DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 19 Tahun 2014

Nomor: 19
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Kerjasama Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk Badan Hukum, Nama, dan Tempat Kedudukan; 3. Asas, Maksud dan Tujuan; 4. Fungsi, Tugas dan Usaha; 5. Modal; 6. Saham-Saham; 7. Pengurus; 8. Direksi; 9. Dewan Pengawas; 10. Staf Dewan Pengawas; 11. Pegawai; 12. Dana Tunjangan Hari Tua; 13. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 14. Rencana Kerja dan Anggaran; 15. Tahun Buku dan Penghitungan Tahunan; 16. Penetapan dan Penggunaan Laba; 17. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; 18. Pembinaan; 19. Kerjasama; 20. Pembubaran; 21. Ketentuan Peralihan; 22. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melayani kebutuhan masyarakat Kota Cimahi karena sasaran belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon);
c.bahwa untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat (PT. BPR Cimahi). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) Jo Undang– Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3462) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Perkreditan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 81 DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
12.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/18/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
13.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645);
14.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646);
15.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI Dan WALIKOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Cimahi.
3.Walikota adalah Walikota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Cimahi.
7.Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cimahi.
8.Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cimahi selanjutnya disebut PT. BPR Cimahi.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Cimahi hasil penggabungan usaha.
11.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cimahi.
12.Staf dewan pengawas adalah tenaga ahli yang membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas.
13.Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi dahulu.
14.Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cimahi.
15.Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cimahi.
16.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR atau perusahan, dan/atau bertanggungjawab langsung kepada direksi, antara lain pemimpin kantor cabang.
17.Pegawai adalah pegawai Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cimahi.
18.Modal Dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cimahi dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
19.Modal disetor adalah modal yang sudah disetor secara efektif oleh pemegang saham dan telah dicatat oleh Bank Indonesia.
20.Dana Setoran Modal adalah setoran dari pemegang saham dengan maksud memperkuat modal yang belum memenuhi persyaratan sebagai modal disetor.
21.Saham BPR adalah bukti penyetoran modal atas nama pemegang saham.
22.Pemegang Saham adalah Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank bjb.
23.Kantor Pusat adalah kantor pusat PT. BPR Cimahi yang membawahi kantor cabang dan kantor kas.
24.Kantor Cabang adalah kantor cabang PT. BPR Cimahi, yang secara langsung bertangung jawab kepada kantor pusat dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
25.Kantor Kas adalah kantor PT. BPR Cimahi yang melakukan pelayanan kas tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya dengan alamat tempat usahanya yang jelas dimana kantor kas tersebut melakukan usahanya.
26.Kegiatan Kas Diluar Kantor adalah kegiatan pelayanan kas kepada masyarakat yang dilakukan diluar kantor.
27.Tahun buku bank adalah tahun takwim.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Bentuk badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT).
(2)Nama Perusahaan adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Cimahi (PT. BPR Cimahi).

Pasal 3

(1)PT. BPR Cimahi berkantor pusat di Kota Cimahi atau ditentukan lain berdasarkan RUPS.
(2)Perubahan kedudukan kantor pusat dapat dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
(3)PT. BPR Cimahi mempunyai wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor kas dan kegiatan kas di luar kantor, serta menetapkan status peringkat Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)PT. BPR Cimahi mempunyai wilayah kerja sesuai dengan kemampuan BPR.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT. BPR Cimahi dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 5

PT. BPR Cimahi dibentuk dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang.

Pasal 6

PT. BPR Cimahi dibentuk dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

Pasal 7

PT. BPR Cimahi berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tugas PT. BPR Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

a.menjadi salah satu Lembaga penggerak potensi ekonomi kerakyatan;
b.menyediakan pelayanan perbankan bagi masyarakat khususnya untuk usaha mikro, kecil dan menengah;
c.memberikan kredit dengan menggunakan prinsip profesionalisme dan kehati- hatian yang mengarah kepada penguatan dan pengembangan kesempatan berusaha.

Pasal 9

Untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, PT. BPR Cimahi melakukan kegiatan usaha antara lain :

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito Berjangka, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b.memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah;
c.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan atau tabungan pada bank lain ;
d.melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank dan atau lembaga lainnya;
e.menjalankan usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PT. BPR Cimahi dilarang untuk :

a.menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
b.melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
c.melakukan penyertaan modal;
d.melakukan usaha perasuransian; dan
e.melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…