DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 16 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan, asas dan bentuk BUMD, kegiatan usaha, tempat kedudukan, modal dasar, kepengurusan dan organ perusda BUMD, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan keuangan tahunan perusahaan daerah, penetapan dan penggunaan laba perusahaan daerah, pembinaan, tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi perusahaan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah serta untuk mendorong kinerja terhadap suatu BUMD yang bertanggungjawab dan kredibel, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada (tidak hanya jasa pelayanan masyarakat), sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dengan Peraturan Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
20.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan;
21.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
24.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALIKOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Kota Cimahi dan/atau sekurang-kurangnya 51%(lima puluh satu persen) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8.Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal pada BUMD.
9.Direksi adalah Pimpinan BUMD yang terdiri dari beberapa Direktur yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
10.Direktur Utama adalah salah seorang dari Direksi yang mendapat Keputusan Walikota dan mempunyai kewenangan untuk mengangkat Direktur.
11.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Cimahi.
12.Pembina unsur Pemerintah Kota Cimahi adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi bidang ekonomi.
13.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang atau Anggaran Dasar.
14.Dewan Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
15.Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin- mesin inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam daftar kekayaan atau neraca daerah.
16.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal usaha pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha atau badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
17.Saham Daerah adalah Penyertaan Modal atau pembelian saham badan hukum perusahaan yang nilainya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) terhadap total saham atau modal dasarnya.
18.Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
19.Modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya kedalam Perseroan.
20.Modal disetor adalah modal saham yang telah benar-benar disetorkan oleh para pemegang saham kedalam Perseroan.
21.Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang BUMD.
22.Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut BPKP adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
23.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN BENTUK BUMD

Pasal 2

(1)Maksud pembentukan BUMD untuk membantu mempercepat proses pembangunan daerah.
(2)Tujuan pembentukan BUMD untuk :
1. a.menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelayanan dan produksi;
2. b.turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Kota Cimahi;
3. c.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Asas dalam pembentukan BUMD adalah asas Demokrasi Ekonomi yang mengedepankan profesionalisme.

Pasal 4

(1)Badan Usaha Milik Daerah dapat berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan /atau Perseroan Terbatas.
(2)Walikota dapat merubah bentuk Hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas atas persetujuan DPRD dalam bentuk Perda sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
(3)Susunan Organisasi dan Tata Kerja BUMD bersifat mengikat.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk usaha suplier, distributor, revelansir, industri, konstruksi atau konsultan, perdagangan umum serta jasa keuangan, pada semua bidang sesuai kemampuan usaha dan berprinsip memberikan keuntungan finansial dan sosial bagi Perusahaan Daerah dan masyarakat Kota Cimahi.
(2)Pengalihan pengelolaan jenis usaha dari Lembaga Teknis Daerah kepada BUMD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha, BUMD dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga baik didalam maupun di Luar Negeri memiliki tujuan yang sama dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

(1)Kantor Pusat BUMD berkedudukan di Kota Cimahi.
(2)BUMD dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk unit-unit usaha.

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 8

(1)Modal dasar dan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD dalam bentuk Perda.
(2)Modal Dasar yang ditempatkan dan disetorkan adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang berasal dari aset yang berupa tanah, bangunan, uang serta aset lainnya yang disertakan pada Perusahaan Daerah.
(3)Modal dasar dan penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI

KEPENGURUSAN DAN ORGAN PERUSDA BUMD

Pasal 9

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

a.Badan Pengawas;
b.Direksi.

Pasal 10

(1)Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang.
(2)Direksi dipilih melalui proses uji kopetensi yang dilakukan oleh lembaga yang independen.
(3)Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas dengan Pertimbangan DPRD.
(4)Direktur Utama bertanggung Jawab kepada Walikota.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…