukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD.
(6)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(7)Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Paragraf 5 dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) diubah, serta Pasal 14 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut: 14

Pasal 14

(1)Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Kebudayaan membawahkan:
  1. 1.Seksi Kesenian;
  2. 2.Seksi Pelestarian Benda Cagar Budaya;
  3. 3.Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Nilai Tradisional.
4. d.Bidang Pariwisata membawahkan:
  1. 1.Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata;
  2. 2.Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata;
  3. 3.Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata. 15
5. e.Bidang Ekonomi Kreatif
  1. 1.Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya;
  2. 2.Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf c angka 3, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan diantara huruf e dan huruf f Pasal 16 ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1 serta pada ayat

(3)huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengawasan bangunan dan permukiman.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan bangunan dan permukiman;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan bangunan dan permukiman;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan bangunan dan permukiman;
4. d.pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas; 16
2. b.Sekretariat membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. c.Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan membawahkan:
  1. 1.Seksi Tata Ruang;
  2. 2.Seksi Tata Bangunan;
  3. 3.Seksi Tata Lingkungan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
4. d.Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I;
  2. 2.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II;
  3. 3.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III.
5. e.Bidang Peningkatan Prasarana Permukiman membawahkan:
  1. 1.Seksi Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan;
  2. 2.Seksi Drainase dan Tembok Penahan Tanah Permukiman;
  3. 3.Seksi Air Minum dan Air Limbah. e.1. Bidang Bina Teknik membawahkan:
  4. 1.Seksi Perencanaan Teknik;
  5. 2.Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi, Monitoring dan Evaluasi.
6. f.UPTD Rumah Susun;
7. g.Dihapus.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD, serta Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 17
(5)Bagan struktur organisasi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha.
(7)Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Xa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf h, ayat (5) dan ayat (7) diubah dan ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan;
4. d.pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 18
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Kebersihan membawahkan:
  1. 1.Seksi Penyapuan;
  2. 2.Seksi Pengangkutan.
4. d.Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota membawahkan:
  1. 1.Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota;
  2. 2.Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota.
5. e.Bidang Pertamanan membawahkan:
  1. 1.Seksi Pembangunan dan Penataan Taman;
  2. 2.Seksi Pemeliharaan Taman.
6. f.Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah;
  2. 2.Seksi Pengembangan Kemitraan.
7. g.UPTD Pemakaman;
8. h.UPTD Pengelolaan Air Limbah;
9. i.UPTD Pengolahan Sampah;
10. j.UPTD Peralatan dan Perbengkelan.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD, serta Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan huruf j terdiri dari: 19
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha.
(7)Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah dan UPTD Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan huruf j tercantum dalam Lampiran XIb dan Lampiran XId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pendapatan daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. d.pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. c.Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data
  1. 1.Seksi Pendaftaran dan Pelayanan;
  2. 2.Seksi Pengolahan Data;
  3. 3.Seksi Pembukuan.
4. d.Bidang Pendataan dan Penilaian membawahkan:
  1. 1.Seksi Pendataan PBB dan BPHTB; 20
  2. 2.Seksi Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
  3. 3.Seksi Penilaian.
5. e.Bidang Penetapan dan Penagihan membawahkan:
  1. 1.Seksi Penetapan dan Verifikasi;
  2. 2.Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
  3. 3.Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya.
6. f.Bidang Pengendalian membawahkan:
  1. 1.Seksi Pemeriksaan dan Penertiban;
  2. 2.Seksi Analisa dan Evaluasi;
  3. 3.Seksi Sosialisasi dan Keberatan.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan dalam BAB IV ditambah 1 (satu) Paragraf baru yakni Paragraf 12A dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1)Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL); 21
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penataan dan pemberdayaan PKL;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penataan dan pemberdayaan PKL;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Koperasi:
  1. 1.Seksi Kelembagaan Koperasi;
  2. 2.Seksi Usaha Koperasi.
4. d.Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  1. 1.Seksi Penataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  2. 2.Seksi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha;
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
5. e.Bidang Penataan dan Pemberdayaan PKL
  1. 1.Seksi Penataan PKL;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan PKL.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 22
(5)Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9.Ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Informasi, Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Informasi dan Data Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai. 23
4. d.Bidang Mutasi membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
  2. 2.Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
5. e.Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Diklat Struktural;
  2. 2.Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis Umum.
6. f.Bidang Pengembangan Karir:
  1. 1.Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kinerja;
  2. 2.Sub Bidang Penempatan Dalam Jabatan.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf d dan huruf e, dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dn aset daerah;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 24
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Anggaran membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
  2. 2.Sub Bidang Administrasi Anggaran.
4. d.Bidang Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Akutansi;
  2. 2.Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
5. e.Kepala Bidang Perbendaharaan
  1. 1.Sub Bidang Belanja langsung dan Kas Daerah
  2. 2.Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
6. f.Bidang Perencanaan dan Pengendalian Aset membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Pengendalian Aset;
  2. 2.Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset.
7. g.Bidang Penatausahaan dan Penggunausahaan Aset membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Penatausahaan Aset;
  2. 2.Sub Bidang Penggunausahaan Aset. 25
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11.Ketentuan BAB X Paragraf 5 dan Pasal 38 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.Paragraf 5 dihapus.
b.Pasal 38 dihapus.
1. 12.Ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf b, ayat (4) dan ayat (5) diubah serta pada ayat (3) huruf g, ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara terkoordinasi, terarah dan terpadu perlu adanya lembaga-lembaga yang menangani urusan-urusan Pemerintah Daerah yang belum terakomodir secara keseluruhan oleh Organisasi Perangkat Daerah; 2
c.bahwa untuk mengakomodir urusan-urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Daerah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 4
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5
14.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
19.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
24.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. 7 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d ditambah 1 (satu) angka yakni angka 13, serta huruf d angka 5 dan huruf i diubah, huruf h angka 5 dihapus dan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah yaitu:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas-dinas terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan;
3. 3.Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi;
4. 4.Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. 5.Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. 6.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
7. 7.Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman;
8. 8.Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
9. 9.Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 10.Dinas Pertanian; 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12.Dinas Pendapatan Daerah; 13.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM).
e.Badan-badan terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. 2.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
3. 3.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; 8
4. 4.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
5. 5.Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. 6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
f.Satuan Polisi Pamong Praja;
g.Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
h.Kantor-kantor terdiri dari:
1. 1.Kantor Pemuda dan Olah Raga;
2. 2.Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
3. 3.Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. 4.Kantor Komunikasi dan Informatika;
5. 5.dihapus;
6. 6.Kantor Ketahanan Pangan.
i.Kecamatan
1. 1.Kecamatan Bogor Utara;
2. 2.Kecamatan Bogor Selatan;
3. 3.Kecamatan Bogor Timur;
4. 4.Kecamatan Bogor Barat;
5. 5.Kecamatan Bogor Tengah;
6. 6.Kecamatan Tanah Sareal.
j.Kelurahan
1. 1.Kelurahan Tegal Gundil;
2. 2.Kelurahan Bantarjati;
3. 3.Kelurahan Cibuluh;
4. 4.Kelurahan Kedung Halang;
5. 5.Kelurahan Ciparigi;
6. 6.Kelurahan Ciluar;
7. 7.Kelurahan Tanah Baru;
8. 8.Kelurahan Cimahpar;
9. 9.Kelurahan Lawang Gintung;
10. 10.Kelurahan Batutulis;
11. 11.Kelurahan Bondongan;
12. 12.Kelurahan Empang;
13. 13.Kelurahan Cikaret;
14. 14.Kelurahan Pamoyanan ;
15. 15.Kelurahan Rangga Mekar;
16. 16.Kelurahan Mulyaharja;
17. 17.Kelurahan Bojong Kerta; 9
18. 18.Kelurahan Rancamaya;
19. 19.Kelurahan Kertamaya;
20. 20.Kelurahan Harjasari;
21. 21.Kelurahan Muara Sari;
22. 22.Kelurahan Genteng;
23. 23.Kelurahan Pakuan;
24. 24.Kelurahan Cipaku;
25. 25.Kelurahan Sukasari;
26. 26.Kelurahan Baranangsiang;
27. 27.Kelurahan Tajur;
28. 28.Kelurahan Katulampa;
29. 29.Kelurahan Sindang Sari;
30. 30.Kelurahan Sindang Rasa;
31. 31.Kelurahan Menteng;
32. 32.Kelurahan Semplak;
33. 33.Kelurahan Cilendek Barat;
34. 34.Kelurahan Cilendek Timur;
35. 35.Kelurahan Pasir Kuda;
36. 36.Kelurahan Gunung Batu;
37. 37.Kelurahan Sindang Barang;
38. 38.Kelurahan Bubulak;
39. 39.Kelurahan Marga Jaya;
40. 40.Kelurahan Balumbang Jaya;
41. 41.Kelurahan Situ Gede;
42. 42.Kelurahan Curug Mekar;
43. 43.Kelurahan Curug;
44. 44.Kelurahan Pasir Jaya;
45. 45.Kelurahan Pasir Mulya;
46. 46.Kelurahan Loji;
47. 47.Kelurahan Babakan;
48. 48.Kelurahan Sempur;
49. 49.Kelurahan Gudang;
50. 50.Kelurahan Babakan Pasar;
51. 51.Kelurahan Tegallega;
52. 52.Kelurahan Paledang;
53. 53.Kelurahan Panaragan;
54. 54.Kelurahan Pabaton;
55. 55.Kelurahan Kebon Kelapa;
56. 56.Kelurahan Cibogor;
57. 57.Kelurahan Ciwaringin; 10
58. 58.Kelurahan Kebon Pedes;
59. 59.Kelurahan Tanah Sareal;
60. 60.Kelurahan Kedung Badak;
61. 61.Kelurahan Sukaresmi;
62. 62.Kelurahan Kedung Waringin;
63. 63.Kelurahan Kedung Jaya;
64. 64.Kelurahan Sukadamai;
65. 65.Kelurahan Mekarwangi;
66. 66.Kelurahan Kencana;
67. 67.Kelurahan Kayu Manis;
68. 68.Kelurahan Cibadak.
69. 2.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, dan ayat (5) diubah, serta pada ayat (3) huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
4. d.pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
1. a.Asisten Pemerintahan membawahkan dan mengkoordinasikan:
  1. 1.Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawahkan: 11 a) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; b) Sub Bagian Otonomi Daerah; c) Sub Bagian Pertanahan.
  2. 2.Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahkan: a) Sub Bagian Perundang-undangan; b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; c) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi.
  3. 3.Bagian Organisasi membawahkan: a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik.
  4. 4.Bagian Kerja Sama a) Sub Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga; b) Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah dan Luar Negeri.
2. b.Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan dan mengkoordinasikan:
  1. 1.Bagian Administrasi Perekonomian membawahkan: a) Sub Bagian Sarana Perekonomian; b) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah; c) Sub Bagian Produksi.
  2. 2.Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Administrasi Pembangunan; b) Sub Bagian Pembinaan Administrasi dan Pengendalian Pembangunan; c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. 3.Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan membawahkan: a) Sub Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; b) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan; c) Sub Bagian Bina Sosial Dasar. 12
3. c.Asisten Administrasi Umum membawahkan dan mengkoordinasikan:
  1. 1.Bagian Umum membawahkan: a) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi; b) Sub Bagian Urusan Dalam; c) Sub Bagian Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat.
  2. 2.Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat membawahkan: a) Sub Bagian Perbendaharaan; b) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; c) Sub Bagian Perlengkapan.
  3. 3.Bagian Hubungan Masyarakat membawahkan: a) Sub Bagian Publikasi dan Berita; b) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi; c) Sub Bagian Pelayanan Informasi.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, ditambah 1 (satu) angka baru yakni angka 3 dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. b.penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 13
3. c.penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. d.penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
(3)Struktur organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
1. a.Sekretaris;
2. b.Bagian Perundang-undangan membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Penyusunan Perundang-undangan;
  2. 2.Sub Bagian Persidangan;
  3. 3.Sub Bagian Risalah dan Dokumentasi.
3. c.Bagian Keuangan membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Perbendaharaan;
  2. 2.Sub Bagian Pembukuan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
4. d.Bagian Umum membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Urusan Dalam;
  2. 2.Sub Bagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Protokol;
  3. 3.Sub Bagian Perlengkapan.
(4)Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.
(5)Tata cara pembentukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD.
(6)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(7)Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Paragraf 5 dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) diubah, serta Pasal 14 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut: 14

Pasal 14

(1)Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan, kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan, kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Kebudayaan membawahkan:
  1. 1.Seksi Kesenian;
  2. 2.Seksi Pelestarian Benda Cagar Budaya;
  3. 3.Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Nilai Tradisional.
4. d.Bidang Pariwisata membawahkan:
  1. 1.Seksi Jasa dan Sarana Pariwisata;
  2. 2.Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata;
  3. 3.Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata. 15
5. e.Bidang Ekonomi Kreatif
  1. 1.Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya;
  2. 2.Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf c angka 3, ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan diantara huruf e dan huruf f Pasal 16 ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1 serta pada ayat

(3)huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengawasan bangunan dan permukiman.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan bangunan dan permukiman;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan bangunan dan permukiman;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan bangunan dan permukiman;
4. d.pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas; 16
2. b.Sekretariat membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. c.Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan membawahkan:
  1. 1.Seksi Tata Ruang;
  2. 2.Seksi Tata Bangunan;
  3. 3.Seksi Tata Lingkungan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
4. d.Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bangunan membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah I;
  2. 2.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah II;
  3. 3.Seksi Pengawasan dan Pengendalian Wilayah III.
5. e.Bidang Peningkatan Prasarana Permukiman membawahkan:
  1. 1.Seksi Prasarana Jalan dan Jembatan Lingkungan;
  2. 2.Seksi Drainase dan Tembok Penahan Tanah Permukiman;
  3. 3.Seksi Air Minum dan Air Limbah. e.1. Bidang Bina Teknik membawahkan:
  4. 1.Seksi Perencanaan Teknik;
  5. 2.Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi, Monitoring dan Evaluasi.
6. f.UPTD Rumah Susun;
7. g.Dihapus.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD, serta Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 17
(5)Bagan struktur organisasi Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha.
(7)Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Xa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf h, ayat (5) dan ayat (7) diubah dan ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang kebersihan dan pertamanan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan;
4. d.pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat, membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 18
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Kebersihan membawahkan:
  1. 1.Seksi Penyapuan;
  2. 2.Seksi Pengangkutan.
4. d.Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota membawahkan:
  1. 1.Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota;
  2. 2.Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota.
5. e.Bidang Pertamanan membawahkan:
  1. 1.Seksi Pembangunan dan Penataan Taman;
  2. 2.Seksi Pemeliharaan Taman.
6. f.Bidang Pembinaan Pengelolaan Sampah membawahkan:
  1. 1.Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah;
  2. 2.Seksi Pengembangan Kemitraan.
7. g.UPTD Pemakaman;
8. h.UPTD Pengelolaan Air Limbah;
9. i.UPTD Pengolahan Sampah;
10. j.UPTD Peralatan dan Perbengkelan.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTD, serta Sub Bagian Tata Usaha UPTD pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(6)Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan huruf j terdiri dari: 19
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha.
(7)Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Air Limbah dan UPTD Peralatan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan huruf j tercantum dalam Lampiran XIb dan Lampiran XId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pendapatan daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
4. d.pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
3. c.Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data
  1. 1.Seksi Pendaftaran dan Pelayanan;
  2. 2.Seksi Pengolahan Data;
  3. 3.Seksi Pembukuan.
4. d.Bidang Pendataan dan Penilaian membawahkan:
  1. 1.Seksi Pendataan PBB dan BPHTB; 20
  2. 2.Seksi Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
  3. 3.Seksi Penilaian.
5. e.Bidang Penetapan dan Penagihan membawahkan:
  1. 1.Seksi Penetapan dan Verifikasi;
  2. 2.Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
  3. 3.Seksi Penagihan Pajak Daerah Lainnya.
6. f.Bidang Pengendalian membawahkan:
  1. 1.Seksi Pemeriksaan dan Penertiban;
  2. 2.Seksi Analisa dan Evaluasi;
  3. 3.Seksi Sosialisasi dan Keberatan.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan dalam BAB IV ditambah 1 (satu) Paragraf baru yakni Paragraf 12A dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1)Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL); 21
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penataan dan pemberdayaan PKL;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penataan dan pemberdayaan PKL;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Koperasi:
  1. 1.Seksi Kelembagaan Koperasi;
  2. 2.Seksi Usaha Koperasi.
4. d.Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  1. 1.Seksi Penataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  2. 2.Seksi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha;
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
5. e.Bidang Penataan dan Pemberdayaan PKL
  1. 1.Seksi Penataan PKL;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan PKL.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 22
(5)Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9.Ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Informasi, Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Informasi dan Data Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai. 23
4. d.Bidang Mutasi membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
  2. 2.Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
5. e.Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Diklat Struktural;
  2. 2.Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis Umum.
6. f.Bidang Pengembangan Karir:
  1. 1.Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kinerja;
  2. 2.Sub Bidang Penempatan Dalam Jabatan.
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10.Ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf d dan huruf e, dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dn aset daerah;
2. b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 24
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat membawahkan:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. c.Bidang Anggaran membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
  2. 2.Sub Bidang Administrasi Anggaran.
4. d.Bidang Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Akutansi;
  2. 2.Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
5. e.Kepala Bidang Perbendaharaan
  1. 1.Sub Bidang Belanja langsung dan Kas Daerah
  2. 2.Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
6. f.Bidang Perencanaan dan Pengendalian Aset membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Pengendalian Aset;
  2. 2.Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Aset.
7. g.Bidang Penatausahaan dan Penggunausahaan Aset membawahkan:
  1. 1.Sub Bidang Penatausahaan Aset;
  2. 2.Sub Bidang Penggunausahaan Aset. 25
(4)Tata kerja, tugas pokok dan fungsi, serta uraian tugas jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
(5)Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11.Ketentuan BAB X Paragraf 5 dan Pasal 38 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

a.Paragraf 5 dihapus.
b.Pasal 38 dihapus.
1. 12.Ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf b, ayat (4) dan ayat (5) diubah serta pada ayat (3) huruf g, ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 21A

Pasal 24

Pasal 28

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 21A

Pasal 24

Pasal 28

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 8 Tahun 2015