DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 09 Tahun 2018

Nomor: 09
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Insentif diberikan kepada: a. Kepala Sekolah pada Sekolah Swasta; b. Guru pada Sekolah Swasta; c. Tata Usaha, Pustakawan, Laboran, dan Penjaga Sekolah pada Sekolah Swasta; d. Guru Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri; e. Kepala Sekolah TK/RA; f. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini; g. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini; dan h. Pengasuh Pendidikan Anak Usia Dini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian insentif kepada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah swasta dan pendidik non pegawai negeri sipil secara tepat sasaran, perlu diberikan persyaratan yang terukur:
b.bahwa untuk meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sekolah swasta dan pendidik non pegawai negeri sipil, perlu merubah indikator yang telah ditetapkan:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri: 1 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962): . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): . Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 20154. tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta dan Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 9), 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : pERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA DAN PENDIDIK NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH NEGERI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada:
1. a.Kepala Sekolah pada Sekolah Swasta:
2. b.Guru pada Sekolah Swasta,
3. c.Tata Usaha, Pustakawan, Laboran, dan Penjaga Sekolah pada Sekolah Swasta,
4. d.Guru Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri:
5. e.Kepala Sekolah TK/RA,
6. f.Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini: 3
7. g.Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, dan
8. h.Pengasuh Pendidikan Anak Usia Dini.
(2)Setiap penerima Insentif hanya berhak menerima 1 (satu) Insentif dari sekolah tempat penerima Insentif terdaftar.
(3)Jumlah penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. (4 Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan. . Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:2.

Pasal 5

Perhitungan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan berdasarkan jumlah kehadiran pada hari kerja selama satu bulan, dan diatur sebagai berikut:

a.kehadiran penuh selama satu bulan pada jam mengajar tatap muka diberikan Insentif sebesar 10070 (seratus persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan:
b.tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, perhitungan Insentif dipotong 16 (satu persen) per hari dikalikan besaran Insentif yang ditetapkan,
c.tidak masuk kerja karena cuti sakit, perhitungan Insentif dipotong sebesar 279 (dua persen) per hari dikalikan besaran Insentif yang ditetapkan,
d.tidak masuk kerja karena cuti tahunan atau cuti bersalin, perhitungan Insentif dipotong sebesar 1,555 (satu koma lima persen) per hari dikalikan besaran Insentif yang ditetapkan:
e.tidak masuk kerja karena izin atau cuti alasan penting perhitungan Insentif dipotong sebesar 3Y6 (tiga persen) per hari dikalikan besaran Insentif yang ditetapkan, dan 4
f.tidak masuk kerja tanpa keterangan/mangkir/alpa atau sedang menjalani proses hukum (ditahan oleh pihak yang berwajib), perhitungan Insentif dipotong sebesar 594 (lima persen) setiap hari dikalikan besaran Insentif yang ditetapkan.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan untuk mendapatkan Insentif sebagai berikut:

a.sekolah telah memperoleh izin operasional atau surat pengesahan dari pejabat yang berwenang:
b.memiliki NUPTK dan sudah mengabdi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang dan telah disahkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi pendidikan: dan
c.memiliki surat keputusan pembagian tugas.
1. 4.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pemberian Insentif tidak diberikan lagi apabila:

a.berhenti atas keingingan sendiri,
b.diberhentikan dari tugas: atau
c.meninggal dunia.
1. 5.Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Apabila penerima Insentif telah berhenti atas keingingan sendiri atau diberhentikan dari tugas atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala sekolah mengusulkan pengganti penerima Insentif. 5s
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggantian penerima Insentif diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan. . Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:6.

Pasal 11

(1)Pemberian Insentif dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (Jl) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah. . Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:7.

Pasal 14

Penerima Insentif yang telah menerima Insentif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta dan Tenaga Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri. . Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:8.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a.Keputusan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif bagi Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha Sekolah Swasta serta Guru Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri: dan 6
b.Keputusan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Kota Bontang. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang. Ditetapkan di Bontang pada tanggal 31 Desember 2018 WALI KOTA BONTANG, NENI MOERNIAENI Diundangkan di Bontang pada tanggal 31 Desember 2018 Pj. SEKRETAR RAH KOTA BONTANG, LEMBARAN DAERAH KITA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (111/9/2018) 7

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…