DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi dengan sistematika berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Inspektorat Kota 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6. Badan Kepegawaian Daerah 7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 9. Kantor Lingkungan Hidup 10. Kantor Kesatuan Bangsa 11. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik 12. Rsud Cibabat 13. Unit Pelaksana Teknis 14. Kelompok Jabatan Fungsional 15. Pengangkatan Dalam Jabatan 16. Tata Kerja 17. Pembiayaan 18. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi tersebut berdampak pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Cimahi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
10.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALIKOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6.Inspektorat adalah Unsur Pengawas penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
8.Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9.Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat yang selanjutnya disebut RSUD Cibabat adalah Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Cimahi.
10.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
11.Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12.Instalasi adalah sarana penunjang kegiatan unit pelaksana fungsional.
13.Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah bagian perangkat daerah yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
14.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan saran teknis dan rekomendasi dalam perizinan.
15.Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Lembaga Teknis Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.
(2)Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
1. a.Inspektorat Kota;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. c.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
4. d.Badan Kepegawaian Daerah;
5. e.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. f.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
7. g.Kantor Lingkungan Hidup;
8. h.Kantor Kesatuan Bangsa;
9. i.Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik;
10. j.RSUD Cibabat.

BAB III

INSPEKTORAT KOTA

Pasal 3

(1)Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Inspektorat Kota dipimpin oleh Inspektur.
(3)Dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Walikota, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Pasal 4

(1)Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang meliputi pengawasan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta urusan kesekretariatan.
(2)Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan program pengawasan;
2. b.perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. c.pemeriksaan, pengusutan, pengujian;
4. d.pelaksanaan urusan kesekretariatan;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Inspektorat Kota terdiri dari :
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
(2)Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Pembagian Tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
(3)Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan serta urusan kesekretariatan.
(2)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan daerah, yang meliputi bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial dan budaya;
4. d.pelaksanaan urusan kesekretariatan;
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan;
  3. 3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Fisik, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  2. 2.Sub Bidang Prasarana Kota.
4. d.Bidang Ekonomi, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pariwisata;
  2. 2.Sub Bidang Koperasi, UMKM dan Pertanian.
5. e.Bidang Sosial dan Budaya, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  2. 2.Sub Bidang Pemerintahan.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 9

(1)Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
(2)Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
(3)Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta urusan kesekretariatan.
(2)Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
2. b.pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
3. c.pelaksanaan urusan kesekretariatan;
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…