DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penyelenggaraan reklame dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang penghapusan ayat (4) Pasal 3, perubahan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, penyisipan Pasal 6A dan Pasal 6B, perubahan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 16, penghapusan Pasal 17, perubahan Pasal 18, penyisipan Pasal 18A, penghapusan Pasal 23 ayat (1) huruf c, perubahan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sudah tidak relevan dan perlu untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Negara Nomor 4116);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI dan WALI KOTA CIMAHI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 187) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (4) Pasal 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan dalam Tata Letak Reklame.
(2)Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
(3)Pemanfaatan/penggunaan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
(4)Dihapus.

2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penataan reklame diatur menurut :

a.tempat;
b.jenis;
c.bentuk;
d.sifat;
e.ukuran;
f.konstruksi; dan
g.kawasan, zonasi, dan kelas dan/atau status jalan.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a adalah:
1. a.pada sarana dan prasarana Kota, meliputi ;
  1. 1.belakang trotoar sampai batas terluar ruang milik jalan;
  2. 2.median jalan;
  3. 3.jalan layang;
  4. 4.halte bus;
  5. 5.jembatan penyeberangan orang (JPO);
  6. 6.jembatan penghubung gedung;
  7. 7.pos jaga polisi;
  8. 8.jam kota;
  9. 9.tempat hiburan/rekreasi;
  10. 10.gelanggang/gedung olah raga;
  11. 11.terminal;
  12. 12.pasar; dan
  13. 13.taman kota khusus Video Tron.
2. b.di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
  1. 1.di atas tanah dan/atau di halaman sendiri;
  2. 2.menempel bangunan dan/atau di atas bangunan;
  3. 3.di ruas jalan tol, stasiun dan jalur kereta api;
  4. 4.di kendaraan dan ruang udara;
  5. 5.di tempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah daerah; dan
  6. 6.melekat/menyatu pada dinding/tembok dan/atau atap bangunan perseorangan.
(2)Sebagai acuan dan arahan untuk penempatan reklame diperlukan adanya pola penyebaran penempatan reklame.
(3)Ketentuan mengenai rincian pola penyebaran penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut;

a.reklame papan (billboard), megatron, videotron dan light emitting diode (LED);
b.reklame layar;
c.reklame melekat (stiker, graffiti dan mural);
d.reklame selembaran/brosur;
e.reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
f.reklame udara;
g.reklame slide atau reklame film;
h.reklame running text; dan
i.reklame neon box.
1. 5.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Bentuk Reklame dapat ditentukan berdasarkan :
1. a.posisi terhadap jalan;
2. b.posisi panjang dan lebar bidang;
3. c.sudut pandang; dan
4. d.ukuran.
(2)Penempatan reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
1. a.membujur/searah jalan; atau
2. b.melintang /memotong jalan.
(3)Bentuk reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
1. a.vertikal; atau
2. b.horisontal.
(4)Bentuk reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.satu muka/sisi;
2. b.dua muka/sisi; dan/atau
3. c.lebih dari 2 (dua) muka/sisi.

Pasal 6B

Jenis reklame layar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b tidak diperbolehkan melintang atau memotong jalan.

6.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e adalah sebagai berikut:

a.reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
b.reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai 12 m² (dua belas meter persegi);
c.reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi) sampai 50 m² (enam puluh meter persegi) kecuali reklame yang melekat atau di jalan bebas hambatan; dan
d.jumlah reklame besar sebagaimana dimaksud pada huruf c di setiap sudut simpang paling banyak diselenggarakan 1 (satu) titik reklame.
1. 7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e ditetapkan sebagai berikut:
1. a.konstruksi berat; atau
2. b.konstruksi ringan.
(2)Konstruksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk reklame jenis megatron, videotron, light emitting diode (LED), billboard, serta jembatan penyeberangan orang (JPO), terdiri dari :

1.kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu;
2.kaki ganda, yaitu sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
3.rangka, yaitu sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika; dan
4.menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.

(3)Konstruksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk reklame yang dikecualikan dari reklame Konstruksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan mengenai konstruksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Penetapan kawasan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f didasarkan pada kawasan (zoning) yang terdiri dari:
1. a.Kawasan Penyelenggaraan Reklame:
  1. 1.Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan;
  2. 2.Kawasan Selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, taman kota dan lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis; dan
  3. 3.Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.
2. b.Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit dan Kantor militer/Kepolisian kecuali reklame non permanen dan reklame yang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan, serta reklame yang tidak berhubungan dengan identitas bangunan/kegiatan dengan cara penempatan pada halaman atau bangunan pada Kawasan Bebas yang berbatasan dengan kawasan lainya;
3. c.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan rokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
(2)Pada Kawasan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan penataan titik reklame dengan memperhatikan:
1. a.keamanan;
2. b.keselamatan;
3. c.kenyamanan masyarakat;
4. d.estetika;
5. e.keserasian bangunan dan lingkungan; dan
6. f.sesuai dengan rencana kota.
(3)Ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

9.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota, dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan:
1. a.untuk reklame permanen :
  1. 1.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
  2. 2.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
  3. 3.surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
  4. 4.sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
  5. 5.desain dan tipologi reklame;
  6. 6.foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
  7. 7.perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstrsi; dan
  8. 8.wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi yang dipersyaratkan.
2. b.untuk reklame non permanen :
  1. 1.fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan aslinya;
  2. 2.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya; dan
  3. 3.surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.
(4)Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame yaitu:
1. a.melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
2. b.semata-mata memuat tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi);
3. c.semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi); dan
4. d.diselenggarakan oleh organisasi politik dan/atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)Masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame permanen ditetapkan 1 (satu) tahun, untuk reklame non permanen diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
(6)Setiap penyelenggara reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7)Izin Penyelenggara Reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

10.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014