DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018

Nomor: 37
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah; Menimbang : a. b. c. : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentatg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD ada,lah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden J. 4. 5. 6. 7. B. 9. dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukari pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaj dengan ketentuan anggaran dasar. 10. -4 Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS. Uji Kelayakan dan Kepatuian yang selanjutnya disingkat UKK adatah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD. l,embaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan. Bakai Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Kcmisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. Calon Aaggota Direksi adalah nama-nama yang telah rnengiku li UKK. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk meiakukan seleksi Bakal Calon Anggota. Dewan Pengawas atau anggota Komisar-is dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS. 11. 12. 13. 14. 15. 16. t7. 18. 19.

(3)
(4)
(1)
(2)-J- Perusahaan Umum Daerah yang seianjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas y'ang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 5L% (lima puluh satu persen) sahamny'a dimiliki oleh 1 (satu; Daerah.

BAB II

PENYERAHAN KEWEN.dNGAN

Pasal 2

Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berdasarkan keputusan RIIPS, RUPS menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pernerintahan Daerah sebagai pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang rnenginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD. Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daa ayar l2l dilakukan untuk meiaksanakan seleksi anggota l)ewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongarr jabatan. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dan ayat (21 berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai diiakukan.

(1)
(2)BAEI III DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS

Pasal 3

Anggota Dewa:l Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 4

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Cilakukan melalui seleksi. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

a.seleksi administrasi;
b.UKK; dan c. -wawancara akhir.

Pasal 5

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)dan ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurLlsan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir. Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengaw,as atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir. Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
(1)(2t
(3)
(4)(s) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu- waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri rnelalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Kornisaris memenuhi syarat sebagai berikut:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c.memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:
e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f.beijazah paling rendah S-l (strata satu);
g.berusia pating tinggi 60 (enam pul.uh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h.tidak pernah dinyatakan pailit;
i.tidak pernah rnenjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atar-," Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipirnpin dinvatakan pailit;
j.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k.tidak sedang menjadi pengurLrs partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau ca-lon anggota legislatif. Pasa] 7

(1)Panitia Seleksi berjumlah Canjil dan paling sedikit beranggotakan:
1. a.Perangkat Daerah; dan
2. b.unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
(2)Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Panitia Seleksi bertugas:
1. a.menentukan jadwal waldu pelaksanaan;
2. b.melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris;
3. c.membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
4. d.menentukan formulasi penilaian UKK;
5. e.menetapkan hasil penilaian;
6. f.menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris; dan
7. g.menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
(4)Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

(1)Penunjukan l,embaga Prol'esional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.kemampuan keuangan BUITID;
2. b.ketersediaan Lembaga Profesional; dan
3. c.ketersediaan Sumber Daya Manusia.
(2)Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seieksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris.

Pasal 10

(1)Panitia Seleksi melalmkan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah denge.n memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf k.
(3)Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi admirustrasi sebagedmana dimaksud pada a-vat (2).

Pasal 11

(1)Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagajmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
(2)UKK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1! dilaksanakan oleh:
1. a.tim; atau
2. b.lembaga profesional. Pasal l2
(1)UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. ay,at (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
(2)Tim atau lrmbaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (2) bertugas:
1. a.melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
2. b.menetapkan hasil penilaian UKK; dan - l0-
3. c.menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
(3)Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hurr.f a paling sedikit meliputi:

a.pengalaman mengelola perusahaan;
b.keahlian;
c.integritas dan etika;
d.kepemimpinan;
e.pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
f.memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentatg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU ANGGOTA KOMISARIS DAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD ada,lah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden J. 4. 5. 6. 7. B. 9. dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukari pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuaj dengan ketentuan anggaran dasar. 10. -4 Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS. Uji Kelayakan dan Kepatuian yang selanjutnya disingkat UKK adatah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD. l,embaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan. Bakai Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan. Calon Anggota Dewan Pengawas atau anggota Kcmisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. Calon Aaggota Direksi adalah nama-nama yang telah rnengiku li UKK. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk meiakukan seleksi Bakal Calon Anggota. Dewan Pengawas atau anggota Komisar-is dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM atau RUPS. 11. 12. 13. 14. 15. 16. t7. 18. 19.

(3)
(4)
(1)
(2)-J- Perusahaan Umum Daerah yang seianjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas y'ang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 5L% (lima puluh satu persen) sahamny'a dimiliki oleh 1 (satu; Daerah.

BAB II

PENYERAHAN KEWEN.dNGAN

Pasal 2

(1)
(2)BAEI III DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS

Pasal 3

Anggota Dewa:l Pengawas diangkat oleh KPM dan anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 4

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Cilakukan melalui seleksi. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

a.seleksi administrasi;
b.UKK; dan c. -wawancara akhir.

Pasal 5

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)dan ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurLlsan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir. Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengaw,as atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berakhir. Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
(1)(2t
(3)
(4)(s) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu- waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri rnelalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Kornisaris memenuhi syarat sebagai berikut:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c.memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d.memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:
e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f.beijazah paling rendah S-l (strata satu);
g.berusia pating tinggi 60 (enam pul.uh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h.tidak pernah dinyatakan pailit;
i.tidak pernah rnenjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atar-," Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipirnpin dinvatakan pailit;
j.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k.tidak sedang menjadi pengurLrs partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau ca-lon anggota legislatif. Pasa] 7

(1)Panitia Seleksi berjumlah Canjil dan paling sedikit beranggotakan:
1. a.Perangkat Daerah; dan
2. b.unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
(2)Dalam hal BUMD memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Panitia Seleksi bertugas:
1. a.menentukan jadwal waldu pelaksanaan;
2. b.melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris;
3. c.membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
4. d.menentukan formulasi penilaian UKK;
5. e.menetapkan hasil penilaian;
6. f.menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris; dan
7. g.menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
(4)Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

(1)Penunjukan l,embaga Prol'esional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
1. a.kemampuan keuangan BUITID;
2. b.ketersediaan Lembaga Profesional; dan
3. c.ketersediaan Sumber Daya Manusia.
(2)Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seieksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris.

Pasal 10

(1)Panitia Seleksi melalmkan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah denge.n memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sampai dengan huruf k.
(3)Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris berdasarkan hasil seleksi admirustrasi sebagedmana dimaksud pada a-vat (2).

Pasal 11

(1)Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagajmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3)
(2)UKK sebagaimana dirnaksud pada ayat (1! dilaksanakan oleh:
1. a.tim; atau
2. b.lembaga profesional. Pasal l2
(1)UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. ay,at (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
(2)Tim atau lrmbaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l ayat (2) bertugas:
1. a.melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
2. b.menetapkan hasil penilaian UKK; dan - l0-
3. c.menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
(3)Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) hurr.f a paling sedikit meliputi:

a.pengalaman mengelola perusahaan;
b.keahlian;
c.integritas dan etika;
d.kepemimpinan;
e.pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
f.memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Peraturan turunan (16)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Peraturan turunan (16)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2025