Pemerintah Kota Cimahi
Pemerintah Kota Cimahi memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini signifikan dalam memastikan tata kelola yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan warga, melanjutkan peran strategis Cimahi yang telah ada sejak pembangunan infrastruktur pada masa kolonial. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kota Cimahi mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik seperti administrasi kependudukan dan kesehatan, serta berbagai program pembangunan di bidang infrastruktur, lingkungan, dan pendidikan. Intervensi strategisnya juga meliputi upaya pengendalian inflasi dan peningkatan literasi masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kota Cimahi
Pemerintah Kota Cimahi mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan menyediakan pelayanan publik yang esensial bagi masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini krusial dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga ketertiban umum, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Sejarah Cimahi yang strategis sejak era kolonial kini dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam konteks otonomi daerah.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kota Cimahi mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang komprehensif. Dalam aspek regulasi, pemerintah kota bertanggung jawab menetapkan peraturan daerah dan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Aspek pelayanan meliputi berbagai layanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, hingga penanganan pengaduan masyarakat.
Berbagai intervensi program strategis telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Cimahi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk peningkatan akses air minum, upaya peningkatan literasi melalui survei gemar membaca, serta program kesehatan seperti Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Pemerintah kota juga aktif dalam pengelolaan lingkungan melalui antisipasi habisnya daya tampung TPA Sarimukti dan menjaga stabilitas ekonomi melalui Gerakan Pangan Murah.
Pemerintah Kota Cimahi turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui peran aktifnya di berbagai bidang. Kontribusi ini terlihat dari penanganan korban gempa Cianjur oleh RSUD Cibabat, upaya mewujudkan Pemilu Damai, serta pengendalian inflasi melalui Gerakan Pangan Murah. Keterlibatan dalam kerja sama internasional, seperti kunjungan Tim World Bank, juga menunjukkan komitmennya terhadap agenda pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kota Cimahi untuk beragam keperluan, mulai dari administrasi kependudukan melalui Disdukcapil hingga layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD Cibabat. Aspirasi dan pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui saluran telepon atau email yang disediakan. Selain itu, informasi dan agenda pemerintah dapat diakses melalui website resmi dan media sosial.
Sebagai lembaga vital, Pemerintah Kota Cimahi bertanggung jawab penuh atas tata kelola, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan mandat yang jelas dan ruang lingkup yang luas, pemerintah kota berupaya mewujudkan visi "Cimahi MANTAP Makin HEPI" melalui berbagai program strategis. Komitmen terhadap pelayanan publik dan kontribusi pada isu-isu nasional menegaskan peran signifikan Pemerintah Kota Cimahi dalam pembangunan daerah dan bangsa.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi jasa usaha dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 1 angka 2 dan angka 4, penyisipan angka 10A,angka 11A sampai dengan 11J, angka !#A sampai dengan 13F, angka 14A, perubahan Pasal 3, Pasal 4, penambahan Bagian Ketiga mengenai Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Pasal 5, perubahan Pasal 10, penambahan Bagian Ketiga mengenai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 11A, penyisipan Pasal 12A.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2014
Terdiri dari 2 pasal
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 6, Pasal 10, penghapusan Pasal 17, perubahan Pasal 18, penghapusan Pasal 19.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 13 Tahun 2014
Terdiri dari 55 pasal, 14 bab yaitu ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, fungsi dan manfaat rth, ruang lingkup pengelolaan rth, perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat, pembinaan, larangan, pembiayaan, penyidikan, ketentuan sanksi, ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembubaran, Dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 7 huruf h, Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (3) huruf g, Pasal 17 huruf g, penambahan huruf j pada Pasal 19 ayat (3), penghapusan Pasal 21 ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dan perubahan ayat (5), perubahan Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan penambahan ayat (4), penambahan ayat (5) Pasal 38, perubahan Pasal 40 ayat (3) dan penambahan ayat (5) dan ayat (6), penghapusan Pasal 46 ayat (3) huruf f, perubahan Pasal 49 huruf a, huruf b, penghapusan huruf c, perubahan Pasal 66 ayat (5).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Tim Pembina Ketahanan Keluarga, Kerja Sama, Sistem Informasi, Pembinaan, P{emgawasan, Dan pengendalian, Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.