Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
2
menetapkan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3
4
5
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. 7 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah yaitu:
10.Dinas Pertanian; 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12.Dinas Pendapatan Daerah; 13.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM).
8
9
10
11 a) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; b) Sub Bagian Otonomi Daerah; c) Sub Bagian Pertanahan.
a) Sub Bagian Perundang-undangan; b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; c) Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi.
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Pengembangan Pelayanan Publik.
a) Sub Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga; b) Sub Bagian Kerja Sama Antar Daerah dan Luar Negeri.
a) Sub Bagian Sarana Perekonomian; b) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah; c) Sub Bagian Produksi.
a) Sub Bagian Penyusunan Administrasi Pembangunan; b) Sub Bagian Pembinaan Administrasi dan Pengendalian Pembangunan; c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
a) Sub Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; b) Sub Bagian Bina Kemasyarakatan; c) Sub Bagian Bina Sosial Dasar. 12
a) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi; b) Sub Bagian Urusan Dalam; c) Sub Bagian Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat.
a) Sub Bagian Perbendaharaan; b) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; c) Sub Bagian Perlengkapan.
a) Sub Bagian Publikasi dan Berita; b) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi; c) Sub Bagian Pelayanan Informasi.
13
14 Paragraf 5 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
15
16
e.1. Bidang Bina Teknik membawahkan:
17
18
19
20
Paragraf 12A Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
21
22
23
24
25
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)