DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang perubahan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 13.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI Dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2010 Nomor 107 seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 191) ini diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Setiap Partai Politik yang mendapatkan kursi per suara sah di DPRD Kota Cimahi mendapatkan bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Besaran nilai bantuan keuangan Partai Politik per suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.157,00 (lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
(3)Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinaikkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
(2)Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

3.Ketentuan dalam Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.
(2)Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Diundangkan di Cimahi pada tanggal 27 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, DIKDIK S. NUGRAHAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 27 September 2019 WALI KOTA CIMAHI AJAY MUHAMMAD PRIATNA Diundangkan di Cimahi 27 September 2019 4 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI, DIKDIK S. NUGRAHAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 27 September 2019 WALI KOTA CIMAHI, Ttd. AJAY MUHAMMAD PRIATNA NOMOR 261 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (13/223/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2019 00000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK I. UMUM Dalam rangka untuk lebih memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik, perlu melakukan peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor l Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi nilai besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Cimahi dan dapat dinaikan yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundan- undangan, peruntukan bantuan keuangan kepada Partai Politik, dan sanksi administrasi terhadap Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 20

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…