DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Cimahi

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi serta mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah Kota Cimahi;
b.bahwa pada saat ini belum terdapat panduan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di daerah Kota Cimahi;
c.bahwa untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di daerah Kota Cimahi diperlukan dasar hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi; WALl KOTACIMAHI, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH KOTACIMAHI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASANPENYELENGGARAANUSAHA JASA KONSTRUKSI WALl KOTACIMAHI PROVINSI JAWA BARAT Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.WaH Kota adalah WaH Kota Cimahi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Iembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu WaH Kota dan

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAANUSAHAJASA KONSTRUKSI.

Pasal 5

(1)Pengguna Jasa dan /atau Penyedia Jasa dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
(2)Pengguna Jasa dan/ atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan dalam rangka memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud Pasa14 Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraanjasa konstruksi sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. pemerintahan di bidang jasa konstruksi dalam me1aksanakan pengawasan terhadap jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya. urusanmenyelenggarakanyangDaerahPerangkat

Pasal 2

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangjasa konstruksi melaksanakan Pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah Kota.

14.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan konsultnasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi.
15.Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Standar pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, Pasal 6 Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan meliputi :

a.standar mutu bahan;
b.standar mutu perala tan;
c.standar kese1amatan dan kesehatan kerja;
d.standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
e.standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
f.standar operasi dan pemeliharaan;
g.pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi; dan
h.standar pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan /atauperalatand. penggunaan material, teknologi; dan / atau
e.hasil layanan J asa Konstruksi. pembangunan, dan Zatau b. perancangan; rencana teknis proses pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali;
c.pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali; dan Zatauperencanaan,pengkajian,a. hasil pada ayat (1).

(3)Pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi harus melaporkan penyelenggaraanusaha jasa konstruksi di

Pasal 11

(1)Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan yang disebabkan kesalahan PenyediaJ asa.
(2)Penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasall0 Penilaian ahli sebagaimana dimaksud dalam pasa19 ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penggunajasa dan/ atau PenyediaJasa wajib menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap KeagagalanBangunan.
(2)KegagalanBangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh penilai ahli. Pasa18
(1)Pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan,Kesehatan, dan Keberlanjutan dilakukan dengan pemeriksaan lapangan danl atau pemeriksaan dokumen.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

Pendanaan pengawasan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi bersumber dari :

a.APBD; darr/ atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

WaH Kota melakukan evaluasi terhaclap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Daerah Kota kepada WaHKota.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT ( 8/92/2021 ) LE ARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 289 DIK K SURATNO NUGRAHAWAN • SE ETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, Diundangkan di Cimahi padatanggal 17 Februari 2022 PIt. WALl KOTA CIMAHI, Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 17 Februari 2022 penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. memerintahkan im dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang danjasa yang diperlukan dalam penyelenggaraanJasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas, mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTACIMAHI NOMOR1 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASANPENYELENGGARAANUSAHAJASAKONSTRUKSI II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi serta mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah Kota Cimahi;
b.bahwa pada saat ini belum terdapat panduan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di daerah Kota Cimahi;
c.bahwa untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di daerah Kota Cimahi diperlukan dasar hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu untuk

Menetapkan

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.WaH Kota adalah WaH Kota Cimahi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Iembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai un sur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu WaH Kota dan

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAANUSAHAJASA KONSTRUKSI.

Pasal 5

(1)Pengguna Jasa dan /atau Penyedia Jasa dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
(2)Pengguna Jasa dan/ atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan dalam rangka memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud Pasa14 Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraanjasa konstruksi sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan. pemerintahan di bidang jasa konstruksi dalam me1aksanakan pengawasan terhadap jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya. urusanmenyelenggarakanyangDaerahPerangkat

Pasal 2

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangjasa konstruksi melaksanakan Pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah Kota.

14.Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan konsultnasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi.
15.Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 7

a.standar mutu bahan;
b.standar mutu perala tan;
c.standar kese1amatan dan kesehatan kerja;
d.standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
e.standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
f.standar operasi dan pemeliharaan;
g.pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi; dan
h.standar pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan /atauperalatand. penggunaan material, teknologi; dan / atau
e.hasil layanan J asa Konstruksi. pembangunan, dan Zatau b. perancangan; rencana teknis proses pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali;
c.pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali; dan Zatauperencanaan,pengkajian,a. hasil pada ayat (1).

(3)Pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

Pasal 12

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi harus melaporkan penyelenggaraanusaha jasa konstruksi di

Pasal 11

(1)Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan yang disebabkan kesalahan PenyediaJ asa.
(2)Penggantian atau perbaikan kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasall0 Penilaian ahli sebagaimana dimaksud dalam pasa19 ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penggunajasa dan/ atau PenyediaJasa wajib menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap KeagagalanBangunan.
(2)KegagalanBangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh penilai ahli. Pasa18
(1)Pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan,Kesehatan, dan Keberlanjutan dilakukan dengan pemeriksaan lapangan danl atau pemeriksaan dokumen.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

Pendanaan pengawasan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi bersumber dari :

a.APBD; darr/ atau
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

WaH Kota melakukan evaluasi terhaclap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Daerah Kota kepada WaHKota.

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran. NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT ( 8/92/2021 ) LE ARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 289 DIK K SURATNO NUGRAHAWAN • SE ETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, Diundangkan di Cimahi padatanggal 17 Februari 2022 PIt. WALl KOTA CIMAHI, Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 17 Februari 2022 penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. memerintahkan im dengan Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan tujuan pembangunan tersebut maka kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik memiliki peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang danjasa yang diperlukan dalam penyelenggaraanJasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas, mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTACIMAHI NOMOR1 TAHUN 2022 TENTANG PENGAWASANPENYELENGGARAANUSAHAJASAKONSTRUKSI II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.