DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap aparat pelaksana penyidikan termaksud perlu diatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, dan kualifikasi serta penyidikannya;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kota Cimahi dalam pelaksanaanya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil maka perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 146 Seri E) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan dalam Pasal 1 diubah pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, dan disisipkan satu angka diantara angka 7 dan angka 8 yaitu angka 7a dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 9 dan angka 10 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
7.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.

(7a)Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Kesekretariatan adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui pimpinan unit organisasinya, yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
(2)Rincian tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

3.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 2A dan 2B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1)PPNS memiliki Kesekretariatan tersendiri.
(2)Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat ini berfungsi sebagai:
1. a.untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan koordinasi PPNS dibentuk Sekretariat PPNS dengan Keputusan Wali Kota.
2. b.sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Pelaksana Tugas Harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. c.ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan operasional Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 2B

Dalam setiap masing-masing Perangkat Daerah dapat memiliki PPNS sesuai tugas, pokok, dan fungsinya.

4.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta diantara ayat

(1)dan ayat (2) disisipkan 1 (ayat) yaitu ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :
1. a.melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
2. b.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
3. c.melakukan penyitaan benda dan atau surat;
4. d.mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
5. e.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
6. f.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
7. g.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
8. h.melakukan penyegelan; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
(1a)Wewenang penyidikan PPNS Penegak Peraturan Daerah terhadap pelanggaran pelanggaran Peraturan Daerah Kota Cimahi.
(2)Dalam melakukan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan kecuali jika ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pejabat PPNS disamping mendapat hak-haknya sebagai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberikan tambahan penghasilan pegawai sebagai PPNS.
(2)Ketentuan mengenai besaran tambahan penghasilan pegawai sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

6.Ketentuan pada Pasal 7 dihapus
7.Ketentuan pada Pasal 8 dihapus
8.Ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Mutasi PPNS antar Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Wali kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Wali Kota menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
(3)Mutasi PPNS harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik.

9.Ketentuan pada Pasal 10 dihapus
10.Ketentuan pada Pasal 11 dihapus
11.Ketentuan pada Pasal 12 dihapus
12.Ketentuan Pada Pasal 13 dihapus
13.Ketentuan pada Pasal 14 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk Operasi Yustisi dan atau Non Yustisi.
(2)Operasi Yustisi dan Non Yustisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.

14.Ketentuan pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. a.Penyelidikan;
2. b.Penyidikan; dan
3. c.Kordinasi dan pengawasan oleh penyidik POLRI;
(2)Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS, sebagaimana dimaksud ayat (1) merujuk kepada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia.
(3)Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, PPNS di Lingkungan Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
(4)PPNS di Lingkungan Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Wali Kota melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

15.Pada Bab VII judul Bagian Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
16.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Kegiatan Operasional PPNS terdiri dari :

a.rencana dan kegiatan penyidikan;
b.administrasi Penyidikan;
c.pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 15 Januari 2018 WALI KOTA CIMAHI, Ttd AJAY MUHAMMAD PRIATNA Diundangkan di Cimahi pada tanggal 15 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI MUHAMAD YANI LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 227 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (1/2/2018)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2012