DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi dengan sistematika berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja 5. Satuan tugas 6. Tata Kerja 7. Eselon dan Kepegawaian 8. Pembiayaan 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh;
c.bahwa atas berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALIKOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA CIMAHI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat BPBD Kota Cimahi adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Cimahi.
7.Unsur Pengarah BPBD adalah Pengarah BPBD Kota Cimahi.
8.Unsur Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD Kota Cimahi.
9.Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi.
10.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11.Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan, pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12.Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
14.Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15.Ex-officio adalah berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)BPBD Kota Cimahi merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan bencana daerah Kota Cimahi.
(2)BPBD Kota Cimahi merupakan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
(3)BPBD Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPBD Kota Cimahi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD Kota Cimahi mempunyai tugas:
1. a.menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. b.menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. e.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. f.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. g.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD Kota Cimahi mempunyai fungsi:
1. a.perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. b.pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi BPBD Kota Cimahi terdiri dari :
1. a.Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
2. b.Unsur Pengarah meliputi :
  1. 1.Instansi Terkait;
  2. 2.Profesional/Ahli/Tokoh Masyarakat.
3. c.Unsur Pelaksana meliputi :
  1. 1.Kepala Pelaksana;
  2. 2.Sekretariat;
  3. 3.Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  4. 4.Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  5. 5.Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  6. 6.Kelompok Jabatan Fungsional;
  7. 7.Satuan Tugas.
(2)Sekretariat dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
(3)Bagan Struktur Organisasi BPBD Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala BPBD Kota Cimahi mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD Kota Cimahi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Cimahi.

Pasal 9

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kota Cimahi dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah BPBD Kota Cimahi mempunyai fungsi :

a.perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b.pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
c.pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…