DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan,, Insentif, Penganggaran, Pembunaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta dan Pendidik Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri; b. I c. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O0 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan trIALIKOTA BONTANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAII SWASTA DAN PENDIDIK NON PEGAWN NEGERI SIPIL PADA SEKOLIUI NEGERI. 2. 2 .{ BA'B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Bontang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bontang.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Kota Bontang.
4.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bontang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pendidik adalah guru yang bekerja pada sekolah swasta dan guru non pegawai negeri sipil pada sekolah negeri.
6.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, meliputi Kepala Sekolah, Tata Usaha, Pustakawan, Laboran dan Penjaga Sekolah pada Sekolah Swasta.
7.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8.Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah nomor identitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berlaku secara nasional dan menjadi syarat dalam mengikuti berbagai program peningkatan mutu dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diprogramkan oieh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9.Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Swasta dan Pendidik Non Pegawai Negeri "4 Sipil pada Sekolah Negeri yang selanjutnya disebut Insentif adalah insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah swasta dan tenaga pendidik non Pegawai Negeri Sipil pada sekolah Negeri yang melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

BAB II

MAI(SUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Insentif mempunyai maksud dan tujuan untuk: Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah swasta dan pendidik non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri; Meningkatkan motivasi kerja para pendidik dan tenaga kependidikan sekolah swasta dan pendidik non Pegawai Negeri Sipil pada sekolah Negeri; b.

BAB III

INSENTIF

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada:
1. a.Kepala Sekolah pada Sekolah Swasta;
2. b.Guru pada Sekolah Swasta;
3. c.Tata Usaha, Pustakawan, Laboran, dan Sekolah pada Sekolah Swasta;
4. d.Guru Non Pegawai Negeri Sipil pada Negeri; Penjaga 4 Sekolah '{
5. e.Kepala Sekolah TK/RA;
6. f.Pengelola PAUD; C. Pendidik PAUD; dan
7. h.Pengasuh PAUD.
(2)Setiap penerima insentif hanya berhak menerima 1 (satu) insentif dari sekolah tempat penerima insentif terdaftar.

Pasal 4

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan pada:

a.Kehadiran;
b.Beban mengajar;
c.Kenaikan kelas;
d.Kelulusan; dan
e.Jenjang Pendidikan.

Pasal 5

Penghitungan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan berdasarkan jumlah kehadiran pada hari kerja selama satu bulan, dan diatur sebagai berikut:

a.kehadiran penuh selama satu bulan pada jam mengajar tatap muka diberikan insentif sebesar 100% dari besaran insentif yang ditetapkan;
b.Tidak masuk kerja tanpa keterangan/mangkir/alpa atau sedang menjalani proses hukum (ditahan oleh pihak yang berwajib), perhitungan insentif dipotong sebesar 57o setiao hari dikalikan besaran insentif 5 '( yang ditetapkan.

Pasal 6

(1)Besaran insentif bagi Kepala Sekolah, Guru, Tata Usaha, Pustakawan, Laboran, Penjaga Sekolah pada Sekolah Swasta dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri yang telah memiliki kelulusan adalah rata-rata dari indikator yang ditetapkan sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini dengan rincian indikator sebagai berikut:
1. a.Kepala Sekolah diberikan dan ditetapkan berdasarkan indikator jenjang pendidikan dan persentase kelulusan tahun ajaran sebelumnya;
2. b.Guru diberikan dan ditetapkan berdasarkan indikator beban jam mengajar setiap minggu dan persentase kelulusan tahun aj aran sebelumnya;
3. c.Tata Usaha, pustakawan, laboran dan penjaga sekolah diberikan dan ditetapkan berdasarkan indikator jenjang pendidikan.
(2)Besaran insentif bagi sekolah yang belum memiliki kelulusan adalah rata-rata dari indikator yang ditetapkan sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini dengan rincian indikator sebagai berikut:
1. a.Kepala Sekolah diberikan dan ditetapkan berdasarkan indikator jenjang pendidikan dan persentase kenaikan kelas tahun ajaran sebelumnya;
2. b.Guru diberikan dan ditetapkan berdasarkan indikator beban mengajar setiap minggu dan persentase kenaikan kelas tahun aj aran sebelumnya;
3. c.Tata Usaha, Pustakawan, Laboran, dan Penjaga Sekolah diberikan dan ditetapkan berdasarkan indikator jenjang pendidikan.
(3)Perubahan terhadap indikator dan besaran insentif ditetapkan dalam Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD. .d

Pasal 7

(1)Besaran insentif bagi Kepala Sekolah TK/RA, Pengelola PAUD, Pendidik PAUD dan Pengasuh PAUD adalah rata-rata dari indikator yang ditetapkan sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini dengan rincian indikator sebagai berikut:
1. a.Kepala Sekolah, Pengelola PAUD dan Tata Usaha TK/RA diberikan dan ditetapkan berdasarkan indikator jenjang pendidikan;
2. b.Guru PAUD diberikan berdasarkan rata-rata dari indikator beban jam mengajar setiap minggu dan jenjang pendidikan;
3. c.Pengasuh PAUD diberikan dan ditetapkan berdasarkan indikator jenjang pendidikan.
(2)Perubahan terhadap indikator dan besaran insentif ditetapkan dalam Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 8

Pajak penghasilan atas pemberian insentif dibebankan pada penerima insentif.

Pasal 9

(1)Persyaratan untuk mendapatkan Insentif adalah sebagai berikut :
1. a.Memiliki NUPTK atau telah bekerja minimal I tahun yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh pej abat yang berwenang.
2. b.Memiliki SK Pembagian Tugas. 7 ,l

Pasal 10

Pemberian insentif tidak diberikan lagi ap65i1",

a.Diberhentikan dari tugas;
b.Meninggal dunia. BAB TV PENGANGGARAN

Pasal 11

Pemberian Insentif dianggarkan tahun anggaran. dalam APBD setiap

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…