DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Jasa Konstruksi di Kota Cimahi dengan sistematika berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Sasaran Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 3. Kewenangan 4. Pelaksanaan Pembinaan Jasa Kontruksi 5. Kebijakan Penyelenggara Jasa Konstruksi 6. Pengawasan Jasa Konstruksi 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi 8. Peran Serta Masyarakat 9. Pembiayaan 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kota Cimahi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
12.Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI Dan WALIKOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI DI KOTA CIMAHI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Cimahi.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Cimahi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang pekerjaan umum.
8.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
9.Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
10.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware)
11.Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
12.Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah Organisasi yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi.
13.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
14.Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha, yang diterbitkan oleh LPJK sebagai syarat diterbitkanya Izin Usaha Jasa Konstruksi
15.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah Kota Cimahi.
16.Penanggung Jawab Teknis Tetap yang selanjutnya disingkat PJT Tetap adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan Konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
17.Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 2

Penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :

a.efisiensi;
b.efektifitas;
c.akuntabel;
d.kemitraan: dan
e.pembangunan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini meliputi :

a.meningkatkan kemampuan dan pemahaman penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
b.meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
c.meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang jasa konstruksi dan memahami pentingnya peran jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
d.meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.

BAB II

SASARAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Sasaran penyelenggaraan jasa konstruksi adalah :
1. a.penyedia jasa;
2. b.pengguna jasa; dan
3. c.masyarakat jasa kontruksi.
(2)Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri :
1. a.usaha orang perseorangan; dan
2. b.badan usaha yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum.
(3)Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri :
1. a.instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan non Pemerintah; dan
2. b.orang perseorangan.
(4)Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah orang perorangan, kelompok masyarakat dan lembaga yang tidak termasuk ketentuan pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
(5)Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Walikota.
(6)Penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan jasa kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.membuat sistem penilaian kinerja penyedia jasa;
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penyedia jasa;
3. c.membuat rencana kerja atau program tahunan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah;
4. d.melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Keuangan agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses memperoleh pendanaan kepada penyedia jasa konstruksi;
5. e.mendorong terlaksananya pelatihan dan pendidikan bidang jasa konstruksi;
6. f.mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi; dan
7. g.melakukan pengawasan terhadap Izin Usaha Jasa Konstruksi yang sudah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 7

(1)Kewenangan Tim Pembina jasa konstruksi meliputi:
1. a.pengaturan;
2. b.pemberdayaan; dan
3. c.pengawasan di bidang jasa konstruksi.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
2. b.sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
3. c.standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan; dan
4. d.persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.
(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
2. b.penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
3. c.pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Jasa Konstruksi;
4. d.pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.pengawasan terhadap persyaratan;
2. b.mekanisme;
3. c.sistem;
4. d.standar keteknikan; dan
5. e.tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBINAAN JASA KONTRUKSI

Pasal 8

(1)Pembinaan jasa konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.
(2)Pembentukan dan tugas Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KEBIJAKAN PENYELENGGARA JASA KONSTRUKSI

Pasal 9

Kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan cara :

a.meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha konstruksi di Daerah menjadi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional;
b.meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi;
c.meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
d.meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang jasa konstruksi; dan
e.mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan.

Pasal 10

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan dengan cara:

a.melakukan sosialisasi penerapan standar regional, nasional dan internasional;
b.mendorong penyedia jasa konstruksi untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
c.mendorong sinergitas pelaku usaha konstruksi kecil, menengah dan besar dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terutama diluar pekerjaan yang dibiayai oleh Pemerintah; dan
d.mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…