DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan sistematika berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 4. Hak dan Kewajiban Masyarakat 5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 6. Pembiayaan 7. Investasi Dan Kerja Sama 8. Retribusi 9. Perizinan 10. Larangan 11. Sanksi Administrasi 12. Ketentuan Penyidikan 13. Ketentuan Pidana 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi;

b.menyelenggarakan pengelolaan air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
c.membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kota;
d.melakukan pemberdayaan dan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan dalam pengelolaan air limbah domestik di wilayahnya;
e.melaksanakan pengembangan kelembagaan daerah, kerjasama antar daerah, kemitraan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.
g.melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
h.memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, kelurahan dan kelompok masyarakat di wilayahnya;
i.menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah Kota dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
j.mengatur retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
k.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan/ pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayahnya;
l.melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan untuk sistem terpusat;
m.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di wilayahnya; dan
n.menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah yang menjadi kewenangan daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1)Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki hak:
1. a.mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
2. b.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
3. c.mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
4. d.berhak atas akses informasi dan akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah;
5. e.memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah.
(2)Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki kewajiban :
1. a.mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;
2. b.mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPAL setempat atau SPAL terpusat sesuai dengan standar teknis;
3. c.membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat yang dikelola oleh pemerintah daerah; dan
4. d.berperan serta dan memfasilitasi terselenggaranya pembangunan SPAL terpusat dalam hal penyediaan lahan.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan air limbah domestik wajib untuk mengelola air limbah domestiknya dengan SPAL setempat atau SPAL terpusat.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan yang membangun perumahan sekurang- kurangnya 5 unit rumah, perhotelan, perkantoran dan perniagaan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem terpusat dalam skala kawasan atau komunitas.

BAB V

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara tepat guna dan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
(2)Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan, yang terdiri dari proses sebagai berikut :
  1. 1.pembangunan;
  2. 2.operasi dan pemeliharaan; dan
  3. 3.pemanfaatan;
3. c.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

(1)Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
1. a.SPAL terpusat yang berskala kota, kawasan dan komunitas;
2. b.SPAL setempat; dan
3. c.IPLT.
(2)SPAL menerima air limbah yang berasal dari rumah tinggal, fasilitasitas perniagaan, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya.

Pasal 9

(1)Komponen SPAL terpusat skala kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
1. a.Unit Pelayanan;
2. b.Unit Pengumpulan;
3. c.Unit Pengolahan; dan
4. d.Unit Pembuangan Akhir.
(2)Komponen SPAL terpusat skala kawasan dan komunitas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan.
(2)Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.sambungan rumah; dan
2. b.lubang inspeksi.
(3)Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
1. a.pipa tinja;
2. b.pipa non tinja;
3. c.bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
4. d.bak kontrol pekarangan;
5. e.pipa persil; dan
6. f.bak kontrol akhir.

Pasal 11

(1)Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari Unit Pelayanan dan menyalurkan ke Unit Pengolahan.
(2)Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.pipa retikulasi;
2. b.pipa induk; dan
3. c.bangunan pelengkap.
(3)Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari pipa lateral dan pipa servis.
(4)Pipa lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sambungan rumah ke pipa induk.
(5)Pipa Lateral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disambungkan ke pipa induk secara langsung melalui lubang kontrol (manhole) yang terdekat.
(6)Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
(7)Pipa servis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipasang, dalam hal kondisi lapangan tidak memungkinkan secara teknis untuk menyambungkan pipa lateral ke pipa induk.
(8)Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan air limbah dari pipa servis dan/atau pipa lateral dan menyalurkan ke Unit Pengolahan.
(9)Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah dari sumber ke Unit Pengolahan.
(10)Bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berupa :
1. a.lubang kontrol (manhole);
2. b.bangunan penggelontor;
3. c.terminal pembersihan (clean out);
4. d.pipa perlintasan (siphon); dan
5. e.stasiun pompa.

Pasal 12

(1)Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah domestik.
(2)Pemisahan Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara bertahap.

Pasal 13

(1)Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, berfungsi untuk melakukan proses pengolahan air limbah domestik dan lumpur.
(2)Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana IPAL, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.
(3)Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. a.bangunan pengolahan air limbah domestik dan lumpur; dan
2. b.peralatan mekanikal dan elektrikal.
(4)Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, dapat berupa :
1. a.gedung kantor;
2. b.laboratorium;
3. c.gudang;
4. d.infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
5. e.sumur pantau;
6. f.fasilitas air bersih;
7. g.alat pemeliharaan dan keamanan;
8. h.pagar pembatas; dan/atau
9. i.generator.
(5)Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa tanaman pelindung yang ditanam di sekeliling lokasi IPAL dan berfungsi sebagai zona hijau.

Pasal 14

(1)IPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa IPAL kawasan dan/atau IPAL kota.
(2)IPAL kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
(3)IPAL kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…