DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Kerjasama Daerah, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip dan Tujuan; 3. Subjek, Objek dan Bentuk Kerjasama; 4. Tata Cara Kerjasama; 5. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah; 6. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 7. Hasil Kerjasama; 8. Penyelesaian Perselisihan; 9. Perubahan Kerjasama Daerah; 10. Berakhirnya Kerjasama Daerah; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai daerah otonom dengan jumlah penduduk yang relatif besar, maka diperlukan kerjasama daerah sebagai salah satu cara dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal di Kota Cimahi;
c.bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, maka perlu untuk dilaksanakan peninjauan kembali dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pedoman Kerjasama Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pedoman Kerjasama Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116)
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara Negara Nomor 4844);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
14.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Daerah;
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 9 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALIKOTA CIMAHI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN KERJASAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.
6.Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Walikota dengan Kepala Daerah lain, dan/atau Walikota dengan Pihak Luar Negeri atau Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7.Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
8.Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa- bangsa termasuk Badan- badannya dan Organisasi/ Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri.
9.Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.
11.Badan kerjasama adalah forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
12.Proyek kerjasama adalah Penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama atau pemberian Izin Pengusahaan antara Walikota dengan Pihak Ketiga.
13.Nota Kesepahaman, yang selanjutnya disebut Memorandum of Understanding (MoU), adalah dokumen tertulis yang memuat kesepahaman dan persetujuan untuk melaksanakan kerjasama sebelum dituangkan dalam bentuk perjanjian formal.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Kerjasama Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan daerah lainnya maupun dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama daerah, untuk lebih memberdayakan masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Kerjasama daerah dilakukan dengan prinsip:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.itikad baik;
g.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
h.persamaan kedudukan;
i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum.

BAB III

SUBJEK, OBJEK DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Subjek kerjasama daerah meliputi:

a.Gubernur;
b.Bupati;
c.Walikota; dan
d.Pihak Ketiga.

Pasal 5

Objek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Pasal 6

(1)Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
(2)Perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kerjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 serta ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 7

(1)Tata cara kerjasama daerah meliputi :
1. a.tata cara kerjasama antar daerah; dan
2. b.tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
(2)Tata cara pelaksanaan kerjasama daerah dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.penawaran;
3. c.penyiapan kesepakatan;
4. d.penandatanganan kesepakatan;
5. e.penyiapan perjanjian;
6. f.penandatanganan perjanjian; dan
7. g.pelaksanaan.
(3)Uraian tahapan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Contoh bentuk/model kerjasama daerah meliputi :
1. a.bentuk/model kerjasama antar daerah;
2. b.bentuk/model kerjasama Pemerintah daerah dengan departemen /LPND; dan
3. c.bentuk/model kerjasama pemerintah daerah dengan badan hukum.
(2)Uraian contoh bentuk/model kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Kerjasama daerah dapat dilaksanakan atas prakarsa atau penawaran Walikota atau salah satu pihak kepada Gubernur, Walikota, Bupati, Pihak Luar Negeri, dan/atau pihak ketiga mengenai objek kerjasama tertentu melalui rencana kerjasama;
(2)Apabila rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dan disepakati oleh para pihak, rencana kerjasama tersebut dapat ditindaklanjuti dengan membuat Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) disertai menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
1. a.subjek kerjasama;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.objek dan ruang lingkup kerjasama;
4. d.bentuk kerjasama;
5. e.hak dan kewajiban para pihak;
6. f.sumber biaya;
7. g.tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
8. h.jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
9. i.pengakhiran kerjasama;
10. j.keadaan memaksa;
11. k.penyelesaian perselisihan.
(3)Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama Walikota dapat melibatkan OPD terkait serta dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar Kepala Daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
(4)Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerjasama.

Pasal 10

Petunjuk teknis tentang tata cara pelaksanaan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat

(1)diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…