DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman, dengan perubahan pada: 1. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan BAB IVA dan di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Pasal 6A; 2. Ketentuan Pasal 11; 3. Ketentuan Pasal 12; 4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal 12A; 5. Ketentuan Pasal 13; 6. Ketentuan Pasal 23; 7. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan Pasal 23A dan Pasal 23B; 8. Ketentuan Pasal 26; 9. Ketentuan Pasal 27; 10. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan Pasal 27A; 11. Ketentuan ayat (1) Pasal 29; 12. Ketentuan Pasal 38; 13. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan Pasal 38A dan Pasal 38B; 14. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan BAB XA dan diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan Pasal 61A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengakomodir jangka waktu berdiri perusahaan, menyesuaikan penamaan perusahaan dan menyesuaikan persyaratan, proses pemilihan, masa jabatan, dan pemberhentian direksi dan dewan pengawas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengubah ketentuan dalam peraturan daerah, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb. dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman, . Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945, 1

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembenrukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4.Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 9), 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG dan WALI KOTA BONTANG MEMUTUSKAN : Menetapkan - PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAMAN. Pasal I Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2009 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 6): dan
b.Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 9), diubah sebagai berikut:
1. 1.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, vakni BAB IVA dan di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga v berbunyi sebagai berikut: BAB IVA JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6A

PDAM Tirta Taman didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas.

2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 11

Direksi diangkat oleh Wali Kota. Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Untuk pertama kali Direksi ditunjuk oleh pendiri. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:3.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. b. Cc. warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan: memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah, memahami manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, berijazah paling rendah S-1 (strata satu), d. e. £ 1& pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerialh. perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 tahun pada saat mendaftar pertama kali, tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit: tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 1, k. keuangan negara atau keuangan Daerah, 4

l.(tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
m.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut: 4.

Pasal 12A

(1)Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:5.

Pasal 13

(1)Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM Tirta Taman dengan ketentuan:
1. a.1 (satu) orang Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan sampai dengan 30.000,
2. b.paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000: dan
3. c.Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
(2)Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efesiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Taman. 5
(3)Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) 3 orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dan huruf c seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi.
(4)Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
1. a.ditentukan lain sesuai dengan ketentuan beraturan perundang- undangan, dan dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. b.
(5)Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
1. a.melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran PDAM Tirta Taman, opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode b. 3 kepemimpinan, seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100”4 (seratus persen)d. selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
1. a.meninggal dunia:
2. b.masa jabatannya berakhir, atau Cc. diberhentikan sewaktu-waktu 6
(2)Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 23A dan Pasal 23B sehingga berbunyi sebagai berikut: 7.
(1)
(2)
(3)4 (S)
(1)
(2)

Pasal 23A

Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya. 3 Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Wali Kota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 23B

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

a.tidak dapat melaksanakan tugas: 7 tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan b. dan/atau ketentuan anggaran dasar: terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PDAM Tirta Taman dan/atau Daerah, . dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyaid. kekuatan hukum tetap, mengundurkan diri,e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan £ ketentuan peraturan perundang-undangan: dan/atau tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukrisasi, likuidasi, akusisi dan pembubaran PDAM Tirta Taman.
1. 8.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Dewan Pengawas terdiri atas unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dewan Pengawas diangkat oleh Wali Kota.
(3)Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

9.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.sehat jasmani dan rohani:
b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan, memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah: 8 10. 11.
d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:
e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya:
f.“berijazah paling rendah strata 1 (S-1),
g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali:
h.tidak pernah dinyatakan pailit:
i.tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit: J. tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
k.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6A

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 13

Pasal 23

Pasal 23A

Pasal 23B

Pasal 26

Pasal 27

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6A

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 12A

Pasal 13

Pasal 23

Pasal 23A

Pasal 23B

Pasal 26

Pasal 27

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018