DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturabn Daerah Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekusor Narkotika.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; WALIKOTACIMAHI, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKOTACIMAHI NOMOR 10 TAHUN2021 TENTANG FASILITASIPENCEGAHANDANPEMBERANTASANPENYALAHGUNAANDAN PEREDARANGELAPNARKOTIKADAN PREKURSORNARKOTIKA WALIKOTACIMAHI PROVINS!JAWA BARAT ,, ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan DANPENYALAHGUNAANPEMBERANTASANDAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHANMenetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota Cimahi; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9.Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
10.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/ atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
11.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12.Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan :

a.sosialisasi;
b.deteksi dini;
c.pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d.penyediaan data dan informasi Pencegahan dan danPencegahan

BAB I

KETENTUAN UMUM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

Pasal 3

melakukanDaer ahPemerintah

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 2

(1)Wali Kota melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota.
(2)Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
1. a.pencegahan;
2. b.antisipasi dini;
3. c.penanganan;
4. d.partisipasi masyarakat; dan
5. e.rehabilitasi. serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan.
  1. 13.Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan/ serangkaian kegiatan yang dilakukan tan pa hak/ melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

Pasal 4

{ 1) Perangkat Daerah melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada :

a.penyelenggara Pemerintahan Daerah;
b.dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga kepemudaan, lembaga keagamaan, dan/atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c.satuan pendidikan; dan
d.masyarakat.

(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan sosialisasi terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai kewenangannya dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dapat berupa :
1. a.seminar;
2. b.lokakarya;
3. c.workshop;
4. d.kegiatan keagamaan;
5. e.penyuluhan;
6. f.pagelaran, festival seni dan budaya;
7. g.outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
8. h.perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu; diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah Kota; dan
9. e.pelibatan tokoh masyarakat.
10. c.pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
11. d.pelibatan instansi penenma wajib lapor yang kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan relawan;
12. b.pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika; orgamsasidengansama/kemitraana. kerja

Pasal 5

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i dilakukan melalui kegiatan:

1.pemberdayaan masyarakat; J. pelatihan masyarakat;

k.karya tulis ilmiah;
1. 1.diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis; dan
m.bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

(4)Selain berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat mengikutsertakan instansi lainnya yang berwenang dan/ atau pihak lainnya yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(5)Sosialisasi pencegahan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap N arkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling sedikit 6 kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 9

( 1) Dalam hal diperlukan screening kepada peserta didik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat melakukan screening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

(2)Screening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sudah terstandarisasi dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Dalam hal diperlukan tes urine sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a kepada :

a.dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga kepemudaan, lembaga keagamaan, dan/ atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.satuan pendidikan; dan/ atau
c.masyarakat, tes urine dapat dilakukan secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan melakukan tes unne kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan:

a.tes urine; dan
b.screening.

Pasal 11

( 1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

(2)Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat melakuan kerja sama dengan Instansi yang berwenang, perguruan tinggi dan/ a tau instansi lainnya dalam melakukan Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

(3)Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu peserta didik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…