DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Modal; Kewajiban PDAM; Pengendalian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor; Mengingat :

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
14.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
16.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D); 5
18.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
19.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PAKUAN KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bogor. 6
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
7.Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
8.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam Penyertaan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
10.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
11.Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum. 7
14.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha atau BUMD dengan mendapat hak kepemilikan
15.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilakukan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
(2)Dalam rangka menunjang pembangunan daerah dilakukan Penyertaan Modal Daerah dengan tujuan:
1. a.peningkatan pelayanan terhadap masyarakat;
2. b.mendorong terciptanya lapangan pekerjaan;
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

MODAL

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah menyertakan modalnya dalam bentuk uang dan barang pada PDAM. 8

Pasal 4

(1)Modal dasar PDAM berupa uang dan barang ditetapkan sebesar Rp280.132.242.000,00 (dua ratus delapan puluh milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
(2)Modal dasar disetor Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini berupa uang dan barang sebesar Rp182.000.000.000,00 (seratus delapan puluh dua milyar rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
(3)Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp98.132.242.000,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan rencana bisnis/corporate plan PDAM atau sampai tercapainya modal dasar yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
(2)Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar hukum pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM. 9

Pasal 6

(1)Setiap penambahan modal dasar selanjutnya baik berupa uang dan/atau tanah dan bangunan dan/atau barang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Besaran penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana bisnis/corporate plan dan mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

KEWAJIBAN PDAM

Pasal 7

PDAM wajib menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah yang disetorkan Pemerintah Daerah untuk investasi berdasarkan rencana bisnis/corporate plan.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 8

(1)Direksi menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh akuntan publik.
(3)Walikota menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD. 10

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang sudah disetor sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (23)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (23)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2011