DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bogor

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini memuat materi pokok tentang mengubah Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyetoran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota karena adanya perbedaan nilai saham dan mekanisme penyertaan modal;
c.bahwa sehubungan dengan ekspansi usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu mempertahankan persentase kepemilikan saham dan menambahkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
d.bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7); 3
11.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR Dan WALI KOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. Pasal I Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 96) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disetor sebesar Rp11.684.452.323,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) atau setara dengan 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut: TAHUN NILAI PENYERTAAN MODAL Sampai dengan 2004 Rp4.674.875.989,87 2005 Rp1.514.000.000,00 2006 Rp1.021.512.341,00 2007 Rp1.200.000.000,00 2008 Rp1.649.063.992,13 2009 Rp1.125.000.000,00 2010 Rp500.000.000,00 Jumlah Rp11.684.452.323,00
(2)Dalam rangka ekspansi usaha, memperkuat struktur permodalan Perseroan, dan/atau setiap aksi perseroan lainnya, serta mempertahankan persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah Kota sebesar 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham, penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota yang akan disetorkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. paling banyak sebesar Rp7.030.537.600,00 (tujuh milyar tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. 4
(3)Dalam hal terdapat perbedaan harga saham sehingga tidak tercapai kepemilikan saham sebesar 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham, maka besaran penyetoran modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota disesuaikan dengan harga saham yang berlaku paling banyak sebesar Rp7.030.537.600,00 (tujuh milyar tiga puluh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
(4)Pemenuhan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kepada ketersediaan pasar dan kemampuan keuangan daerah yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 25 Oktober 2021 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 25 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR Ttd. SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2021 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han) NIP. 19800507 200312 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: (8/182/2021). 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. I. UMUM Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Dalam rangka ekspansi usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Pemerintah Daerah Kota perlu mempertahankan persentase kepemilikan saham dan menambahkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. untuk mencapai persentase kepemilikan saham sebesar 0,48% (nol koma empat puluh delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 122

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…