DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bentuk Jenis Satuan Pendidikan Dan Program Pendidikan Penyelenggara Paud, Jadwal Waktu Dan Lama Penyelenggaraan, Peserta Didik, Penerimaan Didik, Jumlah Peserta Didik, Standar Sarana Dan Prasarana, Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum Dan strategi Pembelajaran, Persyaratan Penyelenggaraan, Penamaan Dan Pedoman, Evaluasi Dan Sistem Pendidikan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan dan Pembinaan, Pendanaan, Standar Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini; Mengingat : 1. 2. LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 262 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 14 TAHUN 2019 0000 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA CIMAHI, bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubaha Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4116); LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI 2019 PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI 0000 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan -Undang Dasar Negara Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI Dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar dapat memasuki pendidikan lebih lanjut.
8.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi.
9.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11.Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14.Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung- jawabnya sebagai pendidik.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

BENTUK, JENIS SATUAN PENDIDIKAN DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

(1)PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan dasar.
(2)PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non formal, dan informal.

Pasal 3

(1)PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk:
1. a.taman kanak-kanak;
2. b.raudhatul athfal; atau
3. c.bentuk lain yang sederajat.
(2)Taman kanak-kanak, raudhatul athfal atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
(3)Taman kanak-kanak, raudhatul athfal atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diselenggarakan menyatu dengan sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat.
(4)Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk:

a.kelompok bermain;
b.taman penitipan anak; atau
c.bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

(1)PAUD jalur Pendidikan Non Formal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
(2)Program PAUD jalur Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
(3)Program PAUD jalur Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
(4)Program PAUD jalur Pendidikan Non Formal dirancang dan diselenggarakan:
1. a.secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
2. b.sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
3. c.dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan setiap anak; dan
4. d.dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.
(5)Pengembangan program PAUD jalur Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada :
1. a.prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
2. b.memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing Peserta ;
3. c.memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya Peserta ; dan
4. d.memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
(6)Pengelompokan Peserta untuk program pendidikan pada PAUD jalur Pendidikan Non Formal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
(7)Penyelenggaraan PAUD jalur Pendidikan Non Formal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

(1)PAUD pada jalur Pendidikan Informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
(2)Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARA PAUD

Pasal 7

Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.orang perseorangan;
c.kelompok orang; atau
d.badan hukum.

Pasal 8

(1)Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akta pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
(3)Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 9

(1)Pendirian program atau satuan PAUD jalur Pendidikan Formal wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk TK yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan standar nasional pendidikan diberikan oleh Wali Kota.
(3)Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk raudhatul athfal dan pendidikan keagamaan dikeluarkan oleh Menteri Agama.
(4)Izin pengembangan raudhatul athfal dan pendidikan keagamaan menjadi satuan dan/atau program pendidikan bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal dikeluarkan oleh Menteri Agama.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pendirian satuan PAUD jalur Pendidikan Formal diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1)Pendirian satuan PAUD jalur Pendidikan Non Formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pendirian dan tata cara pemberian izin satuan PAUD non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

BAB V

JADWAL, WAKTU DAN LAMA PENYELENGGARAAN

Pasal 11

Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur Pendidikan Formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…