Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2019
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. 4
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 85 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0281455 tanggal 28 Desember 2018 serta perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 38 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, serta telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280818 Tanggal 27 Desember 2018. 5
BAB II TUJUAN
BAB II
Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan adalah:
6 BAB III BESARAN
BAB III
7
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah dilaksanakan:
BAB IV SUMBER DANA
BAB IV
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan bersumber dari APBD. BAB V DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL
BAB V
Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah. 8 KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 12 Agustus 2019 WALIKOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 12 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si. NIP. 19630220 1991092001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (9/156/2019). 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. I. UMUM Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., pemegang saham Perseroan terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dan pemegang saham lainnya. Kepemilikan saham Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham atau sebesar Rp11.684.452.250,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah dividen sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp39.929.357.071,11 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma sebelas rupiah). 10 Pembentukan Peraturan Daerah ini berkenaan dengan adanya Surat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 444/DIR-TimP3M/2017 tanggal 3 Juli 2017 perihal Tambahan Informasi Terkait Perubahan Modal Melalui Mekanisme PMT HMETD pada Tahun 2017 untuk mempertahankan kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham serta Pemerintah Daerah berencana akan menambah kepemilikan saham menjadi sebesar 1% (satu persen) dari keseluruhan jumlah saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-nya berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio, dan analisis risiko yang dilaksanakan oleh penasihat investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya meliputi:
Huruf c Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan ketersediaan pasar adalah apabila pemegang saham Perseroan Seri A yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tidak menggunakan haknya untuk membeli saham melalui mekanisme PMT HMETD, maka Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan untuk menambahkan penyertaan modalnya sampai dengan persentase kepemilikan saham sebesar 1% (satu persen) kepada Perseroan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. 12 Pasal 4 Huruf a Hasil kajian investasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai Hasil Telaahan Penasehat Investasi Daerah terhadap Usulan Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang disampaikan kepada Gubernur Banten, Bupati/Wali Kota wilayah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Bupati/Wali Kota wilayah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Banten melalui surat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 570/3345/SPI BUMD hal Hasil Analisis Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas Usulan Penyertaan Modal Daerah bank bjb tanggal 6 Agustus 2018. Huruf b Pendapat hukum (legal opinion) dilaksanakan oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) Pemerintah Daerah kepada PT Bank Jabar Banten, Tbk. tanggal 24 Juli 2018.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 96
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)