DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggaraan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketenuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Cimahi saling mendukung dengan mempertimbangkan determinan sosial dan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Daerah Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang In
1. 2.Undang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor Negara LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 249 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 1 TAHUN 2019 00000 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA CIMAHI, bahwa pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan disediakan secara merata dalam rangka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis; bahwa pemerataan fasilitas pelayanan Cimahi harus diselenggarakan secara saling mendukung dengan mempertimbangkan determinan sosial dan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu untuk keberhasilan pembangunan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001 Nomor 8 Negara Republik Indonesia Nomor 4116); LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI 201900000 PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 00000 FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA fasilitas pelayanan kesehatan yang layak oleh pemerintah daerah dalam rangka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehat sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang f secara sosial dan ekonomis; pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota harus diselenggarakan secara merata, terpadu dan saling mendukung dengan mempertimbangkan determinan sosial dan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau bermutu untuk keberhasilan pembangunan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan g Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Undang Dasar Negara Republik Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4116);

3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 124 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7.Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.
8.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
9.Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
10.Puskesmas Keliling adalah jaringan Puskesmas yang memberikan pelayanan Kesehatan yang sifatnya bergerak untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
11.Klinik adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik.
12.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
13.Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, serta perbekalan Kesehatan lainnya kepada masyarakat.
14.Unit Transfusi Darah adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
15.Laboratorium Kesehatan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.
16.Optikal adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.
17.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang didirikan secara mandiri maupun berkelompok yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum.
18.Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab arah masalah Kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, Rujukan teknologi, Rujukan tenaga ahli, Rujukan operasional, Rujukan kasus, Rujukan ilmu pengetahuan, dan Rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
19.Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggungjawab timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah Kesehatan secara vertikal maupun horizontal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
20.Dokter adalah Dokter, Dokter umum, Dokter spesialis, Dokter gigi, dan Dokter gigi spesialis lulusan pendidikan keDokteran atau keDokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan:

a.perikemanusiaan;
b.pemerataan;
c.manfaat;
d.pelindungan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.nondiskriminatif; dan
h.kecukupan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk:

a.meningkatkan derajat kesehatan;
b.meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan; dan
c.meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
b.regulasi kesehatan;
c.penyelenggaraan; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

a.Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan;
b.Pusat Kesehatan Masyarakat;
c.Klinik;
d.Rumah Sakit;
e.Apotek;
f.Unit Transfusi Darah;
g.Laboratorium Kesehatan;
h.Optikal; dan
i.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan publik.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Publik dan swasta serta pemberian izin operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.
(2)Penentuan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan publik dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atas rekomendasi dari Dinas.
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan didasarkan pada kebutuhan dan tanggungjawab.
(4)Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kesehatan, dan bidang Perizinan.

Pasal 8

Wali Kota menetapkan tata cara penentuan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi unsur dan pembobotan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan terdiri dari:

a.tempat praktik mandiri Dokter, Dokter umum, Dokter gigi atau Dokter spesialis/Dokter gigi spesialis;
b.asuhan keperawatan;
c.asuhan kebidanan; dan
d.kefarmasian.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menentukan jumlah Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah bidang kesehatan menyusun pemetaan dan kebutuhan Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan dengan memperhatikan penetapan rasio antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.
(3)Rasio antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rasio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemetaan dan kebutuhan Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota atas rekomendasi dari Dinas.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…