DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Ringkasan

di dalam Perda ini diatur tentang : Bab I Ketentuan Umum; Bab III Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Bab IV Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda; Bab V Perencanaan; Bab VI Pembangunan Kepemudaan; Bab VII Prasarana dan Sarana; Bab VIII Organisasi Kepemudaan; Bab IX Pencatatan dan Pelaporan; Bab X Pemuda Penyandang Disabilitas; Bab XI Penghargaan; Bab XII Koordinasi dan Kemitraan; Bab XIII Pendanaan; Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan; Bab XV Peran Serta Masyarakat; Bab XVI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
b.bahwa dalam pembangunan daerah Kota Cilegon, Pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan Pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat . . . - 2
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 5.Undang-Undang nomor 8 Tahun Penyandang Disabilitas (Lembaran Indonesia Tahun 2016 Nomor 2016 tentang Negara Republik 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2 0 1 1 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 5 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
8. 8.Peraturan . . . - 3
9. 8.Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
10. 9.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
11. 10.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 617 tahun 2014 tentang Standarisasi Organisasi Kepemudaan; 1 1 . Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0944 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
12. 12.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449);
13. 13.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaab Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1926);
14. 14.Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Strategi, Capaian, dan Kurikulum Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 348);
15. 15.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON dan WALI KOTA CILEGON MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN. BAB .. - 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud: 1 . Daerah Kota adalah Kota Cilegon.

2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Walikota Cilegon.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Kepemudaan di Daerah.
7.Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8.Kepemudaan adalah berbagai ha! yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9.Pengembangan Kepemudaan adalah segala ha! yang berhubungan untuk mewujudkan Pemuda Indonesia yang memiliki daya saing melalui pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan.
10.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda. 1 1. Pelaku . . . - 5 1 1. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
12.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
13.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
14.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
15.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
16.Pengembangan kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
17.Pengembangan kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilam dan kemandirian berusaha.
18.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
19.llmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan mcnggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
20.Teknologi... - 7
27.Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
28.Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda guna memperoleh akses permodalan.
29.Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
30.Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 3 1 . Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Daerah.
32.Sistem informasi Kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi Kepemudaan meliputi profil Organisasi Kepemudaan, Pemuda, aktivitas Kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang Kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
33.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
34.Sarana Kepemudaan adalah perlengkapan yang digunakan Kepemudaan.
35.Penghargaan . . . peralatan dan untuk Pelayanan - 6
20.Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin llmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manus1a. 2 1 . Pemuda kader penggerak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut Pemuda kader penggerak IPTEK adalah Pemuda yang telah mendapat fasilitasi oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dan kepedulian dalam mengembangkan dan memanfaatkan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari.
22.Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
23.Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
24.Strategi Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mengoptimalkan kinerja Sentra Pemberdayaan Pemuda dalam rangka mewujudkan Pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing.
25.Fasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
26.Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
27.Permodalan . . . - 8
35.Penghargaan adalah dan/atau jasa di diwujudkan dalam nonmateriel.
36.Pemuda Penyandang Disabilitas adalah Pemuda yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu Jama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat pengakuan atas prestasi bidang Kepemudaan yang bentuk materiel dan/atau mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.
37.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
38.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
39.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
40.Rencana Strategis Satuan Perangkat Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
41.Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing. 42.Anggaran . . . - 9
42.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
43.Tim Pembina Kepemudaan adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas untuk mendukung pembinaan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas :

a.asas Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.asas kemanusiaan;
c.asas kebangsaan;
d.asas kebhinekaan;
e.asas demokratis;
f.asas keadilan;
g.asas partisipatif;
h.asas kebersamaan;
i.asas kesetaraan; dan
j.asas kemandirian.

(1)Pembangunan

Pasal 3

Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.

(2)Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
(3)Pembangunan . . . - 1 0
(3)Pembangunan Kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tugas, wewenang dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah;
b.peran, tanggung jawab dan hak Pemuda;
c.perencanaan;
d.pembangunan kepemudaan;
e.prasarana dan sarana;
f.Organisasi Kepemudaan;
g.pencatatan dan pelaporan;
h.Pemuda penyandang disabilitas;
1. 1.penghargaan; j . koordinasi dan kemitraan;
k.pendanaan;
1. 1.pembinaan dan pengawasan; dan
m.peran serta masyarakat.

(1)Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.
(2)Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Daerah. Pelayanan Kepemudaan di
(3)Pemerintah . . . - 1 1
(3)Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAW AB PEMERINTAH DAERAH Pasal 5

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wali Kota dengan melakukan:

a.penetapan kebijakan Pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.penetapan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan;
c.penetapan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha;
d.pengoordinasian Kepemudaan; program Pembangunan pengem bangan, pelaksanaan
e.perencanaan ,pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan Pembangunan Kepemudaan;
f.penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan;
g.pemfasilitasian program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
h.pemfasilitasian masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
1. 1.pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; j . pemberian penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan; dan
k.pemberian sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan. BAB . . . - 1 2

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

(1)Pemuda berperan aktif sebagai:
1. a.kekuatan moral;
2. b.kontrol sosial; dan
3. c.agen perubahan segala aspekdalam
(2)pembangunan. Peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan sebagai kekuatan moral pada ayat (1) huruf a, mental- spiritual;
2. b.menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
3. c.meningkatkan kesadaran hukum;
4. d.meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
5. e.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(4)Peran . . .
(4)Peran aktif sebagaimana - 1 3 Pemuda dimaksud sebagai agen perubahan pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan :
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumberdaya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, dan budaya;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk :

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
g.melestarikan seni dan budaya Daerah serta nasional;
h.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
1. 1.meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda.

Pasal 9

Setiap Pemuda berhak mendapatkan :

a.perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
c.advokasi;
d.akses untuk pengembangan diri;
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
f.akses . . . - 1 4
f.akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
g.akses membentukjejaring kemitraan.

Pasal 10

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Wali Kota menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

a.RPJPD;
b.RPJMD;
c.RKPD; dan
d.Renstra SKPD terkait. Pasal 1 1 RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)RKPD bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disusun berdasarkan RPJMD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Renstra SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, disusun berdasarkan RPJMD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAW AB PEMERINTAH DAERAH Pasal 5

Pasal 6

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAW AB PEMERINTAH DAERAH Pasal 5

Pasal 6

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009