DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 85 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0281455 tanggal 28 Desember 2018 serta perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 38 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, serta telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280818 Tanggal 27 Desember 2018. 5
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perseroan.
7.Saham adalah bagian modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas dividen sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
8.Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan adalah:

a.mempertahankan dan menambah kepemilikan saham pada Perseroan;
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan. 6

BAB III

BESARAN

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp11.684.452.250,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham.
(2)Dikarenakan adanya kebutuhan untuk mendukung perluasan usaha dengan tetap menjaga Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) dari Perseroan, maka perlu dilakukan penambahan penyetoran modal Pemerintah Daerah Kota sebesar Rp4.159.165.500,00 (empat milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham sebesar 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.
(3)Selain untuk mendukung perluasan usaha dengan tetap menjaga Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berencana akan menambahkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan untuk mencapai persentase kepemilikan saham sebesar 1% (satu persen).
(4)Pemenuhan sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) berdasarkan kepada ketersediaan pasar dan kemampuan keuangan daerah yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah dilaksanakan:

a.berdasarkan hasil kajian investasi yang dilaksanakan oleh penasehat investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.berdasarkan pendapat hukum (legal opinion) Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan bersumber dari APBD.

BAB V

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah. 8

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 12 Agustus 2019 WALIKOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA Diundangkan di Bogor pada tanggal 12 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 7 SERI E Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Ttd. AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si. NIP. 19630220 1991092001 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT : (9/156/2019). 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. I. UMUM Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., pemegang saham Perseroan terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, dan pemegang saham lainnya. Kepemilikan saham Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham atau sebesar Rp11.684.452.250,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan jumlah dividen sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp39.929.357.071,11 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu koma sebelas rupiah). 10 Pembentukan Peraturan Daerah ini berkenaan dengan adanya Surat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 444/DIR-TimP3M/2017 tanggal 3 Juli 2017 perihal Tambahan Informasi Terkait Perubahan Modal Melalui Mekanisme PMT HMETD pada Tahun 2017 untuk mempertahankan kepemilikan saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. sebesar 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham serta Pemerintah Daerah berencana akan menambah kepemilikan saham menjadi sebesar 1% (satu persen) dari keseluruhan jumlah saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah-nya berdasarkan hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio, dan analisis risiko yang dilaksanakan oleh penasihat investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya meliputi:

a.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan 11
b.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah. Huruf c Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan ketersediaan pasar adalah apabila pemegang saham Perseroan Seri A yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tidak menggunakan haknya untuk membeli saham melalui mekanisme PMT HMETD, maka Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan untuk menambahkan penyertaan modalnya sampai dengan persentase kepemilikan saham sebesar 1% (satu persen) kepada Perseroan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. 12 Pasal 4 Huruf a Hasil kajian investasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai Hasil Telaahan Penasehat Investasi Daerah terhadap Usulan Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang disampaikan kepada Gubernur Banten, Bupati/Wali Kota wilayah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Bupati/Wali Kota wilayah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Banten melalui surat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 570/3345/SPI BUMD hal Hasil Analisis Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas Usulan Penyertaan Modal Daerah bank bjb tanggal 6 Agustus 2018. Huruf b Pendapat hukum (legal opinion) dilaksanakan oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) Pemerintah Daerah kepada PT Bank Jabar Banten, Tbk. tanggal 24 Juli 2018.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 96

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 85 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0281455 tanggal 28 Desember 2018 serta perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 38 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, serta telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280818 Tanggal 27 Desember 2018. 5
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
6.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Perseroan.
7.Saham adalah bagian modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas dividen sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
8.Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan adalah:

a.mempertahankan dan menambah kepemilikan saham pada Perseroan;
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan. 6

BAB III

BESARAN

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp11.684.452.250,00 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor oleh pemegang saham.
(2)Dikarenakan adanya kebutuhan untuk mendukung perluasan usaha dengan tetap menjaga Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) dari Perseroan, maka perlu dilakukan penambahan penyetoran modal Pemerintah Daerah Kota sebesar Rp4.159.165.500,00 (empat milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham sebesar 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari keseluruhan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019.
(3)Selain untuk mendukung perluasan usaha dengan tetap menjaga Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berencana akan menambahkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan untuk mencapai persentase kepemilikan saham sebesar 1% (satu persen).
(4)Pemenuhan sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) berdasarkan kepada ketersediaan pasar dan kemampuan keuangan daerah yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah dilaksanakan:

a.berdasarkan hasil kajian investasi yang dilaksanakan oleh penasehat investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.berdasarkan pendapat hukum (legal opinion) Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan bersumber dari APBD.

BAB V

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah. 8

Pasal 7

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya meliputi:

a.peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan 11
b.peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah. Huruf c Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan ketersediaan pasar adalah apabila pemegang saham Perseroan Seri A yang terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten tidak menggunakan haknya untuk membeli saham melalui mekanisme PMT HMETD, maka Pemerintah Daerah mempunyai kesempatan untuk menambahkan penyertaan modalnya sampai dengan persentase kepemilikan saham sebesar 1% (satu persen) kepada Perseroan berdasarkan kemampuan keuangan daerah. 12 Pasal 4 Huruf a Hasil kajian investasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai Hasil Telaahan Penasehat Investasi Daerah terhadap Usulan Penyertaan Modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang disampaikan kepada Gubernur Banten, Bupati/Wali Kota wilayah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Bupati/Wali Kota wilayah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Banten melalui surat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 570/3345/SPI BUMD hal Hasil Analisis Penasehat Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat atas Usulan Penyertaan Modal Daerah bank bjb tanggal 6 Agustus 2018. Huruf b Pendapat hukum (legal opinion) dilaksanakan oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang Penyertaan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) Pemerintah Daerah kepada PT Bank Jabar Banten, Tbk. tanggal 24 Juli 2018.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 96